DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 966.676.533.791 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.114.080.877,31 (lima puluh enam miliar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp. 910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Majene tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ~ 2 ~

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 966.676.533.791 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.114.080.877,31 (lima puluh enam miliar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp. 910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Jumlah Pendapatan Daerah yang semula Rp. 967.176.533.791 (sembilan ratus enam miliar dua ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) berkurang Rp. 60.949.577.574 (enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 906.226.956.217,00 (sembilan ratus enam milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah);
b.Jumlah Belanja Daerah yang semula Rp. 966.676.533.791 (embilan ratus enam puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang Rp. 56.114.080.877,31 (lima puluh enam milyar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp. 910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen).
c.Pembiayaan Daerah: ~ 3 ~
1. 1.Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah semula sebanyak Rp. 0 (nol rupiah) bertambah Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
2. 2.Jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah semula Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berkurang Rp.0 (nol rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. 3.Jumlah pembiayaan netto semula (Rp. 500.000.000,00) (minus lima ratus juta rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp. 4.335.496.696,69 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen). Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

a.lampiran kesatu ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.lampiran kedua rincian penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c.lampiran ketiga daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
d.lampiran keempat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta pemberi hibah;
e.Lampiran kelima daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum;
f.lampiran keenam daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta pemberi bantuan sosial;
g.lampiran ketujuh daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten; ~ 4 ~
h.lampiran kedelapan daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus;
i.lampiran kesembilan daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;
j.lampiran kesepuluh rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
k.lampiran kesebelas rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Majene Ditetapkan di Majene pada tanggal 17 Oktober 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 17 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 22.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…