DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jabatan pelaksana; pengangagkatan dan pemindahan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
6.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan kerja organisasi pemerintah.
7.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

BAB II

JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

(1)Jabatan Pelaksana bagi ASN dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
(2)Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
(3)Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

a.klerek;
b.operator; dan
c.teknisi.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi Pemerintah Daerah untuk :

a.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b.penentuan kelas jabatan;
c.pengembangan karier;
d.pengembangan kompetensi;
e.penilaian kinerja;
f.penggajian dan tunjangan; dan
g.pemberhentian.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.nomenklatur Jabatan;
2. b.tugas Jabatan;
3. c.kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan
4. d.kelas jabatan bagi nomenklatur Jabatan yang sudah memiliki kelas Jabatan.
(4)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 7

(1)Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
(2)Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemindahan ASN dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati, dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 1 Juli 2025 BUPATI MAJALENGKA ttd EMAN SUHERMAN Diundangkan di Majalengka pada tanggal 1 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SKKRETARIALDAÿRAH KABUPATEN MAJALENGKA, RUKMAN. S.H.. M.H. NIP 19751231 2005011 031 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 20252019 TAHUN TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH NO. NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI 1 2 3 1 Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 2 Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Daerah 3 Penata Kelola Pemerintahan Sekretariat Daerah 4 Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah 5 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah 6 Pengelola Layanan Operasional Sekretariat Daerah 7 Pengelola Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah 8 Penata Kelola Sistem dan Teknologi informasi Sekretariat Daerah 9 Pengelola Keprotokolan Sekretariat Daerah 10 Penata Keprotokolan Sekretariat Daerah 11 Pengelola Siaran Sekretariat Daerah 12 Penata Layanan Operasional Sekretariat Daerah 13 Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat DPRD 14 Pengelola Keprotokolan Sekretariat DPRD 15 Penata Keprotokolan Sekretariat DPRD 16 Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat DPRD 17 Operator Layanan Operasional Sekretariat DPRD 18 Pengolah Data dan Informasi Sekretariat DPRD 19 Penata Layanan Operasional Sekretariat DPRD 20 Pengolah Data dan Informasi Inspektorat 21 Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat 22 Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat 23 Operator Layanan Operasional Inspektorat 24 Pengelola Layanan Operasional Inspektorat 25 Penata Layanan Operasional Inspektorat 26 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pendidikan 27 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pendidikan 28 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan 29 Penata Layanan Operasional Dinas Pendidikan 30 Operator Layanan Operasional Dinas Pendidikan 31 Operator Layanan Operasional Dinas Kesehatan 32 Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan 33 Pengelola Layanan Operasional Dinas Kesehatan 34 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan 35 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kesehatan 36 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kesehatan 37 Pengelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan 38 Penata Kelola Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan 39 Operator Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 40 Pengadministrasi Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 41 Pengolah Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 42 Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 43 Pengelola Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 44 Operator Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 45 Penata Kelola Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B) 46 Operator Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 47 Pengadministrasi Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 48 Pengolah Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 49 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 50 Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 51 Pengelola Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 52 Operator Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 53 Penata Kelola Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C) 54 Pengadministrasi Perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D) 55 Pengolah Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D) 56 Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D) 57 Operator Layanan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D) 58 Operator Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D) 59 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 60 Pengolah Data dan Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 61 Pengelola Layanan Operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 62 Fasilitator Pemerintahan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 63 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 64 Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 65 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 66 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 67 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 68 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 69 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 70 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 71 Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 72 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 73 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 74 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 75 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 76 Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 77 Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana 78 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 79 Operator Layanan Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 80 Pengolah Data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 81 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 82 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 83 Pengelola Layanan Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 84 Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 85 Penata Kelola Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 86 Penata Layanan Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan 87 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 88 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 89 Pengelola Layanan Operasional Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 90 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 91 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 92 Penata Layanan Operasional Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 93 Operator Layanan Operasional Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 94 Pengawas Industri Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 95 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 96 Pengolah Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 97 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98 Penata Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 99 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Sosial 100 Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial 101 Pengelola Layanan Operasional Dinas Sosial 102 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial 103 Penata Layanan Operasional Dinas Sosial 104 Operator Layanan Operasional Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 105 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 106 Operator Layanan Operasional Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 107 Pengolah Data dan Informasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 108 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 109 Penata Layanan Operasional Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 110 Operator Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 111 Operator Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 112 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 113 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 114 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 115 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 116 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 117 Operator Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 118 Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 119 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 120 Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 121 Penata Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 122 Operator Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 123 Petugas Operasi dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang 124 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 125 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 126 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 127 Pengelola Layanan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 128 Penata Layanan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 129 Operator Layanan Operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan 130 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pemuda Dan Olahraga 131 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemuda Dan Olahraga 132 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemuda Dan Olahraga 133 Penata Layanan Operasional Dinas Pemuda Dan Olahraga 134 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 135 Pengelola Layanan Operasional Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 136 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 137 Pengolah Data dan Informasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 138 Operator Layanan Operasional Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 139 Penata Pameran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 140 Fasilitator Perdagangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 141 Kurator Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 142 Operator Layanan Operasional Dinas Perhubungan 143 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Perhubungan 144 Pengolah Data dan Informasi Dinas Perhubungan 145 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Perhubungan 146 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perhubungan 147 Penata Layanan Operasional Dinas Perhubungan 148 Pengelola Layanan Operasional Dinas Perhubungan 149 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Komunikasi Dan Informatika 150 Pengolah Data dan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 151 Pengelola Layanan Operasional Dinas Komunikasi Dan Informatika 152 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika 153 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika 154 Operator Layanan Operasional Dinas Komunikasi Dan Informatika 155 Pengelola Siaran Dinas Komunikasi Dan Informatika 156 Jurnalis Dinas Komunikasi Dan Informatika 157 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup 158 Pengolah Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup 159 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 160 Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 161 Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 162 Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 163 Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup 164 Pengadministrasi Perkantoran Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 165 Pengolah Data dan Informasi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 166 Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 167 Pengadministrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 168 Pengelola Layanan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 169 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 170 Penelaah Teknis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 171 Pengolah Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 172 Penata Layanan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 173 Pengelola Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 174 Operator Layanan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 175 Pengolah Data dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 176 Pengelola Layanan Operasional Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 177 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 178 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 179 Pengadministrasi Perkantoran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 180 Penata Layanan Operasional Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 181 Pengolah Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 182 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 183 Pengadministrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 184 Penata Layanan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 185 Pengadministrasi Perkantoran Badan Keuangan Dan Aset Daerah 186 Pengolah Data dan Informasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah 187 Pengelola Layanan Operasional Badan Keuangan Dan Aset Daerah 188 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Keuangan Dan Aset Daerah 189 Penata Layanan Operasional Badan Keuangan Dan Aset Daerah 190 Operator Layanan Operasional Badan Pendapatan Daerah 191 Pengadministrasi Perkantoran Badan Pendapatan Daerah 192 Pengelola Layanan Operasional Badan Pendapatan Daerah 193 Pengolah Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah 194 Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah 195 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pendapatan Daerah 196 Penata Layanan Operasional Badan Pendapatan Daerah 197 Operator Layanan Operasional Badan Pendapatan Daerah 198 Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 199 Pengolah Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 200 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 201 Penata Layanan Operasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 202 Pengadministrasi Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 203 Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 204 Pengolah Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 205 Penata Layanan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah 206 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Argapura 207 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Argapura 208 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Argapura 209 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Argapura 210 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Banjaran 211 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Banjaran 212 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Banjaran 213 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Banjaran 214 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Bantarujeg 215 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Bantarujeg 216 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Bantarujeg 217 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Bantarujeg 218 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Cigasong 219 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Cigasong 220 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Cigasong 221 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Cigasong 222 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Cigasong 223 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Cigasong 224 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Cicenang 225 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Cicenang 226 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Simpeureum 227 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Simpeureum 228 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Cikijing 229 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Cikijing 230 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Cikijing 231 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Cikijing 232 Operator Layanan Operasional Kecamatan Cingambul 233 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Cingambul 234 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Cingambul 235 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Cingambul 236 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Cingambul 237 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Dawuan 238 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Dawuan 239 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Dawuan 240 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Dawuan 241 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Jatitujuh 242 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Jatitujuh 243 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Jatitujuh 244 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Jatitujuh 245 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Jatiwangi 246 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Jatiwangi 247 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Jatiwangi 248 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Jatiwangi 249 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Kadipaten 250 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Kadipaten 251 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Kadipaten 252 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Kadipaten 253 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Kasokandel 254 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Kasokandel 255 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Kasokandel 256 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Kasokandel 257 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Kertajati 258 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Kertajati 259 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Kertajati 260 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Kertajati 261 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Lemahsugih 262 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Lemahsugih 263 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Lemahsugih 264 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Lemahsugih 265 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Leuwimunding 266 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Leuwimunding 267 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Leuwimunding 268 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Leuwimunding 269 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Ligung 270 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Ligung 271 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Ligung 272 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Ligung 273 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Maja 274 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Maja 275 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Maja 276 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Maja 277 Operator Layanan Operasional Kecamatan Majalengka 278 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Majalengka 279 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Majalengka 280 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Majalengka 281 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Majalengka 282 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Majalengka Kulon 283 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Majalengka Kulon 284 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Babakan Jawa 285 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Babakan Jawa 286 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Cicurug 287 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Cicurug 288 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Cijati 289 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Cijati 290 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Cikasarung 291 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Cikasarung 292 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Munjul 293 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Munjul 294 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Sindangkasih 295 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Sindangkasih 296 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Tarikolot 297 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Tarikolot 298 Pengadministrasi Perkantoran Kelurahan Tonjong 299 Pengolah Data dan Informasi Kelurahan Tonjong 300 Operator Layanan Operasional Kecamatan Malausma 301 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Malausma 302 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Malausma 303 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Malausma 304 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Malausma 305 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Palasah 306 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Palasah 307 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Palasah 308 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Palasah 309 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Panyingkiran 310 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Panyingkiran 311 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Panyingkiran 312 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Panyingkiran 313 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Rajagaluh 314 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Rajagaluh 315 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Rajagaluh 316 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Rajagaluh 317 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sindang - 21 318 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sindang 319 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sindang 320 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Sindang 321 Pengelola Umum Operasional Kecamatan Sindangwangi 322 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sindangwangi 323 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sindangwangi 324 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sindangwangi 325 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Sindangwangi 326 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sukahaji 327 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sukahaji 328 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sukahaji 329 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Sukahaji 330 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Sumbeijaya 331 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Sumberjaya 332 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Sumberjaya 333 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Sumberjaya 334 Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Talaga 335 Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Talaga 336 Penelaah Teknis Kebijakan Kecamatan Talaga 337 Pengelola Layanan Operasional Kecamatan Talaga BUPATI MAJALENGKA ttd N MAJALENGKA, EMAN SUHERMAN Salman sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIATÿAERftH KAB1 MOMON RUKMAN. S.H.. M.H. NIP 19751231 200501 1 031

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…