DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Percepatan Perwujudan Garam Iodium Untuk Semua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyediaan garam beriodium; kerjasama antar instansi; monitoring, evaluasi, pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan asupan gizi keluarga, khususnya anak terhadap akses garam beriodium berkualitas menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah prevelensi stunting tertinggi;
c.bahwa untuk menjamin ketersediaan garam beriodium dibutuhkan regulasi pemenuhan garam beriodium yang memenuhi standar untuk mencegah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKY);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pewujudan Garam Iodium Untuk Semua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~ 2 ~
4.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PEWUJUDAN GARAM BERIODIUM UNTUK SEMUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
5.Program Gizi Masyarakat dimaksudkan untuk menanggulangi masalah gizi perseorangan dan meningkatkan status gizi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
6.Garam Beriodium adalah produk bahan makanan yang berbentuk padat dengan komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO3) paling sedikit 30 ppm (part per million) melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia.
7.Gangguan Akibat Kekurangan Iodium, yang selanjutnya disingkat GAKY adalah masalah kesehatan masyarakat akibat dari ketidakcukupan iodium yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental seperti retardasi mental.
8.Universal Salt Iodisation yang selanjutnya disingkat USI adalah strategi global untk memastikan program kecukupan gizi iodium dengan cara mengiodisasi garam yang dikomsumsi manuasia dan hewan.
9.Produsen adalah setiap orang dan/ataubadan usaha yang memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan garam beriodium.
10.Distributor adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari pabrik kepada pengecer.
11.Pengecer adalah setiap orang dan/ atau badan usaha yang berperan menyalurkan garam dari distributor kepada konsumen.
12.Konsumen adalah setiap orang dan/atau badan usaha pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. ~ 3 ~
13.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
14.Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk pangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penanggulangan GAKY yang juga berdampak pada prevalensi stunting di Daerah;
2. b.meningkatkan kesadaran dan kerjasama sinergis semua pemangku kepentingan terkait termasuk dinas daerah, lembaga teknis daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, dalam mendukung pencapaian USI di Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan status gizi masyarakat Daerah dengan memastikan pemenuhan asupan iodium melalui konsumsi garam beriodium, guna mencegah penyakit akibat kekurangan iodium seperti gondok, stunting dan gangguan perkembangan kognitif dan fisik pada anak di Daerah;
2. b.memastikan asupan iodium yang cukup bagi mayarakat termasuk ibu hamil, balita, dan anak di Daerah;
3. c.mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat, serta lembaga terkait, dalam mendukung implementasi program konsumsi garam beriodium;
4. d.memudahkan masyarakat mendapatkan garam beriodium;
5. e.mempercepat pencapaian konsumsi garam beriodium untuk semua; dan
6. f.mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian garam beriodium sesuai SNI yang beredar di Daerah dalam rangka menjamin efektifitas butir a, b, c, d dan e.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penyediaan garam beriodium;
b.kerjasama antar instansi;
c.monitoring, evaluasi, pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENYEDIAAN GARAM BERIODIUM

Pasal 4

Pemenuhan konsumsi Garam beriodium dilakukan dengan: ~ 4 ~

a.proses iodisasi Garam beriodium sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan; dan
b.penerapan SNI Garam beriodium.

Pasal 5

(1)Produsen garam konsumsi beriodium wajib melakukan pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam konsumsi beriodium sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Label kemasan garam konsumsi beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat keterangan:
1. a.tulisan "Garam Beriodium",
2. b.Kandungan Kalium Iodat (KIO3) minimal 30 ppm;
3. c.berat bersih;
4. d.nama dan alamat perusahaan;
5. e.halal bagi yang dipersyaratkan;
6. f.nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. g.komposisi isi Garam Beriodium;
8. h.tanggal dan kode produksi;
9. i.keterangan kedaluwarsa;
10. j.merek dagang; dan
11. k.tanda/logo SNI.
(3)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
1. a.dicantumkan pada bagian kemasan yang mudah dibaca;
2. b.tidak mudah lepas dari kemasan;
3. c.tidak mudah luntur; dan/atau
4. d.tidak rusak.
(4)Produsen Garam beriodium yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJASAMA ANTAR INSTANSI

Pasal 6

(1)Upaya peningkatkan kesehatan dan kualitas sumberdaya manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi dan multistakeholder.
(2)Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
1. a.mensinergikan kegiatan pada setiap Lembaga; dan
2. b.mendorong setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan garam konsumsi beriodium yang memenuhi standar.

Pasal 7

(1)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk: ~ 5 ~
1. a.advokasi;
2. b.edukasi;
3. c.kampanye; dan
4. d.sosialisasi; gizi dan konsumsi garam beriodium.
(2)Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanan melalui kegiatan:
1. a.rembuk stunting kecamatan dan desa;
2. b.kelas balita;
3. c.kalas ibu hamil;
4. d.forum musyawarah desa; dan
5. e.kegiatan lain yang mendukung peningkatan USI.
(3)Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Forum koordinasi Garam beriodium Daerah.
(4)Forum koordinasi Garam beriodium Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Percepatan Pewujudan Garam Beriodium Untuk Semua dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi garam beriodium.
(2)Kegiatan monitoring garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kandungan iodium pada garam di Tingkat pasat dan rumah tangga.
(3)Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
(4)Kegiatan evaluasi garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kadar iodium dalam urin pada anak umur 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
(5)Pemeriksaan kadar iodium dalam urin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan alat dan metode terstandar serta dilakukan oleh tenaga yang berkompeten.
(6)Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(7)Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. ~ 6 ~

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai USI.
(2)Pembinaan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tentang dilakukan terhadap:
1. a.Produsen;
2. b.Distributor dan pengecer; dan
3. c.Konsumen.
(3)Pembinaan Garam beriodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati bekerjasama dengan:
1. a.asosiasi yang menaungi Garam beriodium ;
2. b.Dinas;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan; dan
4. d.instansi terkait lainnya.
(4)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi peraturan perundang- undangan terkait; dan
2. b.diseminasi terhadap distributor, pengecer dan konsumen garam tentang garam beriodium dan dampaknyam terhadap kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…