DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene. ~ 2 ~
3.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4.Unit Pelaksana Telmis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan telmis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
6.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7.Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
8.Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
9.Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
10.Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan pelayanan barang/jasa yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas selain dari pelayanan Kesehatan.

Pasal 2

(1)Objek tarif layanan meliputi semua jenis Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan dan Layanan Penelitian yang dilaksanakan BLUD Puskesmas.
(2)Subyek Tarif Layanan merupakan setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

(1)Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan.
(2)Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.jasa sarana; dan
2. b.jasa pelayanan.
(3)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terncantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~ 3 ~

Pasal 4

Pengelolaan Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 26 Mei 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 26 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 7. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT No Jenis Layanan SATUAN TARIF 1 2 3 4 I PRAKTEK/ORIENTASI A. Praktik per orang/hari Per Hari

1.SMA/Sederajat Per Orang 10.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 12.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Orang 15.000
4.S2, S3, PPDS Per Orang 20.000 B. Praktik per orang/Minggu Per Minggu
1.SMA/Sederajat Per Orang 47.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 62.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Orang 79.000
4.S2, S3, PPDS Per Orang 108.000 C. Praktik per orang/Bulan Per Bulan -
1.SMA/Sederajat Per Orang 187.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 234.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Orang 281.000
4.S2, S3, PPDS Per Orang 374.000 II Magang/ per orang/minggu Per Minggu -
1.SMA/Sederajat Per Orang 47.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 62.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Orang 79.000
4.Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi Per Orang 108.000
5.Karyawan, S2, S3, PPDS Per Orang 108.000 III Magang per orang/bulan Per Bulan -
1.SMA/Sederajat Per Orang 216.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 285.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Orang 363.000
4.Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi Per Orang 498.000
5.Karyawan, S2, S3, PPDS Per Orang 498.000 IV Magang/ per Group/minggu Per Minggu -
1.SMA/Sederajat Per Kelompok (Max 10 Orang) 705.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Kelompok (Max 10 Orang) 930.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Kelompok (Max 10 Orang) 1.185.000
4.Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi Per Kelompok (Max 10 Orang) 1.620.000 ~ 2 ~ 1 2 3 4
5.Karyawan, S2, S3, PPDS Per Kelompok (Max 10 Orang) 1.620.000 V Magang/per Group/bulan Per Bulan -
1.SMA/Sederajat Per Kelompok (Max 10 Orang) 3.240.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Kelompok (Max 10 Orang) 4.275.000
3.S1, D IV, Co Ass, Apt, Ners Per Kelompok (Max 10 Orang) 5.445.000
4.Dokter umum, Apoteker, Ners, Psikologi Per Kelompok (Max 10 Orang) 7.470.000
5.Karyawan, S2, S3, PPDS Per Kelompok (Max 10 Orang) 7.470.000 VI Penelitian - A. Pra penelitian (per kegiatan) Per Kegiatan -
1.SMA/Sederajat Per Orang 47.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 62.000
3.D IV/Sederajat Per Orang 94.000
4.S1/Sederajat Per Orang 234.000
5.S2 dan S3 /Sederajat Per Orang 469.000
6.Karyawan/Umum Per Orang 469.000 B. Penelitian (Per kegiatan) Per Kegiatan -
1.SMA/Sederajat Per Orang 157.000
2.DI-DIII / Sederajat Per Orang 157.000
3.D IV/Sederajat Per Orang 234.000
4.S1/Sederajat Per Orang 234.000
5.S2 dan S3 /Sederajat Per Orang 469.000
6.Karyawan/Umum Per Orang 625.000 VII LAHAN PRAKTEK LAPANGAN (sebagai bagian dari pelatihan/diklat) -
1.Narasumber per JPL Per Orang 900.000
2.Konsumsi per hari Per Orang 54.000 VIII STUDI BANDING (Per orang Kegiatan) -
1.Siswa Per Orang 50.000
2.Mahasiswa Per Orang 66.000
3.Karyawan/Umum Per Orang 100.000
4.Narasumber per JPL/org Per Orang 900.000
5.Konsumsi per hari Per Orang 54.000 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…