DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian tambahan penghasilan bagi ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian tambahan penghasilan, kriteria tambahan penghasilan pegawai, tim pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai, penghitungan besaran tambahan penghasilan pegawaim indikator, pengurangan, tambahan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, penghentian pemberian, pengelolaan administrasi, pembayaran;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781); Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Keija (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181)
11.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 594)
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kineija Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majalengka.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
9.Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah penunjukan pejabat sementara di mana pejabat yang ditunjuk tersebut masih satu tingkat di bawah level jabatan tersebut.
11.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit adalah Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
12.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
13.Koordinator Tim Keija adalah pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kerja ketua tim kerja kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
14.Ketua Tim Keija adalah pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
15.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana keija dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
16.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17.Peijanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/unit kerja.
18.Penilaian Kinerja adalah penilaian yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan terhadap hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Keija.
19.Absensi Online adalah perekaman Kehadiran berbasis elektronik/ android yang berfungsi mengelola dan menyajikan data Kehadiran kerja dan aktivitas kerja bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara online sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
20.E-kinerja adalah sistem informasi manajemen yang digunakan oleh pemerintah daerah atau instansi untuk mengelola/menilai prestasi kerja pegawai ASN yang berfungsi untuk memudahkan pegawai dalam menginput kegiatan dan membuat laporan keija harian.
21.Kehadiran adalah hadirnya pegawai di tempat kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
22.E-TPP adalah aplikasi berbasis web yang mengatur atau mengelola mekanisme pemberian TPP secara elektronik yang terintegrasi.
23.E-SAKIP adalah sistem aplikasi berbasis elektronik untuk mengelola Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah.
24.Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk melaksanakan perintah tugas, masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban.
25.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Hari keija efektif bulanan adalah jumlah hari keija setiap bulannya.
28.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
30.Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit keija di Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
31.Indikator Kineija Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah.
32.Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kineija pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kineija instansi pemerintah.
33.Laporan Hasil Keija Harian adalah hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pegawai ASN yang berkaitan dengan uraian rencana hasil keija bulanan berdasarkan pada absensi online.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pemberian TPP bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyederhanaan Birokrasi diberikan sesuai dengan besaran TPP dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
(4)Pemberian TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dapat dicabut dan/atau dihentikan sesuai dengan penilaian kinerja oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

(1)TPP bagi Pegawai ASN diberikan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)TPP ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)Kriteria pemberian TPP bagi Pegawai ASN terdiri atas:
1. a.beban keija;
2. b.kondisi kerja;
3. c.pertimbangan obyektif lainnya.
(2)Ketentuan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas beban keija normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan;
2. b.Pegawai ASN yang memiliki nilai Penilaian Kinerja bulan sebelumnya dengan kriteria baik atau sangat baik;
3. c.TPP bagi PPPK diberikan setelah PPPK mendapatkan predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
(2)ASN yang memperoleh TPP berdasarkan beban kerja selain yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu jabatan fungsional guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi guru.
(3)TPP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN yang bertugas pada RSUD dan Puskesmas;
2. b.Pegawai ASN Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Dinas Pendidikan;
3. c.CPNS.

Pasal 6

(1)TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan kondisi keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa dan resiko berhadapan dengan aparat penegak hukum;
2. b.Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UKPBJ;
3. c.Pegawai ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. d.PPPK yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c harus memiliki predikat Penilaian Kinerja paling rendah baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
(2)TPP berdasarkan kondisi keija tidak diberikan kepada CPNS.

Pasal 7

(1)Kriteria TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat berupa:
1. a.insentif bagi Pegawai ASN atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. b.tunjangan profesi guru;
3. c.tambahan penghasilan guru;
4. d.jasa pelayanan kesehatan.
(3)Besaran TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pengaturan mengenai TPP bagi Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)Dalam rangka pemberian TPP bagi Pegawai ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
(2)Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua, yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; dan
3. c.anggota, paling sedikit terdiri atas unsur PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.kepegawaian;
  2. 2.perencanaan;
  3. 3.pengelolaan keuangan daerah;
  4. 4.organisasi;
  5. 5.hukum;
  6. 6.pengawasan; dan
  7. 7.komunikasi dan informasi.
(3)Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

(1)Besaran TPP bagi Pegawai ASN per Kelas Jabatan diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian Basic TPP dengan masing-masing kriteria beban kerja dan/atau kondisi keija.
(2)Besaran TPP bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Daerah.

BAB VI

INDIKATOR

Pasal 10

TPP bagi Pegawai ASN diberikan berdasarkan indikator yang terdiri atas:

a.indikator disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN.
b.indikator produktivitas keija dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 11

(1)Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a didasarkan pada absensi online yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
(2)Pegawai ASN yang tidak melakukan absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan gangguan pada aplikasi dapat mengajukan surat pernyataan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) bulan.
(3)Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik pelaksanaan tugas seperti jaga/shift/ operasional lapangan selain hari kerja dan jam keija sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerapkan hari kerja dan jam kerja dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(5)Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab terhadap kebenaran Kehadiran Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…