DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubaham Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran; Mekanisme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Dan Anggaran; Perubahan; Ambang Batas dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. ~ 2 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
8.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menangani urusan di bidang kesehatan.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. ~ 3 ~
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 2

(1)BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.
(2)Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab menyiapkan RBA.
(3)Pejabat keuangan membantu mengoordinasikan penyusunan RBA.
(4)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.anggaran berbasis kinerja;
2. b.standar harga satuan; dan
3. c.kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(5)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(6)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
(7)Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
(8)Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal. ~ 4 ~

Pasal 3

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
1. a.ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. c.perkiraan harga;
4. d.besaran persentase ambang batas; dan
5. e.perkiraan maju atau forward estimate.
(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

(1)Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
(2)Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
(3)Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
(4)Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
(5)Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD Puskesmas, terdiri atas:

a.pendapatan BLUD Puskesmas;
b.belanja BLUD UPTD Puskesmas; dan
c.pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 6

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari: ~ 5 ~

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

Pasal 7

(1)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupaimbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4)Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD Puskesmas.
(5)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas;
5. e.investasi;
6. f.pengembangan usaha; dan
7. g.lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah lainnya.

Pasal 8

(1)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
(2)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas. ~ 6 ~

Pasal 9

(1)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d dan hibah terikat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA.
(2)Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam UP Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD UPTD Puskesmas dan/atau RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 11

(1)Belanja BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
1. a.belanja operasi; dan
2. b.belanja modal.
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
(4)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.
(5)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…