Pemerintah Kabupaten Malang
Pemerintah Kabupaten Malang adalah entitas pemerintahan daerah yang signifikan, mengemban mandat otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan Perda dan Perbup, penyediaan layanan publik esensial seperti kependudukan, kesehatan, dan perizinan, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor agribisnis, industri, dan pariwisata.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang
Pemerintah Kabupaten Malang adalah lembaga negara yang memiliki signifikansi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diatur oleh undang-undang untuk menjalankan otonomi daerah. Mandat utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah. Sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Malang mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan berbagai layanan publik esensial seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan usaha.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Malang berfokus pada peningkatan pelayanan publik melalui berbagai kanal digital, pengembangan potensi daerah seperti agribisnis dan pariwisata, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi publik. Meskipun detail intervensi spesifik tidak selalu disebutkan, pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari program kerja.
Pemerintah Kabupaten Malang berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Contohnya adalah dalam isu ketahanan pangan melalui pengembangan agribisnis lokal dan pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata. Kontribusi ini sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nasional.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk berbagai keperluan administratif dan pelayanan publik, seperti mengurus Kartu Keluarga (KK) dan KTP, mengajukan berbagai jenis perizinan, serta membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu, warga juga dapat mengakses layanan kesehatan dan menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Malang merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun telah menyediakan berbagai kanal pelayanan digital, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi informasi dan responsivitas layanan. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan optimalisasi sistem pelayanan digital akan menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2023
Mengatur mengenai pengawasan mutu dan keamanan pangan yang mencakup ruang lingkup, wewenang, penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan segar, pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan industri rumah tangga, penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan olahan siap saji, informasi mutu dan keamanan pangan, peran serta masyarakat, pembinaan, dan pembiayaan serta sanksi administratif.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEJABAT PENGELOLA BMD; PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANAN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; PENGELOLAAN BMD PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; BMD BERUPA RUMAH NEGARA; GANTI RUGI DAN SANKSI; SENGKETA BMD; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2016
Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. Pembentukan Perangkat Daerah bertujuan untuk: a. menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah; b. menata dan/atau menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif; dan c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembentukan perangkat daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017
Berisi antara lain asas dan tujuan, tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, pendanaan, partisipasi masyarakat, upaya khusus, pembinaan dan pengawasan, forum koordinasi, penghargaan dan sanksi administratif
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2026
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KEPENDUDUKAN
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2026
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Desa; Bab III Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Bab IV Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 12 Tahun 2017
Perda ini berisi ketentuan mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, Belanja penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan admonistratif Pimpinan dan Anggota DPRD.