DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembatasan Kantong Plastik, Barang dan/atau Kemasan Sekali Pakai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembatasan Kantong Plastik, Barang dan/atau Kemasan Sekali Pakai Partisipasi Masyarakat, Kawasan Bijak Kantong Plastik,Barang dan/atau Kemasan Sekali Pakai, Pengawasan dan Pembinaan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa saat ini di Kabupaten Majene belum memiliki pengaturan terkait pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Wajib Melakukan Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Pembatasan Himbunan Sampah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Pelaku Usaha dan Masyarakat Wajib Melakukan Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan Pembatasan Himbunan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, BARANG DAN/ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah.
5.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
6.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. ~ 3 ~
9.Pasar adalah tempat orang berjual beli/tempat bertemunya penjual dan pembeli/tempat terjadinya transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan.
10.Penjual adalah orang yang menjual.
11.Pembeli adalah orang yang membeli.
12.Wisatawan, adalah orang yang melakukan wisata
13.Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
14.Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
15.Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru.
16.Pondok Pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengkaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji.
17.Panti asuhan adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.mengurangi timbulan sampah dari kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai yang sulit terurai oleh proses alam; dan
2. b.membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Sasaran pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai, antara lain :

a.Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang melakukan rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, simposium, sarasehan dan kegiatan sejenisnya, baik di kantor, hotel, maupun ruang terbuka/tenda tidak diperkenankan menyediakan hidangan rapat berupa kudapan, makan dan minum yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam; ~ 4 ~
b.setiap kantin yang ada di kantor, kampus, sekolah negeri dan swasta, termasuk Madrasah, pondok pesantren dan Panti Asuhan tidak diperkenankan menyediakan hidangan kudapan, makanan dan minuman yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam;
c.pelaku Usaha/Pemilik Usaha kegiatan Hotel, Wisma, Penginapan, Rumah Makan, Kawasan Wisata dan sejenisnya tidak diperkenankan menyediakan hidangan makanan yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam;
d.wisatawan yang melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata tidak diperkenankan membawa makanan/minuman yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau Styrofoam;
e.pengusaha ritel/Toko Modern tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik;
f.pemilik pertokoan tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik; dan
g.pembeli harus membawa dan menyediakan tempat sendiri dan tidak diperkenankan menggunakan kantong plastik saat berbelanja di toko modern, pertokoan,dan pasar tradisonal.

BAB II

PEMBATASAN KANTONG PLASTIK, BARANG DAN/ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI

Pasal 4

Jenis kantong plastik,barang dan/atau kemasan sekali pakai terdiri atas:

a.kantong plastik;
b.polysterina (styrofoam);
c.sedotan plastik; dan
d.botol dan gelas plastik.

Pasal 5

(1)Pembatasan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai dilaksanakan untuk melakukan pengurangan intensitas pemakaian/ penggunaannya.
(2)Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.larangan menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai; dan
2. b.kewajiban menggunakan Bahan Ramah Lingkungan. ~ 5 ~

Pasal 6

(1)Larangan menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan di lingkungan kerja pada:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara;
3. c.perkantoran/instansi vertikal; dan
4. d.kantor perbankan/perusahaan swasta.
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(3)Larangan menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada:
1. a.lembaga pendidikan;
2. b.lembaga keagamaan;
3. c.tempat wisata;
4. d.perhotelan; dan
5. e.kegiatan keagamaan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf e dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(6)Larangan menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada:
1. a.restoran;
2. b.cafe; atau
3. c.pusat kuliner.
(7)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(8)Larangan menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada:
1. a.pusat perbelanjaan/pasar;
2. b.toko swalayan; dan
3. c.apotek. ~ 6 ~
(9)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara; dan/atau
4. d.pencabutan izin.

Pasal 7

Kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan di lingkungan kerja pada:

a.perangkat daerah;
b.badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara;
c.perkantoran/instansi vertikal;
d.lembaga pendidikan;lembaga pendidikan;
e.lembaga keagamaan;
f.kantor perbankan/perusahaan swasta;
g.tempat wisata;
h.perhotelan;
i.restoran/cafe/pusat kuliner;
j.pusat perbelanjaan;
k.toko swalayan;
l.apotek; dan
m.kegiatan keagamaan

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:
1. a.melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi atas pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai;
2. b.melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian bahan ramah lingkungan pada lingkungan kerja yang dikelolanya;
3. c.menyediakan sarana dan/atau prasarana yang mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai; dan/atau
4. d.melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai.
(2)Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.perangkat daerah;
2. b.badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara;
3. c.perkantoran;
4. d.instansi vertikal;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga keagamaan;
7. g.kantor perbankan;
8. h.perusahaan swasta;
9. i.pengelola tempat wisata;
10. j.perhotelan; ~ 7 ~
11. k.pengelola restoran/kafe/pusat kuliner;
12. l.pengelola pusat perbelanjaan;
13. m.pengelola toko swalayan;
14. n.apotek; dan
15. o.penyelenggara kegiatan keagamaan

Pasal 9

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pelaku usaha di pusat perbelanjaan, pusat kuliner dan tempat wisata mempunyai kewajiban berikut:

a.mematuhi larangan untuk tidak menggunakan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai;
b.menyediakan bahan ramah lingkungan baik berbayar atau tidak berbayar;
c.menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
d.menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan kantong plastik,barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Pasal 10

(1)Penerapan Prosedur Sosialisasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyusunan standar operasional prosedur yang memuat:
  1. 1.larangan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai;
  2. 2.penggantian kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai atau penggunaan bahan ramah lingkungan;
  3. 3.penyediaan sarana prasarana penunjang; dan
  4. 4.evaluasi program pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai di lingkungan kerjanya.
2. b.menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual di lingkungan kerjanya terkait:
  1. 1.program pembatasan penggunaan kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai;dan
  2. 2.dampak negatif kantong plastik terhadap lingkungan.
(2)Bagi pelaku usaha pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, tempat wisata, dan restoran/cafe/pusat kuliner melakukan sosialisasi berikut:
1. a.memastikan konsumen/pengunjung membawa kantong belanja ramah lingkungan; dan
2. b.memberikan harga wajar atas kantong belanja ramah lingkungan yang disediakan. ~ 8 ~

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…