Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. APBD; Bab 3. Uraian APBD; Bab 4. Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu�3 Nomor 1 8 , Tambahj Lembaran . . . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856); 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2 . 3 . 4 . 5. 6. 7. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan. } 9 . Daerah . . . 9 . Daerah adalah Kabupaten Malaka. 1 0 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka. 1 1 . Bupati adalah Bupati Malaka.
BAB II
( 1 ) APBD Tahun Anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) terdiri dari:
( 1 ) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
( 1 ) Pendapatan Asli Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp52.646.890.069,00 (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh enamjuta delapan ratus sembilan puluh ribu enam puluh sembilan rupiah); dan
( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
( 1 ) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
( 1 ) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri dari:
( 1 ) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
( 1 ) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Daerah (Perda)