DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kriteria BTT; Penganggaran BTT; Pelaksanaan BTT; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan BTT; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. ~ 2 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
12.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis. ~ 3 ~
13.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
14.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
15.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara Epidemi Logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
17.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
18.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
21.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
22.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. ~ 4 ~

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang memuat tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kriteria BTT;
b.penganggaran BTT;
c.pelaksanaan BTT; dan
d.monitoring, evaluasi dan pengawasan BTT.

BAB II

KRITERIA BTT

Pasal 4

BTT meliputi:

a.pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat;
b.keperluan mendesak yang tidak dapat prediksi sebelumnya;
c.pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
d.untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.Bencana Alam, Bencana Non alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
b.Pelaksanaan operasi pencarian pertolongan ; dan/atau
c.Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menganggu kegiatanh pelayanan publik.

Pasal 6

Pengeluaran daerah untuk mendanai Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD mdan/atau Perubahan DPASKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. ~ 5 ~

Pasal 7

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pengeluaran daerah untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 9

Belanja untuk kebutuhan keadaan darurat seperti Bencana Alam, Bencana Non alam dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembalian kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi penerimaan daerah yang terjadi tahun sebelummnya yang harus dikembalikan dan bersifat tidak berulang.

Pasal 11

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelummnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…