DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 70 Tahun 2026

Nomor: 70
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majelengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 24), diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu penyesuaian nomenklatur struktur organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
7.Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majelengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka:

a.Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);
b.Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3);
c.Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12); dan
d.Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 24). diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas:
1. a.kepala dinas;
2. b.sekretariat, membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.kelompok jabatan fungsional.
3. c.bidang pemerintahan desa, membawahi kelompok jabatan fungsional;
4. d.bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, membawahi kelompok jabatan fungsional;
5. e.bidang pemberdayaan potensi dan ekonomi Desa, membawahi kelompok jabatan fungsional;
6. f.bidang pengelolaan keuangan desa, membawahi kelompok jabatan fungsional;
7. g.UPTD.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 21 ditambahkan satu ayat dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. a.kepala dinas.
2. b.sekretariat, membawahi:
  1. 1.sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan;
  3. 3.kelompok jabatan fungsional.
3. c.bidang pemberdayaan perermpuan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
4. d.bidang perlindungan perempuan dan anak, membawahi kelompok jabatan fungsional.
5. e.bidang keluarga berencana, membawahi kelompok jabatan fungsional.
6. f.bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, membawahi kelompok jabatan fungsional.
7. g.UPTD.
(2)UPTD dalam susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A.
(3)Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.sub bagian tata usaha; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(2)Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, bertugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan kegiatan teknis operasional UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kelas A berfungsi:
1. a.perencanaan kegiatan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. b.pelaksanaan urusan teknis operasional di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. c.pembagian pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. d.pengawasan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. e.pelaporan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. 5.Ketentuan Pasal 64A dihapus;
  2. 6.Ketentuan Pasal 65A dihapus; Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 27 Februari 2026 BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN Diundangkan di Majalengka pada tanggal 27 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, ttd AERON RANDI BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 70 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H. NIP 19751231 200501 1 031 7 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 70 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA KEPALA DINAS UPTD BUPATI MAJALENGKA, ttd EMAN SUHERMAN BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN POTENSI DAN EKONOMI DESA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…