Pemerintah Kabupaten Majene
Pemerintah Kabupaten Majene memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya sangat signifikan dalam mengelola sumber daya daerah, menetapkan regulasi lokal, serta menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah, aspek pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan potensi daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene
Pemerintah Kabupaten Majene, sebagai representasi negara di tingkat lokal, memiliki mandat esensial untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kebijakan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Mandat ini mencakup pengelolaan sumber daya daerah, penetapan regulasi lokal, serta menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Majene mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Pemerintah daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan bupati untuk mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan potensi daerah.
Berdasarkan pengesahan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Majene memiliki program strategis yang menekankan keseimbangan antara penguatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur, penanganan isu sosial, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Intervensi program ini dirancang untuk berjalan terukur, tepat sasaran, dan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun menghadapi tantangan fiskal berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi pembiayaan kreatif dan efisiensi penggunaan anggaran agar program strategis tetap berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Majene berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi kebijakan pembangunan yang selaras dengan agenda nasional. Misalnya, dalam menghadapi tantangan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi dalam pengelolaan fiskal dan pengembangan ekonomi lokal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini juga meluas pada penanganan isu sosial dan lingkungan, di mana program-program daerah turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menjadi komitmen nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Majene untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga pengurusan perizinan usaha dan IMB. Masyarakat juga memanfaatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah, serta dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait kebijakan publik. Pembayaran pajak dan retribusi daerah juga merupakan bentuk interaksi warga dengan pemerintah kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Majene memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya, dengan fokus pada pelayanan dasar, infrastruktur, isu sosial, dan ekonomi. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Majene yang maju, mandiri, dan berbudaya. Disiplin anggaran, perencanaan berkualitas, dan manfaat nyata bagi publik menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2014
dalam PERDA ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Obyek Pajak meliputi semua penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 967.176.533.791,00,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah a. Pendapatan Daerah Rp. 967.176.533.791,00- b. Belanja Daerah Rp. 966.676.533.791,00- Defisit/Surplus Rp. 500.000.000,00,- c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 0,00,- 2. Pengeluaran Rp. 500.000.000,00,- Pembiayaan Netto Rp. (500.000.000,00,-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00,-
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah dan angka 7 dihapus diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2015
dalam PERDA ini diatur mengenai Pendirian dan Perizinan, Bentuk dan Kedudukan Organisasi, Cakupan Wilayah dan Isi Siaran, Pengelolaan Aset serta Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LPPL Radio Mammis.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2017
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 24 Tahun 2015
dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, dan Tata Cara Pemungutan Retribusi.