Pemerintah Kabupaten Malinau
Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif kepada masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah, sejalan dengan komitmen menjadi pemerintah digital yang unggul. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Malinau mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, termasuk pembentukan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial seperti kependudukan dan kesehatan, serta inisiatif di sektor pendidikan, pangan, dan infrastruktur. Berbagai dinas dan badan di bawahnya secara aktif mendukung upaya ini untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan warga Malinau.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau
Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan responsif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Malinau mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Berbagai dinas dan badan menyediakan layanan publik esensial seperti kependudukan, kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan pengaduan masyarakat melalui LAPOR.
Beberapa program strategis yang menjadi intervensi Pemerintah Kabupaten Malinau antara lain Program Desa Sarjana Unggul untuk pendidikan, penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk pangan dan gizi, serta dukungan pembangunan rumah ibadah. Penguatan tata kelola keuangan daerah dan partisipasi dalam Gerakan Pangan Murah Serentak se-Indonesia juga menjadi fokus utama.
Pemerintah Kabupaten Malinau berkontribusi dalam isu nasional melalui dukungan Operasi Ketupat Kayan untuk memastikan mudik aman dan lancar, serta antisipasi situasi nasional dengan memprioritaskan keselamatan rakyat. Partisipasi aktif dalam Gerakan Pangan Murah Serentak se-Indonesia juga menunjukkan peran daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Warga negara berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk berbagai layanan, seperti administrasi kependudukan melalui Disdukcapil dan layanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Pengaduan dan aspirasi dapat disampaikan melalui LAPOR, sementara informasi hukum tersedia melalui JDIH dan perizinan melalui DPMPTSP.
Pemerintah Kabupaten Malinau, di bawah kepemimpinan Bupati Wempi W. Mawa, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Dengan luas wilayah yang signifikan, Malinau berupaya menyediakan layanan publik yang prima dan mendorong pembangunan daerah melalui berbagai program strategis, terutama di sektor pendidikan, pangan, dan infrastruktur.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 yang memuat ringkasan laporan realisasi anggaran beserta rincian penjelasannya dalam lampiran yang tidak terpisahkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan ini mengenai perubahan APBD Kabupaten Malianu Tahun Anggaran 2017. Perubahan tersebut diakibatkan berkurangnya jumlah anggaran. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan APBD agar lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi selama tahun anggaran, memastikan penggunaan anggaran yang tepat, dan tetap mendukung program pembangunan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan dan informasi ketenagakerjaan, pelayanan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja asing, tenaga kerja penyandang disabilitas, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial, hubungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, penyedia jasa tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim, menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga. Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan umum, inventarisasi penggunaan PSP, penetapan kawasan pengendalian dan pengurangan penggunaan PSP, penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan PSP, hak dan kewajiban pemerintah, peran serta masyarakat serta pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8); Pasal 2: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penempatan, pemberdayaan, dan perlindungan TKL.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kawasan Dilarang Merokok dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Tujuan dan Sasaran. Bab 3: Pimpinan Dan Atau Penanggung Jawab. Bab 4: Kawasan Dilarang Merokok. Bab 5: Penandaan. Bab 6: Tempat Khusus/Kawasan Merokok. Bab 7: Peran Serta Masyarakat. Bab VIII: Pembinaan dan Pengawasan. Bab IX: Sanksi. Bab 10: Ketentuan Penutup.