DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Fasilitasi Perlindungan Bagi Pekerja Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perlindungan Bagi Pekerja Anak; Pencegahan Penanganan Pekerja Anak; dan Sistem Pemantauan dan Remediasi; serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pada kenyataannya tidak semua anak di Kabupaten Majene berkesempatan memperoleh hak dasar tersebut secara optimal, sehingga mereka harus bekerja;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum terkait dengan perlindungan pekerja anak diKabupaten Majene, perlu adanya pengaturan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perlindungan bagi Pekerja Anak; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK. ~ 2 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Majene.
4.Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan dibidang ketenagakerjaan.
5.Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Anak adalah tim lintas sektor yang dibentuk untuk mencegah, menangani, dan menghapuskan pekerjaan anak melalui koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.
6.Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7.Pekerja Anak adalah status bagi Anak yang bekerja yang pada praktiknya melanggar ketentuan perundangundangan.
8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seorang Anak yang dibawa sejak Iahir.
11.Minat adalah ketertarikan seseorang Anak pada sesuatu bidang.
12.Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perlindungan bagi pekerja anak;
b.pencegahan dan penanganan pekerja anak; dan
c.sistem pemantauan dan remediasi. ~ 3 ~

BAB II

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA ANAK

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memberikan perlindungan kepada pekerja anak.
(2)Upaya perlindungan kepada Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
1. a.memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
2. b.memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan;
3. c.memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan dan pengurangan pengeluaran;
4. d.memberikan pendidikan kepada pekerja anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
5. e.memberikan pendidikan non formal dan pelatihan ketrampilan bagi pekerja anak yang tidak menempuh pendidikan formal.
(3)Setiap orang yang mempekerjakan anak wajib memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
1. a.usia pekerja anak diatas 15 (lima belas) tahun;
2. b.diutamakan untuk memberikan pekerjaan dalam rangka mengembangkan Bakat dan Minat Anak yang telah dilakukan semenjak usia dini;
3. c.mendapat izin tertulis dari orang tua/wali pekerja anak;
4. d.pelaksanaannya harus dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis antara pemberi kerja dengan orang tua/wali pekerja anak dan diketahui oleh Lurah setempat dan dilaporkan kepada satuan tugas perlindungan pekerja anak;
5. e.tidak dipekerjakan dimalam hari;
6. f.waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
7. g.tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
8. h.memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
9. i.dipekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
10. j.memberi kesempatan libur satu hari dalam seminggu.
(4)Setiap orang dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
(5)Pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi :
1. a.Semua jenis pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. b.semua jenis pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudian; ~ 4 ~
3. c.semua jenis pekerjaaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau
4. d.semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

BAB III

PENCEGAHAN PENANGANAN PEKERJA ANAK

Pasal 4

(1)Pencegahan dan Penanganan pekerja anak dilaksanakan oleh Satuan tugas Perlindungan Pekerja Anak.
(2)Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, serta unsur masyarakat.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
3. c.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial;
4. d.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
5. e.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
6. f.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak;
7. g.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang UMKM;
8. h.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi;
9. i.Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum;dan
10. j.Kecamatan/Kelurahan/Desa.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.TP PKK;
2. b.Dharma Wanita Persatuan;dan
3. c.Lembaga Swadaya Masyarakat.
(5)Satuan tugas Perlindungan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Tahapan Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak meliputi: ~ 5 ~
1. a.identifikasi data pekerja anak untuk memperoleh data jenis pekerjaan anak;
2. b.pemetaan;
3. c.sosialisasi ke masyarakat dan pihak terkait.
(2)Tahapan Penanganan Pekereja Anak, meliputi:
1. a.penarikan pekerja anak pada pekerjaan terburuk untuk anak;
2. b.pemberdayaan orang tua/wali pekerja anak.

BAB IV

SISTEM PEMANTAUAN DAN REMEDIASI

Pasal 6

(1)Sistem Pemantauan dan Remediasi dilakukan oleh:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Pemerintah Desa;dan
3. c.Organisasi Masyarakat.
(2)Pelaksanaan Sistem Pemantauan dan Remediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanaan tugas berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan.
(4)Sistem Pemantauan dan remediasi terdiri atas;
1. a.identifikasi;
2. b.asesmen;
3. c.rencana remediasi
4. d.remediasi; dan
5. e.Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dengan cara:

a.menemukan langsung;
b.mendapat laporan dari Perangkat Daerah; dan/atau
c.mendapat laporan dari masyarakat.

Pasal 8

Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, dilakukan untuk:

a.mengumpulkan semua informasi yang diperlukan;
b.memverifikasi informasi; dan
c.menentukan bentuk remediasi.

Pasal 9

Rencana remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara diskusi kasus dengan orang tua/wali dan Anak dan/atau pihak terkait. ~ 6 ~

Pasal 10

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dilakukan dengan cara:

a.pencegahan;
b.rujukan ke lembaga layanan; dan/atau
c.penarikan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…