DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA BAB IV PENDELEGASIAN WEWENANG BAB V PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
10.Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penggunaaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 14/A);
11.Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 36 Seri C);
12.Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 54 Seri C); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA DENGAN PENDANAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
8.Sekretariat DBH CHT adalah satuan organisasi yang tugas pokoknya melaksanakan berbagai kerja ketatausahaan terkait DBH CHT.
9.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
10.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan yuridis dan kepastian hukum dalam penetapan sasaran penerima Manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna peningkatan keterampilan kerja masyarakat di Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB III

KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

(1)Sasaran penerima Manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari DBH CHT, adalah sebagai berikut:
1. a.buruh tani tembakau, buruh tani cengkeh, dan/atau petani cengkeh;
2. b.buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya.
(2)Sasaran penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
(3)Sasaran penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
2. b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
3. c.memiliki ijazah pendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti; dan
4. d.berasal dari masyarakat yang memenuhi unsur kriteria sebagai Pencari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 5

(1)Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.pelatihan berbasis kompetensi; dan
2. b.pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
(2)Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.
(3)Pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Bupati berwenang menetapkan sasaran penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan penetapan sasaran penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
(3)Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan sasaran penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun dan melaporkan pelaksanaan peningkatan keterampilan kerja dengan pendanaan bersumber dari DBH CHT kepada Bupati melalui Sekretariat DBH CHT. 7

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2023 tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 69 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 25 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. NURCAHYO Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 14 Seri D

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…