DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pola tata kelola BLUD RSUD Talaga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kelembagaan; prosedur kerja; pengelompokan fungsi; pengelolaan SDM;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talaga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / penguna barang.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Talaga Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut RSUD Talaga adalah unit organisasi yang bersifat khusus pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
7.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Talaga.
8.Badan Layanan Umum Daerah RSUD Talaga yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Talaga adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9.Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya {social responsility) dalam penyelenggaraan bisnis yang sehat.
11.Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talaga yang selanjutnya disingkat dengan Renstra BLUD RSUD Talaga adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD RSUD Talaga dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
12.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Talaga.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14.Program adalah instrumen kebijakan yang yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
15.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

Pola tata kelola BLUD RSUD Talaga bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, t ran sparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Pasal 3

Pola tata kelola BLUD RSUD Talaga memuat:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi; dan
d.pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan keija, dan wewenang pada BLUD RSUD Talaga.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD RSUD Talaga.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD RSUD Talaga.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Pejabat pengelola BLUD RSUD Talaga terdiri dari:
1. a.pemimpin, yang dijabat oleh Direktur;
2. b.pejabat keuangan, yang dijabat oleh pejabat/pelaksana yang diusulkan oleh pemimpin BLUD RSUD Talaga; dan
3. c.pejabat teknis, yang dijabat oleh pejabat/pelaksana yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Talaga.
(2)Pejabat pengelola BLUD RSUD Talaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD Talaga dalam pemberian lay an an.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengelola BLUD RSUD Talaga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Pemimpin BLUD RSUD Talaga bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD RSUD Talaga.

Pasal 7

Pemimpin BLUD RSUD Talaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD Talaga agar lebih efisien dan produktif;
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD Talaga serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
c.menyusun Renstra BLUD RSUD Talaga;
d.menyiapkan RBA BLUD RSUD Talaga;
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD Talaga selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD Talaga yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungj awabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD Talaga kepada Bupati; dan
h.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pemimpin BLUD RSUD Talaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 9

(1)Pemimpin BLUD RSUD Talaga bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
(2)Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(3)Pemimpin BLUD RSUD Talaga mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
2. b.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
3. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
4. d.menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
5. e.melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
6. f.menetapkan penunjukkan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
7. g.menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
8. h.menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
9. i.melaksanakan anggaran BLUD RSUD Talaga;
10. j.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
11. k.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  1. 1.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
12. m.melakukan pencairan surat permintaan pembayaran-surat perintah membayar tambahan uang dan langsung;
13. n.menyusun RKA BLUD RSUD Talaga;
14. o.menyusun DPA BLUD RSUD Talaga;
15. p.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Talaga;
16. q.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD RSUD Talaga;
17. r.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan BLUD RSUD Talaga;
18. s.menetapkan pegawai pada BLUD RSUD Talaga; dan
19. t.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pejabat keuangan BLUD RSUD Talaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(3)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…