DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Berakhlak Bagi Pegawai ASN, Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak Bagi Pegawai ASN, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi, Pelaporan, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan serta Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai standar perilaku kerja dan budaya kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan pada nilai dasar ASN BerAKHLAK, perlu adanya pedoman sebagai landasan serta tahapan yang harus dilaksanakan;
c.bahwa saat ini di Kabupaten Majene belum memiliki pengaturan yang mengatur terkait bagaimana mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene;
d.bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Budaya Kerja adalah nilai-nilai, prinsip, dan perilaku yang dianut dan diterapkan oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan publik.
8.Tim Budaya Kerja adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengoordinir pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berprilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. ~ 3 ~
11.Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara matang dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan.
12.BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai ASN wajib mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:
1. a.menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
2. b.menjalankan kehidupan bermasyarakat.
(3)Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai- nilai dasar, antara lain:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompeten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal;
6. f.adaptif; dan
7. g.kolaboratif.

Pasal 4

(1)Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.bersikap ramah kepada masyarakat, diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah- masalah yang ada di masyarakat; dan ~ 4 ~
3. c.melakukan perbaikan tiada henti.
(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yaitu:
1. a.melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(3)Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, yaitu:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(4)Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:
1. a.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(5)Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, yaitu:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; dan
3. c.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
(6)Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, yaitu:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif.
(7)Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, yaitu:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~ 5 ~

BAB III

PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN, Pemerintah Daerah membentuk Tim Budaya Kerja.
(2)Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3)Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator bagi Kelompok Budaya Kerja yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Susunan Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki tugas mengoordinir pelaksanaan:

a.sosialisasi dan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
b.komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
c.memberikan penilaian kepada Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK.

Pasal 8

(1)Masing-masing Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah masing-masing.
(3)Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri atas:

a.penanggung jawab;
b.ketua;
c.fasilitator; ~ 6 ~
d.sekretaris; dan
e.anggota.

Pasal 10

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah kepala Perangkat Daerah.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
1. a.menyediakan fasilitas untuk kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
2. b.membina, memastikan, dan memantau kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
3. c.mendorong Kelompok Budaya Kerja untuk tetap aktif; dan
4. d.menindaklanjuti hasil kinerja Kelompok Budaya Kerja.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…