Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki akar sejarah panjang sejak pembentukannya pada 5 Januari 1819, bertanggung jawab atas pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai penghubung strategis antara kawasan Priangan dan Cirebon. Ruang lingkup operasionalnya mencakup 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 330 desa, dengan tugas menetapkan regulasi daerah, menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan program pembangunan ekonomi lokal dan pengelolaan lingkungan hidup.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki akar sejarah yang kuat, berawal dari pembentukan Kabupaten Maja pada tahun 1819 dan kemudian bertransformasi menjadi Majalengka pada tahun 1840. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertanggung jawab penuh atas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Majalengka mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang luas. Pemerintah daerah ini menetapkan berbagai peraturan daerah, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengimplementasikan program-program yang menyentuh ekonomi lokal dan lingkungan hidup.
Salah satu intervensi program strategis yang menonjol adalah pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Proyek besar ini bertujuan menjadikan Majalengka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat, didukung oleh infrastruktur jalan tol yang meningkatkan konektivitas.
Kabupaten Majalengka berperan penting dalam isu nasional, khususnya melalui keberadaan BIJB Kertajati yang menjadi gerbang utama penerbangan di Jawa Barat. Kontribusi ini mendukung pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi regional, dan peningkatan konektivitas Indonesia secara keseluruhan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam berbagai urusan esensial, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta, hingga pengurusan perizinan dan pembayaran pajak daerah. Selain itu, warga juga memanfaatkan layanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah institusi krusial yang mengemban mandat historis dan strategis dalam mengelola wilayahnya. Dengan tanggung jawab yang mencakup regulasi, pelayanan, dan pembangunan, pemerintah daerah ini esensial bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari penyediaan layanan dasar hingga pelaksanaan proyek-proyek strategis berskala nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka No. 9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai rincina pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Asas Maksud Dan tujuan, Kewenangan, Klarifikasi Pasar rakyat toko swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Perizinan Pasar Rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Pentaan Pasar rakyat Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Pembinaan, Pembiayaan, Perlindungan Pemberdayaan Dan Pengendalian Jam Operasional Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan, Kemnitraan Usaha, Pengawasan Dan penyidikan, Kewajiban Dan Larangan, Tata Cara vPelaksanaan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2020
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 35 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang peta batas desa kertawinangun kecamatan kertajati dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; batas desa kertawinangun