DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang analisis standar belanja TA 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; muatan; jenis; pengendalian dan pengawasan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban keija atau biaya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
7.Rencana Keija dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan Beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Deskripsi Kegiatan merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama. Persamaan perhitungan total belanja kegiatan merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/ group kegiatan yang mempunyai karakteristik.
13.Batasan alokasirincian objek belanja berisikan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan TAPD dalam melakukan verifikasi RKA SKPD.
14.Pengendali Belanja adalah faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
15.Satuan Pengendali Belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dan pengendalian anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungj awabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

a.menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b.memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kineija yang jelas; dan
c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)ASB mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. a.sebagai standar TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
2. b.sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan
3. c.sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA Perangkat Daerah.
(2)Sebagai Standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.
(3)Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap kegiatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
(2)ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam Penilaian kewajaran beban keija terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

BAB IV

MUATAN ASB

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

a.Deskripsi Kegiatan;
b.Pengendali Belanja;
c.Satuan Pengendali Belanja Tetap;
d.Satuan Pengendali Belanja Variabel;
e.Persamaan Rumus Penghitungan Total Belanja; dan
f.Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 7

(1)Ruang lingkup ASB terdiri dari ASB Fisik dan ASB non Fisik.
(2)ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian kewajaran biaya terhadap suatu kegiatan konstruksi atau pembangunan fisik.
(3)ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penilaian kewajaran biaya dan kinerja terhadap kegiatan non konstruksi atau non fisik.

Pasal 8

(1)ASB fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)mengacu pada peraturan teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekeijaan umum dan perumahan rakyat serta peraturan teknis lainnya.
(2)Dalam hal tidak terdapat pengaturan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), perhitungan ASB fisik ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya yang dihitung sesuai dengan tingkat kekhususan, spesifikasi teknis, kebutuhan nyata, dan standar harga yang berlaku.

Pasal 9

(1)ASB non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disusun berdasarkan kewajaran belanja dan rincian belanja minimal pada sub kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan standar biaya dan standar harga barang yang berlaku sebagai komponen penyusunnya.
(2)Formulasi ASB non fisik meliputi:
1. a.pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor pemicu yang mempengaruhi besar kecilnya nilai belanja;
2. b.belanja tetap (fixed cost) merupakan belanja yang nilainya tidak terpengaruh oleh pengendali belanja (cost driver); dan
3. c.belanja variabel (variable cost) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai dengan pengendali belanja (cost driver).

Pasal 10

(1)Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
(2)Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah harus sesuai dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…