DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistimatika RKPD sebagai berikut : a.pendahuluan; b.gambaran umum kondisi Daerah; c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; e.rencana kerja dan pendanaan Daerah; f.kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; g.penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); ~ 2 ~
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2024);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); ~ 3 ~
14.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
4.Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua Puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Pemerintah Kabupaten Majene adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
8.Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
9.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Pasal 2

(1)RKPD Kabupaten Majene Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majene dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. ~ 4 ~
(2)RKPD Kabupaten Majene tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2026; dan
2. b.pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

RKPD Kabupaten Majene Tahun 2026 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2026.

Pasal 4

(1)Sistimatika RKPD sebagai berikut :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah;
7. g.penutup.
(2)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Setiap 3 (Tiga) bulan pada Tahun 2026 dilakukan monitoring, evaluasi terhadap Peraturan Bupati ini untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ~ 5 ~ Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal, 14 Agustus 2025 BUPATI MAJENE CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal, 14 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 18.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…