DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; penyelenggaraan MPP; pengintegrasian dan lingkup pelayanan; kelembagaan; personalia; pemantauan dan evaluasi; pembinaan dan pelaporan; pembiayaan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573); SALINAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Majalengka.
6.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
7.Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
9.Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
11.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
13.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14.Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
15.Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman.
(2)Tujuan penyelenggaraan MPP adalah untuk:
1. a.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
2. b.meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 3

(1)MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2)Pelayanan MPP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelayanan BUMN dan/atau BUMD dan/atau swasta.
(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan dan memfasilitasi keikutsertaan pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Swasta pada MPP.
(4)DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP.
(2)Penambahan pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan penambahan pelayanan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara oleh Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
(3)Penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membuat Nota Kesepakatan.
(2)Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat :
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.ruang lingkup kerja sama;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.pembinaan pegawai;
5. e.operasionalisasi;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.pembiayaan;
8. h.jangka waktu kerja sama;
9. i.penyelesaiaan perselisihan; dan
10. j.ketentuan lainnya.

Pasal 6

(1)Organisasi Penyelenggara yang dapat bergabung dalam MPP, meliputi:
1. a.instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
2. b.Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. c.Perangkat Daerah;
4. d.Badan Usaha Milik Negara;
5. e.Badan Usaha Milik Daerah;
6. f.swasta; dan
7. g.organisasi Penyelenggara lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi Penyelenggara yang bergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyediaan sarana, tempat dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dapat berupa:
1. a.gedung/kantor; dan
2. b.sarana dan prasarana perkantoran.
(2)Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, disesuaikan dengan kondisi:
1. a.gedung;
2. b.ruangan; dan
3. c.Standar Pelayanan setiap Organisasi Penyelenggara.
(3)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara.
(4)Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP.
(5)Dalam penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMPTSP berkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.
(6)Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk.
(7)Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP melalui sistem pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik nasional.
(8)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP.

Pasal 8

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

(1)Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
(2)Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
(3)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
(4)Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
1. a.penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
2. b.penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Pasal 10

(1)Pelayanan Publik pada MPP terdiri dari:
1. a.pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
2. b.pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
(2)Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 11

(1)Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri dari:
1. a.pelayanan langsung;
2. b.pelayanan secara elektronik;
3. c.pelayanan mandiri; dan/atau
4. d.pelayanan bergerak.
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…