DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene. Terdapat beberapa pasal yang diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat Daerah yang proporsional, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan masyarkat serta penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah;
c.bahwa sebagai konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur kelembagaan dan perangkat Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, diperlukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah agar selaras dan tidak bertentangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 2 ~

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT KABUPATEN MAJENE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 32 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 32) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

a.Inspektur;
b.Sekretariat:
1. 1.Sub Bagian Administrasi Umum Kepegawaian dan Tindak Lanjut;
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
f.Inspektur Pembantu Khusus;
g.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. ~ 3 ~
1. 2.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf e.1 masing-masing dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah pada perangkat daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi, meliputi:
1. a.perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan;
2. b.perencanaan dan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan, penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
3. c.penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
4. d.perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
5. e.pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
6. f.penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;
7. g.pelaksanaan pengawasan dengan apparat pengawas Internal Pemerintah lainnya serta pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
8. h.penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Inspektur pembantu khusus menyelenggarakn fungsi meliputi:
1. a.penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan, serta pencegahan ~ 4 ~ terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah;
2. b.pemeriksaan untuk penjatuhan sanksi disiplin kepada aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Daerah;
3. c.perencanaan, pengendalian, pelaporan, kegiatan koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di lingkup Pemerintah Daerah;
4. d.pelaksanaan penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keungan negara/ daerah;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum;
7. g.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan huruf c Pasal 62 diubah, diantara huruf g dan huruf h disisipkan 1 huruf yaitu huruf g1 sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Keuangan;
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
d.Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
e.Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
f.Bidang Pengairan, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
g.Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
h.Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional; ~ 5 ~
i.Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I;
j.Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah II.
1. 5.Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c mempunyai tugas pokok tugas menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Cipta Karya.
(2)Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam pemanfaatan ruang;
2. b.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bangunan;
3. c.penyususnan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud Pasal 68 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

7.Diantara Pasal 77 dan Pasal 78, disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu 77A dan 77B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

(1)Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
(2)Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan, peraturan, dan pedoman teknis jasa konstruksi;
2. b.Pelaksanaan kompetensi tenaga ahli konstruksi dan kapasitas badan usaha, khususnya usaha kecil dan menengah; ~ 6 ~
3. c.Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
4. d.Pelaksanaan pembinaan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi;
5. e.Pelaksanaan penyiapan bahan perizinan usaha jasa konstruksi dan perizinan teknis lainnya;
6. f.pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi yang terintegritas (Pusat dan Daerah);
7. g.peningkatan pengembangan kemampuan teknologi dan penggunaan produk dalam negeri (rantai pasok);
8. h.penjaminan keselamatan publik dan kualitas hasil konstruksi;
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 77B

Susunan organisasi Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 77A terdiri atas jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

8.Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9.Ketentuan huruf c Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
e.Bidang Prasarana Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
f.Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). ~ 7 ~
1. 10.Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…