DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi; a. gaji; b. tunjangan tetap; c. insentif; d. bonus atau prestasi; e. pesangin; dan/atau f. pensiunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene DI Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
4.Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. ~ 2 ~

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene
5.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Majene.
6.Pimpinan BLUD yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh Unit Pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
10.Pejabat Keuangan adalah pegawai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
12.Pejabat teknis adalah pewagai yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembinan kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
14.Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembinan Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
15.Pegawai Non ASN adalah pegawai selain PNS dan PPPK dari profesional lainnya diangkat Direktur yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap guna mendukung kinerja BLUD. ~ 3 ~
16.Pejabat pengelolah BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolah adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD uyang bersangkutan.
17.Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan atau Pegawai Non ASN yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
18.Remunerasi adalah imbalan kinerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelolah, dan pegawai BLUD berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
19.Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelolah dan pengawas setiap bulannya.
20.Insentif adalah adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/honorarium yang diteriah oleh pejabat pengelolah, pengawas dan sekertaris dewan pengawas.
21.Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima olah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana Teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
22.Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atau prestasi kerja yang dapat diberikan satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
23.Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan
24.Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang belas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya untuk mencari penghasilan lain
25.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observas, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lain.
26.Pejabat pengelolah keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai sebagai bendahara umum daerah.
27.Jasa layanan langsung adalah jasa yang diterima berdasarkan proporsi pembagian jasa yang telah ditetapkan.
28.Jasa layanan tidak langsung adalah jasa layanan yang diterima berdasarkan indeks poin per individu ~ 4 ~

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mepertibangkan prinsip:

a.proporsionalitas, yaitu memperhatikan asset, pendapatan sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
b.kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyediaan layanan sejenis;
c.kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
d.kewajaran; dan
e.kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 3

(1)Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Bupati membentuk tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.organisasi profesi; dan
4. d.asosiasi kepala puskesmas.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.jabatan yang disandang; dan
5. e.hasil/capaian kinerja.
(2)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Remunerasi oleh TIM mempertimbangkan faktor :
1. a.ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapat; dan
4. d.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

(1)Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi;
1. a.gaji; ~ 5 ~
2. b.tunjangan tetap;
3. c.insentif;
4. d.bonus atau prestasi;
5. e.pesangin; dan/atau
6. f.pensiunan.
(2)Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rumus perhitungan remunerasi sebagamiana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Remunerasi diberikan kepada:
1. a.pejabat pengelola;
2. b.pegawai; dan
3. c.pembina teknis dan pembina keuangan.
(2)Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan status kepegawaiannya dibedakan atas:
1. a.pegawai ASN; dan
2. b.pegawai Non ASN.
(3)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.pemimpin BLUD
2. b.pejabat Keuangan; dan
3. c.pejabat Teknis.

Pasal 7

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menerima Remunerasi meliputi:

a.gaji;
b.tunjangan tetap;
c.insentif;
d.bonus atas prestasi; dan
e.pensiun bagi PNS atau pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

Pasal 8

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b menerima Remunerasi meliputi:

a.gaji;
b.insentif;
c.bonus atas prestasi; dan
d.pensiun bagi PNS atau pesangon bagi PPPK dan Pegawai Non ASN.

Pasal 9

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yang berstatus sebagai PNS menerima Remunerasi meliputi: ~ 6 ~

a.insentif; dan
b.bonus atas prestasi.

Pasal 10

(1)Pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menerima Remunerasi dalam bentuk honorarium.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(3)Honorarium Pembina teknis dan Pembina keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Pejabat Pengelola dan Pegawai diberikan Remunerasi dalam bentuk Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 huruf a.
(2)Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
1. a.Gaji Pegawai ASN; dan
2. b.Gaji Pegawai Non ASN.
(3)Pemberian Gaji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemberian Gaji kepada Pegawai Non ASN dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas dengan memperhatikan standar harga Pemerintah Daerah yang berlaku.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…