Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 8 Tahun 2025
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD; Bab 3. Uraian APBD; Bab 4. Penutup.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD; Bab 3. Uraian APBD; Bab 4. Penutup.
Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu�3 Nomor 1 8 , Tambahj Lembaran . . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856); 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. } 9 . Daerah . . . 9 . Daerah adalah Kabupaten Malaka. 1 0 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka. 1 1 . Bupati adalah Bupati Malaka. BAB II APBD
BAB II
( 1 ) APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) terdiri dari:
Bagian Kedua Pendapatan Daerah
( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah).
Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah
( 1 ) Pendapatan Asli Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enamjuta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
Paragraf 3 Pendapatan Tran sfer
( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
enam ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp805.728.348.963,00 (delapan ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
Paragraf 4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
( 1 ) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Bagian Ketiga Belanja Daerah
( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
Paragraf 2 Belanj a Operasi
( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
dan
Paragraf 3 Belanja Modal
( 1 ) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah satu nol sen); dan
seratus sepuluh rupiah); dan
Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga Pasal 1 0 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Paragraf 5 Belanja Transfer Pasal 1 1 ( 1 ) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri dari:
Bagian Keempat Surplus/ (Defisit) Pasal 1 2 ( 1 ) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 1 ) .
Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Umum Pasal 1 3 ( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri d a r i : 9¢
Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan
( 1 ) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan Pasal 1 5 ( 1 ) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Bagian Keenam Pembiayaan Netto Pasal 1 6 ( 1 ) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaim • dimaksud . . . dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) .
BAB III URAIAN APBD Pasal 1 7 ( 1 ) Uraian mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 1 6 terdiri dari:
BAB IV PENUTUP Pasal 1 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. J Ditetapkan di Betun i 2025 STEFANUS BRIA SERAN Diundangkan di Betun pada t a n, gg a l 1 0 Juni 2025 RIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,Q l F I MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 08
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen