DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan berubah menjadi Rp. 900.101.617.791,00,- (Sembilan Ratus Milliar Seratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 967.176.533.791,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan berubah sebesar Rp. 899.601.617.791,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milliar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,- (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 966.676.533.791,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Majene untuk menjalankan regulasi yang tertib, efektif, efisien dan transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 2 ~

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 18), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan berubah menjadi Rp. 900.101.617.791,00,- (Sembilan Ratus Milliar Seratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,00 (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), dari Anggaran Pendapatan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 967.176.533.791,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. ~ 3 ~

Pasal 8

(1)Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berubah menjadi sebesar Rp. 789.268.730.174,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,- (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Anggaran Pendapatan Transfer dalam APBD Pokok sebesar Rp. 856.343.646.174,- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 768.344.427.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,- (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 835.419.343.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 20.924.303.174,- (Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 768.344.427.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,- (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 835.419.343.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas: ~ 4 ~
1. a.Dana Desa;
2. b.Dana Bagi Hasil (DBH);
3. c.Dana Alokasi Umum (DAU);
4. d.Dana Alokasi Khusus (DAK).
(2)Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 535.243.742.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 23.640.635.000,- (Dua Puluh Tiga Milliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi Umum dalam APBD Pokok sebesar Rp. 558.884.377.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Milliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 174.618.122.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Milliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 43.434.281.000,- (Empat Puluh Tiga Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Anggaran Dana Alokasi Khusus dalam APBD Pokok sebesar Rp. 218.052.403.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan berubah sebesar Rp. 899.601.617.791,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milliar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 67.074.916.000,- (Enam Puluh Tujuh Milliar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dari Anggaran Belanja Daerah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 966.676.533.791,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer. ~ 5 ~

Pasal 12

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 717.221.808.775,66,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Milliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) atau berkurang sebesar Rp. 14.621.907.183,- (Empat Belas Milliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dari Anggaran Belanja Operasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 731.843.715.958,66,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Belanja Pegawai dalam APBD Pokok sebesar Rp. 476.334.538.403,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 230.735.115.854,66,- (Dua Ratus Tiga Puluh Milliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) atau berkurang sebesar Rp. 14.581.907.183,- (Empat Belas Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujujh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen).
(4)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 10.088.794.518,- (Sepuluh Milliar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Anggaran Belanja Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 10.128.794.518,- (Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). ~ 6 ~
(5)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Pokok sebesar Rp. 63.360.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran belanja pegawai dalam APBD Pokok sebesar Rp. 476.334.538.403,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH;
6. f.Belanja Pegawai BLUD
(2)Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam APBD Pokok sebesar Rp. 373.601.903.885,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah, Terdiri atas :
1. a.Belanja Gaji Pokok ASN;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN;
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian;
12. l.Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dalam APBD Pokok sebesar Rp. 93.568.821.758,- (Sembilan Puluh Tiga Milliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah, Terdiri atas : ~ 7 ~
1. a.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
(4)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 8.046.051.700,- (Delapan milliar Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Uang Representasi DPRD;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
3. c.Belanja Tunjangan Beras DPRD
4. d.Belanja Uang Paket DPRD;
5. e.Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
6. f.Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
7. g.Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
8. h.Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. i.Belanja Tunjangan Reses DPRD;
10. j.Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
11. k.Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
12. l.Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. m.Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
14. n.Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan sama dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dalam APBD Pokok sebesar Rp. 178.256.900,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah), Terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
4. d.Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5. e.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
6. f.Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
7. g.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
8. h.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; ~ 8 ~
(6)Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH dalam APBD Pokok sebesar Rp. 510.880.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
2. b.Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
(7)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Belanja Pegawai BLUD dalam APBD Pokok sebesar Rp. 428.624.160,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai BLUD;

Pasal 14

(1)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 230.735.115.854,66,- (Dua Ratus Tiga Puluh Milliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) atau berkurang sebesar Rp. 14.581.907.183,- (Empat Belas Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Barang;
2. b.Belanja Jasa;
3. c.Belanja Pemeliharaan;
4. d.Belanja Perjalanan Dinas;
5. e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
6. f.Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2)Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.156.118.048,- (Enam Puluh Milliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 3.760.634.102,- (Tiga Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah) dari Anggaran Belanja Barang dalam APBD Pokok sebesar Rp. 63.916.752.150,- (Enam Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Barang Pakai Habis;
2. b.Belanja Barang Tak Habis Pakai; ~ 9 ~
3. c.Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi;
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 74.468.541.269,- (Tujuh Puluh Empat Milliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau turun sebesar Rp. 3.880.515.178,- (Tiga Milliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dari Anggaran Belanja Jasa dalam APBD Pokok sebesar Rp. 78.349.056.447,- (Tujuh Puluh Delapan Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Jasa Kantor;
2. b.Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
3. c.Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
4. d.Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
5. e.Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
6. f.Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
7. g.Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
8. h.Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 13.124.501.359,- (Tiga Belas Milliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau turun sebesar Rp. 312.160.104,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Seratus Empat Rupiah) dari Anggaran Belanja Pemeliharaan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 13.436.661.463,- (Tiga Belas Milliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
2. b.Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
3. c.Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 13.478.929.435,- (Tiga Belas Milliar Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 6.492.097.799,- (Enam Milliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dari Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam APBD Pokok sebesar Rp. 19.971.027.234,- (Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; ~ 10 ~
(6)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan berubah sebesar Rp. 169.500.000 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 136.500.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam APBD Pokok sebesar Rp. 306.000.000,,- (Tiga Ratus Enam Juta Rupiah), Terdiri atas :
1. a.Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
(7)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama sebesar Rp. 69.337.525.743,66,- (Enam Puluh Sembilan Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Rataus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen) dari Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam APBD Pokok, Terdiri atas :
1. a.Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 15

(1)Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 10.088.794.518 (Sepuluh Milliar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Anggaran Belanja Hibah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 10.128.794.518,- (Sepuluh Millliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). yang terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
2. b.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
3. c.Belanja Hibah Dana BOSP.
(2)Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan berubah sebesar Rp. 760.000.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dari Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dalam APBD Pokok sebesar Rp. 800.000.000,,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Terdiri atas: ~ 11 ~
1. a.Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
2. b.Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
(3)Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik dalam APBD Pokok sebesar Rp. 838.258.518,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah), Terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik
(4)Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sama dari Anggaran Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik dalam APBD Pokok sebesar Rp. 8.490.536.000,- (Delapan Milliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), Terdiri atas:
1. a.Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
2. b.Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Pasal 16

(1)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Pokok sebesar Rp. 63.360.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas;
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
(2)Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga dalam APBD Pokok sebesar Rp. 63.360.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 69.711.014.054,34,- (Enam Puluh Sembilan Milliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Empat Belas Ribu Lima Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen) atau berkurang sebesar Rp. 50.088.945.321,- (Lima Puluh Milliar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dari Anggaran Belanja Modal dalam APBD Pokok sebesar Rp. 119.799.959.375,34,- (Seratus Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: ~ 12 ~
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Tanah dalam APBD Pokok sebesar Rp. 1.204.071.070,- (Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan berubah sebesar Rp. 36.041.166.149,34,- (Tiga Puluh Enam Milliar Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen) atau berkurang sebesar Rp. 468.367.179,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam APBD Pokok sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- (Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Alat Besar
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan
3. c.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
4. d.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5. e.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
6. f.Belanja Modal Alat Laboratorium
7. g.Belanja Modal Komputer
8. h.Belanja Modal Peralatan Olahraga
9. i.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
10. j.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan berubah sebesar Rp. 24.478.751.787,- (Dua Puluh Empat Milliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau turun sebesar Rp. 800.850.000,- (Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam APBD Pokok sebesar Rp. 25.279.601.787,- (Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung
2. b.Belanja Modal Monumen
3. c.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
4. d.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD ~ 13 ~
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan berubah sebesar Rp. 7.478.200.048,- (Tujuh Milliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 48.819.728.142,- (Empat Puluh Delapan Milliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam APBD Pokok sebesar Rp. 56.297.928.190,- (Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan PuluhRupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan
2. b.Belanja Modal Bangunan Air
3. c.Belanja Modal Instalasi
4. d.Belanja Modal Jaringan
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sama dari Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya dalam APBD Pokok sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (2)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2024