DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENETAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN BAB V PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN BAB VI PENEGAKAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN BAB VII MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BAB VIII PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN BAB IX DOKUMEN ADMINISTRATIF

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155); 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
14.Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 42 Seri C); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di intansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
6.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Nilai Dasar adalah nilai-nilai dasar yang menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja Pegawai ASN dan merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.
12.Kode Etik adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
13.Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan serta dihindari oleh Pegawai ASN dalam menlaksanakan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut. 6
14.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar, dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku di dalam dan di luar jam kerja.
15.Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelangaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
16.Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada Pegawai ASN karena melakukan pelanggaran.
17.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah tim yang bersifat Ad Hoc/non struktural yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
18.Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
19.Atasan Langsung adalah pejabat Pegawai ASN yang diperiksa sesuai struktur hierarki unit kerja.
20.Surat Keputusan PyB adalah keputusan pemberian penjatuhan sanksi yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan, semangat pengabdian, integritas, profesionalisme dan kesetiaan serta ketaatan Pegawai ASN kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mengawasi karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan Pegawai ASN;
b.menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan bagi Pegawai ASN sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.menjaga martabat, kehormatan, citra reputasi dan kredibilitas instansi serta menciptakan keharmonisan sesama Pegawai ASN dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pegawai ASN;
d.mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tata nilai etika dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan adanya kepastian perilaku dalam situasi dilematis; dan
e.memberikan acuan bagi para pejabat yang berwenang dalam pengambilan keputusan berupa pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penetapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
b.Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
c.Penegakan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN; dan
d.Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN. 8

BAB IV

PENETAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

Pasal 5

Dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak setiap Pegawai ASN harus berlandaskan pada nilai dasar meliputi:

a.berAKHLAK;
b.integritas; dan
c.profesional.

Pasal 6

(1)Penetapan nilai dasar berAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah akronim dari unsur-unsur utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Daerah yang terdiri dari:
1. a.berorientasi pelayanan yakni komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. b.akuntabel yakni bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. c.kompeten yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. d.harmonis yakni saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. e.loyal yakni berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. f.adaptif yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. g.kolaboratif yakni membangun kerjasama yang sinergi.
(2)Kode Etik dari nilai dasar berAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercermin pada perilaku Pegawai ASN antara lain:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasaan masyarakat, meliputi:
  1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  3. 3.melakukan perbaikan tiada henti. 9
2. b.akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
  1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
  2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif; dan efisien; dan
  3. 3.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
  1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  2. 2.membantu orang lain belajar; dan
  3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
  1. 1.menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
  2. 2.suka menolong; dan
  3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
  1. 1.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
  2. 2.menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
  3. 3.menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
  1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  3. 3.bertindak proaktif.
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
  1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 10

Pasal 7

(1)Penetapan nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, integritas merupakan kesatuan antar pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.
(2)Kode Etik dari nilai dasar integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercermin pada perilaku Pegawai ASN meliputi:
1. a.berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.menaati dan melaksanakan peraturan serta memegang sumpah jabatan;
3. c.menjaga citra, harkat dan martabat ASN baik dalam forum formal maupun informal;
4. d.menunjukkan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. e.melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan yang berlaku;
6. f.menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, suap atau gratifikasi;
7. g.tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
8. h.melapor kepada pimpinan dan berkonsultasi ketika mendapatkan tugas yang berpotensi menimbukan benturan kepentingan;
9. i.tidak menyalahgunakan kartu tanda pengenal, fasilitas negara;
10. j.menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
11. k.berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi dan melakukan langkah-langkah perbaikan;
12. l.tidak menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
13. m.tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulatif;
14. n.tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan;
15. o.tidak memberikan infomasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
16. p.memakai pakaian dinas serta atribut sesuai ketentuan yang berlaku. 11

Pasal 8

(1)Penetapan nilai dasar profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, profesional adalah representasi sikap kerja dan persepsi atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik berdasarkan kompetensi, keahlian, pengetahuan, pengalaman dan disiplin.
(2)Unsur profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar dalam budaya kerja 5K yaitu Kerja Keras, Kerja Cepat, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, Kerja Prestasi.
(3)Kode Etik dari nilai dasar profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercermin pada perilaku Pegawai ASN meliputi:
1. a.bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga, penuh semangat, pantang menyerah, untuk mencapai hasil terbaik;
2. b.bekerja tangkas sesuai dengan target yang ditentukan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. c.bekerja dengan berorientasi pada batas waktu pelaksanaan, merespon dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat;
4. d.memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat;
5. e.berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang efektif;
6. f.pandai melihat peluang, memperhitungkan risiko dan mampu mencari solusi dalam penyelesaiannya;
7. g.bekerja dengan hati, niat yang tulus dan tidak mengeluh semata-mata untuk ibadah dan mencari keridhaan Tuhan Yang Maha Esa;
8. h.menjaga integritas dengan tidak menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dan pihak yang dilayani;
9. i.tidak mengharapkan pemberian apapun dari masyarakat dan pihak yang dilayani;
10. j.tidak menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dalam melaksanakanpekerjaan; dan
11. k.bekerja dengan semangat dan mengorganisasikan pekerjaannya secara terpadu dari awal sampai akhir. 12

Pasal 9

Sanksi pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi:

a.sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup disampaikan secara terbatas;
b.sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka disampaikan melalui media cetak, website Pemerintah Kabupaten Malang atau melalui media elektronik yang dapat diakses public atau dibacakan pada saat apel dan/atau upacara yang dihadiri Pegawai ASN;
c.Pegawai ASN yang telah dijatuhi sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, akan tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama, maka akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENERAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

Pasal 10

Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan melalui:

a.internalisasi; dan
b.institusionalisasi.

Pasal 11

Internalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui:

a.menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, leaflet, buku saku, dan media lainnya untuk sosialisasi;
b.sosialisasi atau orientasi tugas kepada Pegawai ASN baru;
c.sosialisasi kepada pejabat yang baru dilantik; dan
d.sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai ASN saat pelaksanaan apel pagi. 13

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…