DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
7.Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
8.Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
9.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
10.Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang melaksanakan sebagian Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
  3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. b.Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. c.Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. d.Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. e.Bidang Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
6. f.UPT; dan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
2. b.pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
3. c.pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
4. d.pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
5. e.pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan administrasi persuratan;
2. b.melaksanakan pengelolaan kearsipan dinas;
3. c.melaksanakan urusan hubungan masyarakat, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
4. d.melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
5. e.melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang;
6. f.melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
7. g.melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
8. h.melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
9. i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
(2)Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas:
1. a.mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
2. b.menyiapkan anggaran belanja;
3. c.melakukan tata usaha keuangan, perjalanan dinas dan gaji pegawai;
4. d.memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
5. e.menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
6. f.menyusun laporan keuangan;
7. g.melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 7

(1)Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan izin usaha industri, Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
2. b.pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
3. c.pelaksanaan verifikasi perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINaS) serta pengawasan dan pengendalian perijinan sektor industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
4. d.pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra;
5. e.pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
6. f.pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
7. g.pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
8. h.pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
9. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 8

(1)Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan izin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
2. b.pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
3. c.pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi tanda daftar industri dan izin usaha industri;
4. d.pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industri kecil menengah dan sentra-sentra;
5. e.pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
6. f.pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
7. g.pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa
8. h.pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatakan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
9. i.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan verifikasi perizinan bidang perdagangan, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting, melakukan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan, serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk unggulan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
2. b.penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan;
3. c.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;
4. d.pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap barang-barang bersubsidi;
5. e.pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa distribusi barang;
6. f.pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan Industri Kecil Menengah (IKM);
7. g.pelaksanaan fasilitasi pameran / promosi produk- produk Industri Kecil Menengah (IKM);
8. h.pelaksanaan misi dagang antar daerah
9. i.pelaksanaan verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui Online Single Submission (OSS);
10. j.pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
11. k.pelaksanaan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
12. l.pelaksanaan pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, dan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
13. m.pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
14. n.pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
15. o.pelaksanaan promosi produk dalam negeri dan pengembangan ekspor daerah; dan
16. p.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1)Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf e mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola dan Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana kegiatan bidang pasar
2. b.perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun program dan kebijaksanaan teknis dan program kerja;
3. c.pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan yang berlaku;
4. d.pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…