DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Dasar Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sinergi Pemungutan, Rekonsiliasi Pajak, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang- SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 25);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
4.Bupati adalah Bupati Malinau.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pajak Daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang--undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8.Wajib………… 3
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi pemungutan Pajak MBLB.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(5)Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam surat setoran Pajak Daerah Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam surat pemberitahuan Pajak Daerah Pajak MBLB.
(7)Pelaksanaan Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan Pajak Daerah.
(8)Contoh perhitungan Opsen Pajak MBLB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.

BAB V

SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Untuk mendukung optimalisasi penerimaan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah mengalokasikan sebesar 2% (dua persen) dari opsen pajak yang diterima.
(5)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 7

(1)Bupati bersama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
1. a.surat pemberitahuan Pajak Daerah;
2. b.surat setoran Pajak Daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak MBLB dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB.
(3)Hasil………… 6
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 17 Januari 2025 BUPATI MALINAU, TTD WEMPI W. MAWA Diundangkan di malinau pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU TTD ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 1. 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN CONTOH PERHITUNGAN OPSEN MBLB

1.Sebuah perusahaan membeli pasir sebanyak 100 m³ (seratus meter kubik) untuk keperluan komersial.
2.Harga Patokan MBLB sebesar Rp120.000,00/m³ (seratus dua puluh ribu rupiah per meter kubik).
3.Tarif Pajak MBLB sesuai Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi sebesar 20% (dua puluh persen)
4.Opsen MBLB 25% (dua puluh lima persen):

a.perhitungan beban Wajib Pajak sebagai berikut: Pajak MBLB = 100 m³ x Rp120.000,00 x 20% = Rp 2.400.000,00 Opsen MBLB = Rp2.400.000,00 x 25% =Rp600.000,00
b.beban Wajib Pajak = Rp2.400.000,00 + Rp600.000,00 =Rp3.000.000,00 keterangan: Pajak MBLB sebesar Rp 2.400.000,00 Opsen MBLB untuk Provinsi sebesar Rp600.000,00 BUPATI MALINAU, TTD WEMPI W MAWA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…