DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2026

Nomor: 24
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majelengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka: a. Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19); b. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3); dan c. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12) diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum terkait pembentukan BLUD RSUD sehingga perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
6.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majelengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka:

a.Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);
b.Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3); dan
c.Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
1. a.kepala dinas;
2. b.sekretariat, membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.kelompok jabatan fungsional.
3. c.bidang pelayanan kesehatan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
4. d.bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahi kelompok jabatan fungsional;
5. e.bidang sumber daya kesehatan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
6. f.bidang kesehatan masyarakat, membawahi kelompok jabatan fungsional;
7. g.kelompok jabatan fungsional;
8. h.RSUD; dan
9. i.UPTD.
(2)Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD dan RSUD yang terdiri atas:
1. a.RSUD Cideres Kelas B yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
2. b.RSUD Majalengka Kelas C yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
3. c.RSUD Talaga Kelas D, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
4. d.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
5. e.UPTD Puskesmas Argapura Kelas A yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
6. f.UPTD Puskesmas Balida Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
7. g.UPTD Puskesmas Banjaran Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
8. h.UPTD Puskesmas Bantarujeg Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
9. i.UPTD Puskesmas Cigasong Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
10. j.UPTD Puskesmas Cikijing Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
11. k.UPTD Puskesmas Cingambul Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
12. l.UPTD Puskesmas Jatitujuh Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
13. m.UPTD Puskesmas Jatiwangi Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
14. n.UPTD Puskesmas Kadipaten Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
15. o.UPTD Puskesmas Kasokandel Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
16. p.UPTD Puskesmas Kertajati Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
17. q.UPTD Puskesmas Lemahsugih Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
18. r.UPTD Puskesmas Leuwimunding Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
19. s.UPTD Puskesmas Ligung Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
20. t.UPTD Puskesmas Loji Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
21. u.UPTD Puskesmas Maja Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
22. v.UPTD Puskesmas Majalengka Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
23. w.UPTD Puskesmas Malausma Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
24. x.UPTD Puskesmas Margajaya Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
25. y.UPTD Puskesmas Munjul Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh;
26. z.UPTD Puskesmas Panongan Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; aa. UPTD Puskesmas Panyingkiran Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; bb. UPTD Puskesmas Rajagaluh Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; cc. UPTD Puskesmas Salagedang Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; dd. UPTD Puskesmas Sindang Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; ee. UPTD Puskesmas Sindangwangi Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; ff. UPTD Puskesmas Sukahaji Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; gg. UPTD Puskesmas Sukamulya Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; hh. UPTD Puskesmas Sumberjaya Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; ii. UPTD Puskesmas Talaga Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh; dan jj. UPTD Puskesmas Waringin Kelas A, yang merupakan badan layanan umum daerah dengan status penuh.
(3)Ketentuan mengenai struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan lampiran XX Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 12 Januari 2026 BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN Diundangkan di Majalengka pada tanggal 12 Januari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H. NIP 19751231 200501 1 031 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS B) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS C) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS D) BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023