DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 38 Tahun 2026

Nomor: 38
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 5), diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa sehubungan dengan perubahan kebijakan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4.Paraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pemberian TPP bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan Fungsional melalui Penyederhanaan Birokrasi diberikan sesuai dengan besaran TPP dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya mutasi atau promosi, namun tidak termasuk bagi Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang mendapatkan kenaikan jenjang dari ahli muda ke ahli madya.
(4)Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau dihentikan sesuai dengan penilaian kinerja oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kriteria pemberian TPP bagi Pegawai ASN terdiri atas:
1. a.beban kerja;
2. b.kondisi kerja;
3. c.kelangkaan profesi;
4. d.prestasi kerja; dan
5. e.pertimbangan objektif lainnya.
(2)Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan;
2. b.Pegawai ASN yang memiliki nilai Penilaian Kinerja bulan sebelumnya dengan kriteria baik atau sangat baik; dan
3. c.TPP bagi PPPK diberikan setelah PPPK mendapatkan predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
(2)Dihapus.
(3)TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN yang bertugas pada RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. b.Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar di lingkungan Dinas Pendidikan;
3. c.CPNS.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf dan ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa dan resiko berhadapan dengan aparat penegak hukum;
2. b.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UKPBJ;
3. c.Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. d.PPPK yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memiliki predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
5. e.Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan.
(2)TPP berdasarkan kondisi kerja tidak diberikan kepada CPNS;
(3)Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c hanya diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku Jabatan Pimpinan Tertinggi di Daerah.
(2)Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6B

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; atau
2. b.jabatan fungsional guru, pamong belajar dan penilik yang tidak memperoleh tunjangan profesi.
(2)TPP berdasarkan prestasi kerja tidak diberikan kepada CPNS.
(3)Pegawai ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kriteria TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat berupa:
1. a.insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. b.tunjangan profesi guru;
3. c.tambahan penghasilan guru; dan
4. d.jasa pelayanan kesehatan.
(3)Besaran TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pengaturan mengenai TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Besaran TPP bagi Pegawai ASN per Kelas Jabatan diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian Basic TPP dengan masing-masing kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja.
(2)Besaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Daerah.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Tambahan dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN dapat diberikan kepada:
1. a.Pj;
2. b.Plt;
3. c.Plh;
4. d.Koordinator Tim Kerja;
5. e.Ketua Tim Kerja;
6. f.Ajudan;
7. g.Perencana; dan
8. h.Bendahara.
(2)Penunjukan Koordinator Tim Kerja dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diusulkan oleh Kepala PD kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi tata laksana di Sekretariat Daerah.
(3)Koordinator Tim Kerja dan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.menduduki jabatan Plt. atau Plh. atau Pj. paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender;
2. b.TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pj.
3. c.Pegawai ASN yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada jabatan yang dirangkapnya;
4. d.Pegawai ASN yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitif, mendapat TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitifnya atau jabatan yang dirangkapnya; dan
5. e.Pegawai ASN yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, hanya mendapat TPP pada jabatan tertinggi.
(2)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling singkat selama 1 (satu) tahun Kalender;
2. b.Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Tim Kerja mendapat TPP tambahan secara proporsional dengan tidak melebihi TPP pada Jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. c.Besaran tambahan TPP Koordinator Tim Kerja diberikan pada kriteria prestasi kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
4. d.TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi Koordinator Tim Kerja; dan
5. e.TPP tambahan bagi Koordinator Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Jabatan Fungsional Ahli Madya hasil penyetaraan jabatan.
(3)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana pada unit organisasi pemilik kinerja paling singkat selama 1 (satu) tahun Kalender;
2. b.Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja mendapat TPP tambahan secara proporsional dengan tidak melebihi TPP pada jabatan pengawas di instansinya masing-masing;
3. c.Besaran tambahan TPP Ketua Tim Kerja diberikan pada kriteria prestasi kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
4. d.TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi Ketua Tim Kerja; dan
5. e.TPP tambahan bagi Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diberikan kepada Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, PPPK dengan masa kerja di bawah 3 (tiga) tahun dan CPNS.
(4)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai ajudan adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah;
2. b.Besaran tambahan TPP ajudan diberikan pada kriteria beban kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
3. c.TPP tambahan dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi ajudan; dan
4. d.TPP tambahan bagi ajudan tidak diberikan kepada PPPK dengan masa kerja di bawah 3 (tiga) tahun dan CPNS.
(5)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g adalah sebagai berikut:
1. a.Perencana adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional perencana hasil penyetaraan jabatan yang berada dibawah sekretariat PD dan kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan yang membidangi urusan perencanaan; dan
2. b.Besaran tambahan TPP perencana diberikan pada kriteria beban kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut:
1. a.Bendahara adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana pada PD yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah;
2. b.Besaran tambahan TPP bendahara diberikan pada kriteria beban kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
3. c.TPP tambahan bagi bendahara tidak diberikan kepada PPPK dengan masa kerja di bawah 3 (tiga) tahun dan CPNS.
  1. 10.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…