DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah adalah: 1. Ketentuan Pasal 26 ayat (2); 2. Ketentuan Pasal 27 ayat (3); 3. Ketentuan Pasal 34 huruf g, huruf h dan huruf k diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 2 huruf yaitu huruf g.1 dan g.2; dan 4. Ketentuan Pasal 35.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan guna memberikan kepastian hukum, menyamakan pemahaman masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan objektivitas dalam proses pengisian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi SALINAN Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 86);
12.Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48) diubah sebagai berkut:
1.Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut berikut:

Pasal 26

(1)Tata cara pelaksanaan ujian tertulis dengan cara manual atau menggunakan alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan dalam Tata Tertib Tim Pengisian Perangkat Desa.
(2)Ujian tertulis menggunakan alat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat elektronik dengan menggunakan Komputer.

2.Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Naskah ujian tertulis disusun oleh tim penyusun naskah ujian dengan ketentuan:
1. a.Materi ujian terdiri atas:
  1. 1.Kelompok Wawasan Kebangsaan;
  2. 2.Kelompok Pengetahuan Umum; dan
  3. 3.Kelompok Pengetahuan Khusus terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.masing-masing kelompok materi ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 berjumlah 50 (lima puluh) soal dengan sistem pilihan ganda (multiple choice) dengan nilai tertinggi 100 (seratus);
3. c.selain naskah ujian sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim penyusun naskah ujian menyusun naskah ujian cadangan untuk masing-masing kelompok materi ujian sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan jumlah 10 (sepuluh) soal dengan sistem pilihan ganda (multiple choice);
4. d.dalam hal ujian tertulis dengan cara manual, masing- masing jenis naskah ujian dan kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan kunci jawaban soal cadangan dimasukkan dalam amplop tertutup dan bersegel; dan
5. e.dalam hal ujian tertulis menggunakan alat elektronik, naskah ujian dan kunci jawaban disimpan dan merupakan dokumen Tim Pengisian Perangkat Desa.
6. f.naskah ujian, kunci jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, merupakan dokumen yang harus disimpan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
(2)Dalam hal ujian tertulis dengan cara manual, Tim penyusun naskah ujian menyerahkan naskah ujian dan kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan kunci jawaban soal cadangan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.
(3)Dalam hal ujian tertulis menggunakan alat elektronik, Tim Penyusun naskah ujian terlebih dahulu menyiapkan alat elektronik berupa komputer/laptop yang sudah dilengkapi naskah ujian dan kunci jawaban serta naskah ujian cadangan dan kunci jawaban soal cadangan untuk diserahkan kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian.

3.Ketentuan Pasal 34 huruf g, huruf h dan huruf k diubah dan diantara huruf g dan huruf h disisipkan 2 huruf yaitu huruf g.1 dan g.2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Tahap konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.Peserta ujian yang lulus, peringkat kesatu dan kedua dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;
b.Dalam hal calon perangkat desa yang lulus ujian hanya 1 (satu) orang maka konsultasi mengikutsertakan calon perangkat desa peringkat kedua;
c.Dalam hal tidak ada calon perangkat desa yang lulus ujian maka proses pengisian perangkat desa dinyatakan selesai dan tahapan pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan kembali;
d.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa;
e.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
f.Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. 1.Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat kesatu untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
2. 2.Dalam hal terdapat mekanisme atau proses seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maka Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan;
g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, Kepala Desa membuat usulan kepada Bupati sebagai dasar penetapan pengangkatan perangkat desa; g.1 Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima persetujuan dari Bupati; g.2 Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;
h.Dalam hal calon perangkat desa peringkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa peringkat kedua yang dinyatakan lulus untuk diangkat sebagai perangkat desa, dan selanjutnya Kepala Desa membuat usulan kepada Bupati sebagaiman dimaksud huruf g;
i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
j.Sebelum penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, kepala desa membatalkan proses pengisian perangkat desa; dan
k.Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/ rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa, Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan, maka Camat dianggap menyetujui terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, dan selanjutnya Kepala Desa membuat usulan kepada Bupati sebgaimana dimaksud huruf g.
1. 4.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Setelah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g.1 atau dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 27 Januari 2026 BUPATI MAGETAN, TTD NANIK ENDANG RUSMINIARTI Diundangkan di Magetan pada tanggal 27 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD WELLY KRISTANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…