DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 108 Tahun 2025

Nomor: 108
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal pokok yang diatur: 1.Kebijakan Umum Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah meliputi: a. Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah; b. Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah; dan c. Pengelolaan Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah. 2. Pengembangan Budaya Sadar Risiko 3. Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 4. Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 5. Pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa pedoman pengelolaan risiko pada pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mengamanatkan kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 15). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengelolaan risiko yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pengelolaan risiko menjadi salah satu elemen penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap entitas pemerintahan wajib mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Majalengka.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Majalengka.
7.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
9.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11.Manajemen Risiko adalah pendekatan strategis dan sistematis yang mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, serta pemantauan risiko secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
12.Pengelolaan Risiko adalah penerapan operasional dari manajemen risiko yang berfokus pada tindakan konkret dalam menangani risiko tertentu pada kegiatan, program, atau unit kerja, tanpa selalu mengacu pada kerangka kerja formal.
13.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
15.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
16.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
17.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko Konteks pengelolaan risiko dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Risiko di setiap Perangkat Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan:
1. a.memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. b.mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
3. c.mengidentifikasi, menganalisis, merespons dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA A. Struktur Pengelolaan Risiko Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah;
2. b.Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
3. c.Pengelolaan Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah.
(2)Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
(3)Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
(4)Pengelolaan Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan mengendalikan risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
(5)Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar risiko;
2. b.pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

BAB IV

PELAPORAN Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dan Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko. Penjelasan mengenai bentuk pelaporan sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2)Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
2. b.internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
3. c.pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
1. a.pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

(1)Pembentukan struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b terdiri atas:
1. a.Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Risiko;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
3. c.Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
4. d.Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
5. e.Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.
(2)Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(3)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4)Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
(5)Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(6)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan sebagai Ketua merangkap anggota; dan
2. b.Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
(3)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

a.UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
b.UPR Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
c.UPR Tingkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.

Pasal 8

(1)UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :
1. a.menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
2. b.menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
(2)UPR Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap Perangkat Daerah;
2. b.menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada setip Perangkat Daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
(3)UPR Tingkat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
1. a.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c meliputi:
1. a.identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan.
(2)Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam siklus berkelanjutan yang mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(3)Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 10

(1)Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan Pengelolaan Risiko.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap subunsur lingkungan pengendalian intern.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…