DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dalam rangka pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan Hukum diberikan secara Litigasi dan Non Litigasi. Bantuan Hukum secara Litigasi untuk perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi: Penyuluhan Hukum; Konsultasi Hukum; Investigasi Perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik; Penelitian Hukum; Mediasi; Negosiasi; Pemberdayaan masyarakat; Pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau Penyusunan dokumen hukum.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Magetan.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. Paraf Persetujuan Kanwil Kemenkumham Jatim Pemerintah Daerah Tim Pokja Bag. Hukum Pemrakarsa
8.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Magetan.
9.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
10.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dan terdaftar dalam database kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberibantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
16.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
17.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai peraturan pelaksanaan dalam rangka pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Paraf Persetujuan Kanwil Kemenkumham Jatim Pemerintah Daerah Tim Pokja Bag. Hukum Pemrakarsa

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Bantuan Hukum;
b.Pemberi Bantuan Hukum;
c.Kerjasama Bantuan Hukum;
d.Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum;
e.Anggaran Bantuan Hukum;
f.Pencairan Dana Bantuan Hukum;
g.Pelaporan Pelaksanaan Tugas;
h.Pengawasan; dan
i.Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif.

BAB III

BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Bantuan hukum diberikan secara:

a.Litigasi
b.Nonlitigasi

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan
3. c.tata usaha negara.
(2)Bantuan Hukum tidak diberikan pada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal:
1. a.perkara pidana meliputi disangka dan/atau didakwa terlibat kasus penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terorisme, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.perkara perdata dan tata usaha Negara, apabila pihak tergugatnya adalah Pemerintah Daerah. Paraf Persetujuan Kanwil Kemenkumham Jatim Pemerintah Daerah Tim Pokja Bag. Hukum Pemrakarsa

Pasal 7

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi:

a.penyuluhan hukum;
b.konsultasi hukum;
c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
d.penelitian hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi;
g.pemberdayaan masyarakat;
h.pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
i.penyusunan dokumen hukum.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.memiliki kantor/ sekretariat tetap di Daerah;
c.memiliki organisasi kepengurusan;
d.memiliki program bantuan hukum;
e.telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;dan
f.memiliki perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berkedudukan sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Paraf Persetujuan Kanwil Kemenkumham Jatim Pemerintah Daerah Tim Pokja Bag. Hukum Pemrakarsa
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

BAB V

KERJASAMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1)Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi perkara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(2)Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…