DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari BAB I Pengelola Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang……… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Satuan…………
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
11.Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang di bebankan pada APBD.

Pasal 2

(1)Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD termasuk BLUD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2)Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan agar Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib berdasarkan asas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.APBD;
3. c.penyusunan rancangan APBD;
4. d.sistem dan prosedur penetapan APBD;
5. e.pelaksanaan dan penatausahaan;
6. f.laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
7. g.akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
8. h.penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. i.kekayaan…………
10. i.kekayaan Daerah dan utang Daerah;
11. j.BLUD;
12. k.KKPD;
13. l.penyelesaian kerugian Daerah;
14. m.informasi Keuangan Daerah; dan
15. n.Pembinaan dan Pengawasan.
(3)Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 20 Juni 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 20 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 11.

1.Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili peran pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2.Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

a.menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
d.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
e.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
g.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, paling sedikit meliputi: 1) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 2) Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3) Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah. 4) Peraturan Bupati tentang Retribusi Daerah. 5) Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial. 6) Peraturan Bupati tentang Belanja Subsidi. 7) Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga. 8) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah. 9) Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan. 10) Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. 11) Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja. 12) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. 13) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.
h.menetapkan KPA;
i.menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara BLUD, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan, Bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau Bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
l.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran untuk pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD;
m.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Dalam melaksanakan kekuasaan, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. 4.Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas :
a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c.Kepala SKPD selaku PA. B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. 1.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPD.
1. 2.Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
b.koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
1. 3.Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
2. 4.Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3. 1.Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: 1) menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBD; 2) menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; 3) menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Subsidi; 4) menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan; 5) menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;dan 6) lain-lain terkait pelaksanaan APBD;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.mengesahkan DPA SKPD;
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, meliputi: 1) Penyusunan Anggaran Kas. 2) Laporan posisi kas harian. 3) Laporan Evaluasi Realisasi APBD Bulanan. 4) Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. 5) Laporan penerbitan Surat Penyediaan Dana. 6) Register SP2D. 7) Penyusunan Surat Edaran Bupati mengenai persiapan pelaksanaan APBD menjelang berakhirnya tahun anggaran dan persiapan pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya. 8) Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja tidak melalui RKUD.
d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.menetapkan anggaran kas dan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
1. 3.Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
a.mengelola investasi;
b.menetapkan anggaran kas;
c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d.membuka rekening Kas umum daerah;
e.membuka rekening penerimaan;
f.membuka rekening pengeluaran; dan
g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1. 4.Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan :
a.pemungutan pajak daerah;
b.menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
1. 5.Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
2. 6.Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. D. KUASA BUD
3. 1.PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
4. 2.Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. 3.Kuasa BUD mempunyai tugas:
a.menyiapkan anggaran kas;
b.menyiapkan SPD;
c.menerbitkan SP2D;
d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.menyimpan uang daerah;
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
j.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k.melakukan penagihan piutang daerah.
1. 4.Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
b.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
1. 5.Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
2. 6.Bupati selaku Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja.
3. 7.Pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang membidangi fungsi perbendaharaan.
4. 8.Penetapan Kuasa BUD tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa BUD pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan Kuasa BUD tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku, kecuali terjadi perubahan pejabat kuasa BUD.
5. 9.Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Bupati. E. PENGGUNA ANGGARAN
6. 1.Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mempunyai tugas:
a.menyusun RKA-SKPD;
b.menyusun DPA-SKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani SPM;
i.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
l.menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 2.Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
a.menyusun anggaran kas SKPD;
b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
c.menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d.menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD; dan
f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
1. 3.Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
a.Mengusulkan KPA
b.Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal PA/KPA tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
c.Menetapkan PPK SKPD/PPK Unit SKPD
d.mengusulkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
e.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
g.menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
h.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
1. 4.Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 5.Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA- SKPD.
3. 6.Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 7.Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a.perjanjian atau perikatan;
b.berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 8.PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. 9.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 10.Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.
4. 11.Penetapan PA tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
5. 1.PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
6. 2.Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
7. 3.Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
8. 4.Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
9. 5.Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. 6.Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 7.Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.
2. 8.Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
3. 9.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
4. 10.Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 11.Dalam kondisi tertentu , KPA dapat menunjuk PPTK yang mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. 12.Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
a.menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b.menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani SPM;
i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
l.menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 13.Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
2. 14.Penetapan KPA tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3. 1.PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
4. 2.PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
5. 3.Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
6. 4.Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
7. 5.Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
8. 6.PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD/Kegiatan/Sub Kegiatan.
9. 7.Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
10. 8.Pertimbangan objektif lainnnya antara lain Batas Usia Pensiun (BUP).
11. 9.PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12. 10.Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
13. 11.Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
14. 12.Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut :
a.memiliki tupoksi pada bidangnya;
b.memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
c.pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
d.memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I/ IIIb atau disetarakan;
e.Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 2 tahun.
1. 13.Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
a.mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
1. 14.Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c.melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
1. 15.Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a.menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
c.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
1. 1.Kepala SKPD selaku PA menetapkan pejabat struktural sebagai PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2. 2.Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
3. 3.PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPK SKPD dengan kriteria sebagai berikut :
a.memiliki tupoksi pada bidangnya;
b.memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
c.pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
d.memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda / IIIa atau disetarakan;
e.Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 2 tahun
1. 4.PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:
a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b.menyiapkan SPM;
c.Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja;
d.Melakukan verifikasi atas rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja tidak melalui RKUD;
e.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
g.menyusun laporan keuangan SKPD.
1. 5.Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti :
a.kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b.menguji ketepatan anggaran DPA;
c.memastikan ketersediaan dana dalam SPD;
d.menguji kesesuaian bukti pembayaran/daftar nominatif/tagihan dengan penerima/pihak ketiga;
e.Menguji kesesuaian antara tagihan (nilai, spesifikasi teknis, volume) dalam BAST dengan nilai, spesifikasi teknis, volume dalam dokumen kontrak atau sejenisnya.
1. 6.Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
b.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
c.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
1. 7.Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD. I. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD
2. 1.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
3. 2.Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
a.besaran anggaran untuk Sekretariat Daerah;
b.rentang kendali dan/atau lokasi; dan
c.dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. 3.PPK Unit SKPD mempunyai tugas:
a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
1. 4.Verifikasi dilakukan untuk meneliti :
a.kelengkapan dan keabsahanSPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b.menguji ketepatan anggaran DPA;
c.memastikan ketersediaan dana dalam SPD;
d.menguji kesesuaian bukti pembayaran/daftar nominatif/tagihan dengan penerima/pihak ketiga;
e.Menguji kesesuaian antara tagihan (nilai, spesifikasi teknis, volume) dalam BAST dengan nilai, spesifikasi teknis, volume dalam dokumen kontrak atau sejenisnyakelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
1. 5.Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. 6.Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
a.melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP- TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
1. 7.PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
b.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP- UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
c.menyiapkan SPM;
d.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
e.melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f.menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
1. 8.PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
2. 9.Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPK Unit SKPD dengan kriteria sebagai berikut :
a.memiliki tupoksi pada bidangnya;
b.memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
c.pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
d.memiliki pangkat/golongan minimal Penata Muda / IIIa atau disetarakan;
e.Batas Usia Pensiun (BUP) minimal 2 tahun
1. 10.Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD. J. BENDAHARA
2. 1.Bendahara Penerimaan
a.Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
b.Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
c.Selain tugas dan wewenang tersebut Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu: 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati; 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
d.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
e.Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
f.Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
g.Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi: 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik; 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD; 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati; 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
h.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
i.Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
j.Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
k.Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
l.Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
m.Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
n.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
o.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
p.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Bendahara Penerimaan Pembantu.
1. 2.Bendahara Pengeluaran
a.PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Bupati.
b.Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
c.Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran meliputi: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti keabsahan bukti belanja secara administratif; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi: 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
e.Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
f.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.
g.Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan: 1) besaran anggaran; 2) rentang kendali dan/atau lokasi.
h.Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi: 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran meliputi: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD Unit untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD Unit dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti keabsahan bukti belanja secara administratif; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
i.Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi: 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati; 2) memeriksa kas secara periodik; 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank; 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
j.Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus
k.Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran
l.Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
m.Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
n.Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
o.Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
p.Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
q.Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
r.Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
s.Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
t.Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
u.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang: 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa; 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
v.Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
1. 3.Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus
a.Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
b.Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
1. 4.Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
a.melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
b.bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
c.menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
d.larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 1) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 2) Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berhalangan diatur ketentuan sebagai berikut: a) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat daerah; b) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Bupati menunjuk kembali pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; dan c) apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.
1. 5.Penetapan Bendahara (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) tidak terikat periode tahun anggaran, yang berarti dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai Bendahara pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan Bendahara tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
2. 1.Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
3. 2.TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
4. 3.TAPD mempunyai tugas:
a.membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b.menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d.melakukan verifikasi RKA-SKPD;
e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g.melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
h.menyiapkan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 4.Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. L. PENGGANTIAN PEJABAT DALAM TAHUN BERJALAN
2. 1.Penggantian pejabat dalam tahun berjalan dilaksanakan sama halnya dengan proses penetapan pejabat sebelum dimulainya tahun anggaran atau awal tahun anggaran, yang disertai sekurang-kurangnya dengan berita acara serah terima.
3. 2.Dalam hal Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka:
a.Apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Umum Daerah tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SPD dan melaksanakan tugas-tugas Bendahara Umum Daerah atas tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 3.Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kuasa Bendahara Umum Daerah tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SP2D dan melaksanakan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah atas tanggung jawab Kuasa Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan PPKD selaku BUD; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan SKPKD dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 4.Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas apabila hanya salah seorang dari pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang berhalangan.
2. 5.Dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM dan melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran atas tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk pelaksana tugas untuk bertindak selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM melalui Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 6.Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Kuasa Pengguna Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran atas tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan dengan persetujuan Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran lainnya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu;
c.apabila pelaksanaan huruf a dan huruf b tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu, tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan langsung oleh Pengguna Anggaran dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu; dan
d.apabila melebihi 3 (tiga) bulan, ditunjuk pengganti Kuasa Pengguna Anggaran melalui Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima termasuk berita acara penutupan kas atas pengelolaan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu.
1. 7.Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan persetujuan Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dan atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 8.Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 9.Dalam hal Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas- tugas bendahara penerimaan pembantu atas tanggung jawab yang bersangkutan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan pembantu dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara penerimaan pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan dan atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 10.Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas- tugas bendahara pengeluaran pembantu atas tanggung jawab yang bersangkutan dengan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran, dan diadakan berita acara penutupan kas;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran pembantu dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima; dan
c.apabila bendahara pengeluaran pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan diadakan berita acara serah terima.
1. 11.Dalam hal PPTK berhalangan, maka:
a.apabila melebihi 5 (lima) hari kerja sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, PPTK tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada PPTK lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas PPTK atas tanggung jawab PPTK yang bersangkutan dengan persetujuan PA/KPA;
b.apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, ditunjuk PPTK lainnya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk bertindak selaku PPTK melalui Keputusan PA/KPA dan diadakan berita acara serah terima;
c.apabila pelaksanaan huruf a dan huruf b tidak memungkinkan berdasarkan pertimbangan tertentu, tugas dan kewenangan PPTK dilaksanakan langsung oleh PA/KPA dan diadakan berita acara serah terima; dan
d.apabila melebihi 3 (tiga) bulan, ditunjuk pengganti PPTK melalui Keputusan PA/KPA dan diadakan berita acara serah terima.
1. 12.Tahapan penerbitan surat kuasa dan penunjukan sementara termasuk penggantian pejabat dengan Keputusan dilakukan dengan pertimbangan untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
2. 13.Dalam hal pergantian sementara pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai angka 10 memerlukan pergantian specimen di bank, maka wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dan pelaksana tugas termasuk pergantian specimen di bank. M. Pihak Terkait
3. 1.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Bupati
a.Dalam hal ini, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan pejabat di lingkungan SKPD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati disertai dengan rancangan Keputusan Bupati paling lambat di awal tahun anggaran; 2) untuk penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan, Bendahara BLUD, Bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau Bendahara khusus lainnya, usulan tertulis diajukan kepada Bupati melalui PPKD; dan 3) mengajukan usulan tertulis terhadap penggantian pejabat di lingkungan SKPD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati disertai dengan rancangan Keputusan Bupati dalam tahun anggaran berjalan.
b.Dalam hal ini, PPKD selaku BUD memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan pejabat di lingkungan SKPKD yang melaksanakan kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati disertai dengan rancangan Keputusan Bupati; 2) mencermati usulan penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan, Bendahara BLUD, Bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau Bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati disertai dengan rancangan Keputusan Bupati; 3) mengajukan usulan tertulis terhadap pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kuasa BUD dalam rangka penetapan pejabat lainnya di lingkungan SKPKD disertai dengan rancangan Keputusan Bupati; dan 4) mencermati usulan penggantian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan, Bendahara BLUD, Bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau Bendahara khusus lainnya yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati disertai dengan rancangan Keputusan Bupati.
c.Dalam hal ini, Sekretaris Daerah memiliki tugas: 1) meneruskan usulan tertulis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 2) meneruskan usulan tertulis yang diajukan oleh PPKD selaku BUD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian melaksanakan urusan pemerintahan dibagian Hukum Sekretariat Daerah.
d.Dalam hal ini, Bupati memiliki tugas: 1) menandatangani Keputusan Bupati yang diajukan oleh Kepala SKPD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 2) menandatangani Keputusan Bupati yang diajukan oleh Kepala PPKD selaku BUD setelah diteliti terlebih dahulu oleh Bagian melaksanakan urusan pemerintahan dibagian Hukum Sekretariat Daerah.
1. 2.Penetapan Pejabat melalui Keputusan Kepala SKPD
a.Dalam hal ini, Kepala Unit Kerja di lingkungan SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mengajukan usulan tertulis terhadap penetapan dan atau penggantian pejabat di bawahnya selaku PPTK, PPK-SKPD, dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Kepala SKPD; dan 2) usulan tertulis diajukan melalui pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD.
b.Dalam hal ini, pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD memiliki tugas: 1) menghimpun usulan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pertimbangan Kepala SKPD; 2) menyiapkan rancangan Keputusan Kepala SKPD terhadap penetapan dan atau penggantian PPTK, PPK-SKPD , Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu; 3) menyiapkan usulan tertulis kepada PPKD terhadap pengangkatan atau pergantian Bendahara; 4) menyiapkan usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati sekaligus menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan atau penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.
c.Dalam hal ini, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memiliki tugas: 1) mencermati usulan tertulis Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penetapan PPTK, PPK-SKPD, Pembantu PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; 2) menandatangani Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan tata usaha SKPD; 3) menandatangani usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati terhadap penetapan dan atau penggantian Kuasa Pengguna Anggaran disertai rancangan Keputusan Bupati; dan 4) menandatangani usulan tertulis Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui PPKD terhadap penetapan dan atau penggantian Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. N. Jenis Keputusan
1. 1.Keputusan Bupati
a.Penerbitan Keputusan Bupati dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi: 1) penetapan BUD; 2) penetapan Pengguna Anggaran; 3) penetapan Kuasa BUD; 4) penetapan Kuasa Pengguna Anggaran; 5) penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 6) penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 7) penetapan Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
b.Dalam hal ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, kewenangan yang diberikan termasuk menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ.
1. 2.Keputusan Kepala SKPD Penerbitan Keputusan Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi:
a.penetapan pejabat pada unit kerja di lingkungan SKPD selaku PPTK;
b.penetapan pejabat selaku PPK SKPD, PPK Unit SKPD;
c.penetapan pejabat yang diberi kuasa menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah; dan
d.penetapan pejabat terkait lainnya.
1. 3.Naskah dinas penggantian pejabat dalam tahun anggaran berjalan Naskah dinas terkait dengan penggantian pejabat dalam tahun anggaran berjalan dalam rangka pelaksanaan APBD, meliputi:
a.Surat Kuasa;
b.Keputusan Bupati tentang Penggantian Sementara;
1. 1.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. 2.APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
3. 3.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. 4.APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 5.Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan dalam negeri.
6. 6.APBD mempunyai Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
7. 7.APBD mempunyai Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
8. 8.APBD Fungsi pengawasan sebagaimana mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. 9.APBD Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
10. 10.APBD Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
11. 11.APBD Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
12. 12.APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
a.hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
b.kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
c.penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.
1. 13.Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2. 14.Penerimaan Daerah terdiri atas:
a.pendapatan daerah; dan
b.penerimaan pembiayaan daerah.
1. 15.Pengeluaran Daerah terdiri atas:
a.belanja daerah; dan
b.pengeluaran pembiayaan daerah.
1. 15.Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 16.Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
3. 17.Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
4. 18.Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. 19.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan daerah
1. 20.Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf a, dalam APBD diklasifikasikan:
a.Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b.Pendapatan Transfer, terdiri atas: 1) Transfer pemerintah pusat; dan 2) Transfer antar daerah
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri atas: 1) Pendapatan hibah; 2) Dana darurat; dan 3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. 21.Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf b, dalam APBD diklasifikasikan:
a.Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang diuraikan: 1) Belanja pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja bunga; 4) Belanja Subsidi; 5) Belanja Hibah dan 6) Belanja Bantuan Sosial
b.Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, terdiri atas: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal gedung dan Bangunan; 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Aset Lainnya
c.Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
d.Belanja Transfer, merupakan pengeluaran yang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa,terdiri atas: 1) Belanja Bagi Hasil; 2) Belanja Bantuan Keuangan.
1. 22.Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf c, dalam APBD diklasifikasikan:
a.Penerimaan pembiayaan, terdiri atas: 1) SiLPA; 2) pencairan Dana Cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan Pinjaman Daerah; 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas: 1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah; 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. 23.Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
2. 24.Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. 25.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD
4. 26.Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya B. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
5. 1.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.
1. 2.APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. 3.Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 4.Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4. 5.Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. 6.Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. 7.Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
b.Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c.Dalam hal penganggaran Pendapatan Daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
f.Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Daerah serta pemutakhirannya. C. Pendapatan Daerah
1. 1.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.
2. 2.Pendapatan Daerah terdiri atas:
a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
1. 3.Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
a.Pajak Daerah;
b.Retribusi Daerah;
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
1. 4.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah SKPKD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah SKPD Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan SKPKD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah SKPKD kecuali
2. 1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait.
3. 2.Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.
4. 3.Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus.
5. 4.Pendapatan denda Pajak.
6. 5.Dst.
a.Pajak Daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah diatur dengan Perda.
b.Retribusi Daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Pemerintah Daerah atas hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Pemerintah Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan; 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (SKPKD dan SKPD); 3) Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah (SKPKD dan SKPD); 4) Jasa Giro (SKPKD); 5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (SKPKD); 6) Pendapatan Bunga/Bagi Hasil (SKPKD); 7) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD); 8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Pemerintah Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah (SKPKD dan SKPD); 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (SKPKD); 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (SKPKD); 11) pendapatan denda pajak Daerah (SKPD); 12) pendapatan denda retribusi Daerah (SKPD); 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan (SKPKD dan SKPD); 14) pendapatan dari pengembalian (SKPKD dan SKPD); 15) pendapatan dari BLUD (SKPD); dan 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. 5.Pemerintah Daerah dilarang:
a.melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
b.melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.
1. 6.Dalam hal terdapat pungutan atau yang disebut nama lainnya diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib disetorkan seluruhnya ke kas Daerah.
2. 7.Pejabat Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
3. 8.Pejabata Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. 9.Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas Daerah.
5. 10.Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pendapatan Transfer diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer meliputi:
a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. a) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi; c) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. 3) Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Transfer Antar-Daerah
a.Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
b.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau Kabupaten /kota, terdiri atas: 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
1. 11.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pendapatan Asli Daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD;
a.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas: 1) Hibah a) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi; c) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah antara lain: a) Pendapatan atas Pengembalian Hibah dari Pemerintah Pusat ; b) Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya; c) Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN; d) Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD; e) Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; f) Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik; g) Pendapatan atas Pengembalian Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.
b.Ketentuan tentang Pendapatan Daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah penetapan Peraturan Bupati ini merupakan bagian dari ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. D. Belanja Daerah
1. 1.Belanja Daerah diatur sebagai berikut:
a.Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
b.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
d.Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah.
e.Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
f.Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
g.Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah.
h.Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengawasan.
i.Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Penetapan standar harga satuan pada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
k.Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan oleh Bupati.
l.Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
m.Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
n.Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
o.Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
p.Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.Belanja Daerah terdiri : 1) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. 2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
r.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi: Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan BELANJA OPERASI Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD Belanja Bunga/Bagi Hasil SKPKD dan BLUD Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD BELANJA TRANSFER SKPKD
s.Ketentuan Terkait Belanja Operasi dirinci atas jenis: 1) Belanja Pegawai; a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Kompensasi diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN terdiri dari:

(1)Belanja Pegawai bagi Bupati dan wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
(2)Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
(3)Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. c) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, wakil Bupati, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Jasa layanan lainnya yang selanjutnya terkait belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah. f) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA. g) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
(1)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
(6)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. h) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. i) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri. 2) Belanja Barang dan Jasa; a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. b) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang diuraikan dalam sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. c) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. d) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
(1)Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
(2)Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
(3)Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
(4)Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
(5)Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. e) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggraan berkeaan pada SKPD terkaitantara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. f) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas. g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
(1)pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
(2)penghargaan atas suatu prestasi;
(3)pemberian beasiswa kepada masyarakat;
(4)penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5)Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(6)Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
(7)Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnyayang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 3) Belanja Bunga/Bagi Hasil; a) Belanja Bunga/Bagi Hasil berupa belanja Bunga/Bagi Hasil utang pinjaman dan belanja Bunga/Bagi Hasil utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran Bunga/Bagi Hasil utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. b) Belanja Bunga/Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bunga/Bagi Hasil utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. c) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait. d) Belanja Bunga/Bagi Hasil diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 4) Belanja Subsidi; a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. b) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). c) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati. e) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas Bupati dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam rangka kelayakan penganggaran subsidi. f) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. g) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. h) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya,dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. i) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. j) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaanairminum mengacu pada Peraturan Perundang Undangan. k) Pemberian subsidi berupa Bunga/Bagi Hasil atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan, subsidi ongkos angkut untuk daerah terdalam, tertinggal, dan terluar tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. l) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Belanja Hibah; a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. d) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan/atau unsur pendukung urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Belanja hibah diberikan kepada:
(1)Pemerintah Pusat (a) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. (b) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (c) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik. (d) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
(2)Pemerintah Daerah lainnya Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)BUMN Hibah kepada BUMN diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)BUMD Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(5)badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (a) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: - yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; - yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau Penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. - Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (b) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: - memiliki kepengurusan di daerah domisili; - memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. (d) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit: - telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; - berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan - memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
(6)Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1)peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2)bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
(3)tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) partai politik dan/atau (d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
(4)memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(5)memenuhi persyaratan penerima hibah. g) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Bupati. h) Usulan tertulis yang disampaikan pada Bupati harus disampaikan dan telah dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait paling lambat sebelum RKPD ditetapkan oleh Bupati. i) Besaran anggaran pemberian hibah dicantumkan dalam RKPD. j) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. k) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati. 6) Belanja Bantuan Sosial a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. b) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. c) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. d) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Kekhususan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
(1)individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
(2)lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. f) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. g) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. h) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. i) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. j) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. k) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. l) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. m) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. n) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan dapat melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan jika :
(1)Kebijakan Nasional
(2)Bencana Alam
(3)Kondisi Sosial o) Penganggaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. p) Usulan permintaan atas belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. q) Belanja bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
(1)selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
(2)memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3)bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
(4)sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: (a) rehabilitasi sosial. ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (b) perlindungan sosial. ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (c) pemberdayaan sosial. ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (d) jaminan sosial. merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (e) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (f) penanggulangan bencana. merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. r) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. s) Usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan baik oleh anggota / kelompok masyarakat ataupun usulan dari SKPD harus disampaikan dan telah dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait paling lambat sebelum RKPD ditetapkan oleh Bupati. t) Besaran alokasi anggaran pemberian bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD. u) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. v) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
1. t.Ketentuan Terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut: 1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria di atas juga memuat kriteria lainnya yaitu: a) berwujud; b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 2) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati. 3) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 4) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. f) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
(1)dapat diidentifikasi;
(2)tidak mempunyai wujud fisik;
(3)dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
(4)dapat dikendalikan oleh entitas; dan
(5)memiliki manfaat ekonomi masa depan.
1. u.Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut: 1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Keadaan darurat meliputi: a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai. 4) Keperluan mendesak meliputi: a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(1)Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, tambahan penghasilan ASN; dan (b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
(2)Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, Bunga/Bagi Hasil pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. 5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut: 1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. 8) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 9) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan: a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 10) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan: a) Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) berdasarkan Penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau surat keterangan pimpinan SKPD yang membidangi urusan bencana, kepala SKPD/Kepala Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja yang telah mendapat persetujuan Bupati kepada PPKD selaku BUD. c) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD/kepala Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. 11) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: a) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah; b) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi dasar Perubahan DPA-SKPD; c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 12) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan: a) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; b) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi dasar Perubahan DPA-SKPD; c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dalam peraturan Bupati.
1. v.Ketentuan Terkait Belanja Transfer 1) Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. 2) Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan Daerah. 3) Belanja Transfer terdiri dari: a) Belanja Bagi Hasil;
(2)Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja Bantuan Keuangan
(1)Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2)Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
(3)Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bantuan keuangan terdiri atas: (a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; (b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; (c) bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Pemerintahan KABUPATEN MALINAU dan/atau Pemerintah kabupaten/kota di luar wilayah Pemerintahan KABUPATEN MALINAU; (d) bantuan keuangan Pemerintah KABUPATEN MALINAU kepada desa.
(1)Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. (a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. (b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah KABUPATEN MALINAU selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi pemberi keuangan khusus.
(3)Dalam hal pemberian bantuan keuangan bersifat khusus, Pemerintah Provinsi dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati. E. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1.Pembiayaan daerah terdiri atas:

a.penerimaan Pembiayaan; dan
b.pengeluaran Pembiayaan.
1. 2.Pembiayaan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
a.Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.
b.Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.
c.Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
1. 3.Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:
a.SiLPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang merupakan akumulasi pelampauan penerimaan pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapai capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. SILPA yang digunakan dalam penerimaan pembiayaan adalah SILPA tahun sebelumnya.
b.Pencairan Dana Cadangan 1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan. 3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. 4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Penerimaan hasil Bunga/Bagi Hasil/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah. 3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
d.Penerimaan Pinjaman Daerah; 1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. 2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. 3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari: a) pemerintah pusat; b) pemerintah daerah lain; c) lembaga keuangan bank; d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau e) masyarakat. 4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:
a.pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang. 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. 3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, Bunga/Bagi Hasil, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemerintah Kabupaten wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud. 5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.
b.Penyertaan Modal Daerah 1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN, badan usaha swasta dan/atau koperasi. 2) Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Penyertaan modal untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi: a) Bunga/Bagi Hasil dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, Bunga/Bagi Hasil dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah; c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; e) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; f) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah. g) Peningkatan layanan public dalam rangka pemenuhan Public Service Obligation (PSO) sesuai ketentuan perundang-undangan. 5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. 6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian Surat Utang Negara. 7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman. 8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. 10) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan 12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan. 15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional. 16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada. 17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung. 20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi. 21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Bupati. 22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal. 23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. 24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati. 25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
c.Pembentukan Dana Cadangan 1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan. 6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 7) Perda tentang pembentukan dana cadangan sekurang-kurangnya Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 8) Perda tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 5.Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto :
a.merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
b.digunakan untuk menutup defisit anggaran. F. Ketentuan Surplus Dan Defisit
1. 1.ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah sebagai berikut:
a.Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
b.Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
c.Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
d.Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal Daerah; 3) pembentukan Dana Cadangan; 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
h.Pemerintah Provinsi wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
i.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
j.Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
k.Pemerintah Provinsi wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
l.Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
m.Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
1. 2.Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari: 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) pinjaman daerah; dan 5) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada Penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
d.Posisi defisit APBD sebagai dasar Penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya. G. Ketentuan SiLPA
1. 1.Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
2. 2.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. 3.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Provinsi melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.
4. 1.PENGERTIAN DAN FUNGSI APBD A. Pengertian dan Fungsi APBD
5. 1.Ketentuan Umum Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut.
6. 2.Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: 1) hak Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pinjaman; 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain; 3) penerimaan Daerah; 4) pengeluaran Daerah; 5) kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut: 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 2) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 6) Penerimaan Pemerintah Daerah terdiri atas: a) Pendapatan Daerah; dan b) penerimaan pembiayaan Daerah. 7) Pengeluaran Daerah terdiri atas: a) belanja Daerah; dan b) pengeluaran pembiayaan Daerah. 8) Penerimaan Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Pemerintah Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pemerintah Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang cukup. 10) Setiap Pengeluaran Pemerintah Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. 11) Seluruh Penerimaan Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. a) Penyusunan APBD berpedoman pada :

(1)RKPD dan KUA-PPAS;
(2)Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan. b) APBD mempunyai fungsi:
(1)Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
(2)Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran Pemerintah Daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
(3)Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
(5)Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran Pemerintah Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
(6)Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. c) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
(1)hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
(2)kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
(3)penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. C. Pihak Terkait
1. a.Bupati;
2. b.DPRD;
3. c.TAPD; dan
4. d.SKPD. D. Aktivitas fungsi-fungsi terkait
5. a.Bupati 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancanganPPAS kepada DPRD; 2) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama DPRD; 3) menandatangani surat edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD; 4) menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan ke DPRD; 5) membahas Rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan ke DPRD; 6) menyerahkan Rancangan Perda tentang APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD; 7) menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD yang telah mendapat persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Bupati; 8) menetapkan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; 9) menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
6. b.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) membahas rancangan KUA dan PPAS bersama Pemerintah Daerah untuk disepakati bersama sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah; 2) membahas rancangan Perda tentang APBD beserta Nota Keuangan bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen KUA dan PPAS sehingga menghasilkan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda APBD yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati.
7. c.Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 1) menyusun rancangan awal Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan KUA Perubahan; 2) menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD dan PPAS APBD Perubahan; 3) menyusun Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA- PPKD Perubahan sebagai acuan Kepala SKPD dan Kepala SKPKD; 4) melakukan pembahasan dan penelitian terhadap RKA-SKPD/RKA- SKPD Perubahan dengan KUA, KUA Perubahan, PPAS, PPAS Perubahan, Prakiraan serta Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya; 5) menyerahkan hasil pembahasan kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); 6) menyusun Rancangan APBD/Rancangan APBD Perubahan beserta lampiran dan Nota Keuangan APBD/Nota Keuangan APBD Perubahan; 7) melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD/APBD Perubahan bersama Panitia Anggaran DPRD sesuai dengan hasil evaluasi Bupati; 8) melakukan verifikasi dan finalisasi Rancangan RKA- SKPD/ RKA- PPKD, RKA-SKPD/RKA-PPKD Perubahan menjadi DPA-SKPD/DPA- PPKD, DPA-SKPD/DPA-PPKD Perubahan dan Rancangan Kas SKPD kepada PPKD; 9) menandatangani RKA-SKPD/RKA-PPKD, RKA- SKPD/RKA-PPKD Perubahan menjadi DPA-SKPD/DPA- PPKD, DPA-SKPD/DPA-PPKD Perubahan; 10) menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati lainnya dalam rangka penyusunan APBD/APBD Perubahan.
8. d.Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1) menerima Surat Edaran Bupati tentangPedoman Penyusunan RKA- SKPD; 2) menyusun RKA masing-masingberdasarkan SE tersebut; 3) menyerahkan RKA-SKPD yang telah disiapkan oleh masing-masing SKPD kepada PPKD untuk memulai pembahasan dengan TAPD; 4) menyerahkan RKA-SKPD kepada PPKD; 5) Menyiapkan rancangan anggaran kas SKPD untuk dibahas dengan PPKD; 6) Menyusun rancangan DPA-SKPD dan menyerahkan kepada PPKD dalam batas waktu 6 (enam) hari setelah pemberitahuan diterima dari PPKD.
  1. 2.INSIP PENPROSEDUR RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. PRYUSUNAN RANCANGAN APBD:
  2. 1.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  3. 2.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  4. 3.Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
  5. 4.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  6. 5.Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  7. 6.APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. B. KUA DAN PPAS
  8. 1.Ketentuan Umum KUA dan PPAS Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  9. 2.Ketentuan Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam proses penyusunan KUA dan PPAS sebagai berikut: a) Bupati 1) Bupati membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun bersama TAPD. 2) Menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD. 3) Melakukan kesepakatan bersama dengan DPRD berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan PPAS. b) TAPD 1) Menyiapkan seluruh isi rancangan KUA dan PPAS 2) Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD serta memperhatikan tahapan penyusunan APBD. 3) Melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD.
  10. 3.Ketentuan Pelaksanaan 1) TAPD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS Rancangan KUA dan rancangan PPAS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:
9. a.TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD. Rancangan KUA memuat: 1) kondisi ekonomi makro daerah; 2) asumsi penyusunan APBD; 3) kebijakan Pendapatan Daerah; 4) kebijakan Belanja Daerah; 5) kebijakan Pembiayaan Daerah, dan 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
10. b.TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan 5 indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; 3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. a) Sub kegiatan dapat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak. b) Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD. Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
11. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
12. b.pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
13. c.pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
14. d.Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. c.TAPD menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada Bupati untuk dibahas bersama. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. 2) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 3) TAPD dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS .
16. a.Bupati melimpahkan kewenangan pembahasan KUA dan PPAS kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
17. b.TAPD melaksanakan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan DPRD. Pembahasan mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut, Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. c.Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan KUA dan Rancangan PPAS. 4) Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
19. a.Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama.
20. b.Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus
21. c.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.
22. d.Persetujuan bersama paling sedikit memuat: 1) nama Kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun a) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. b) PPAS menjadi batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. c) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) Khusus Pinjaman Daerah, Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Daerah
23. a.Langkah Teknis Pelaksanaan Pinjaman Daerah 1) Penganggaran Pinjaman Daerah berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu pinjaman daerah disesuaikan dengan jenis pinjaman daerah yang diusulkan Bupati . 2) Bupati menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen: a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c) kerangka acuan kegiatan; d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; e) Rencana Kerja Pemerintah Daerah; f) laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; g) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; h) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; dan i) rencana keuangan Pinjaman Daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman; j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. 3) Berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen: a) persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c) kerangka acuan kegiatan; d) laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; f) rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan; g) rencana keuangan Pinjaman Daerah; dan h) surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri. 4) Penganggaran dalam APBD meliputi penerimaan pinjaman daerah, pembayaran pokok pinjaman, bunga/kupon, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Pembayaran bersumber dari pendapatan daerah.
24. b.Langkah Teknis Penganggaran Pembentukan Dana Cadangan 1) Penganggaran Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dana cadangan ditetapkan; 2) Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dana cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 3) Berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dana cadangan, selanjutnya dimasukan dalam Rancangan Perda APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; persetujuan dilaksanakan bersamaan dengan persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
25. c.Langkah Teknis Penganggaran Penyertaan Modal Daerah 1) Penganggaran penyertaan modal dilakukan setelah Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal ditetapkan; 2) Perda yang mengatur penyertaan modal ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 3) Berdasarkan Perda yang mengatur penyertaan modal, selanjutnya dimasukan dalam Rancangan Perda APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; persetujuan dilaksanakan bersamaan dengan persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. C. DOKUMEN TERKAIT Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan transformasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:
  1. 1.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
  2. 2.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  3. 3.Nota Kesepakatan KUA;
  4. 4.Nota Kesepakatan PPAS;
  5. 5.Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
  6. 6.Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.
  7. 7.Perjanjian Pinjaman Daerah. D. KONDISI KHUSUS
  8. 1.Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
26. a.menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
27. b.menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
  1. 2.Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati bertugas untuk:
28. a.menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
29. b.menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
  1. 3.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
  2. 4.Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati , untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. 5.Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. 3.PROSEDUR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD (RKA-SKPD) A. DESKRIPSI PROSEDUR Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses RKA-SKPD adalah sebagai berikut:
  5. 1.TAPD
30. a.Menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD
31. b.Menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi
  1. 2.Kepala Daerah
32. a.Menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
  1. 3.Kepala SKPD
33. a.Menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA- SKPD.
34. b.Menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD melalui sistem informasi sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  1. 1.Bupati menerbitkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA SKPD
35. a.Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
36. b.Surat Edaran Bupati paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
  1. 2.Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
37. a.belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
38. b.belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
39. c.belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan;
40. d.belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.
  1. 3.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD
41. a.Berdasarkan KUA dan PPAS serta Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan umum RKA- SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD.
42. b.Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
43. c.RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan: 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan; b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan c) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
44. d.Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 2) Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan; 3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan; 5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional; 6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan 7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
45. e.Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
46. f.Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang dicantumkan dalam RKA memperhatikan: 1) Memasukkan belanja hibah/bantuan sosial pada sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Mencantumkan secara jelas nama dan alamat calon penerima hibah/bantuan sosial. 3) Pencantuman nama, alamat dan besaran hibah/bantuan sosial, mempedomani rekomendasi TAPD atas pengajuan usulan belanja hibah/bantuan sosial
47. g.Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
48. h.Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 1) SKPKD; 2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD;
49. i.Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
50. j.Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
  1. 4.Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. D. KONDISI KHUSUS
  2. 1.Dalam hal tidak terjadi kesepakatan KUA dan PPAS, maka Bupati dapat menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA dengan mempedomani RKPD paling lambat 7 (tujuh) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD.
  3. 2.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
  4. 3.Dalam hal terdapat informasi penambahan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer sesuai ketentuan perundang-undangan, kepala SKPD dapat menambah pengeluaran anggaran belanja dari pendapatan untuk pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan dalam RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
  5. 4.Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
  6. 5.Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
  7. 6.Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.
  8. 7.Untuk belanja hibah/bantuan sosial dengan jumlah calon penerima yang sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk diinput pada RKA melalui sistem aplikasi, maka atas permohonan Kepala SKPD yang disetujui Ketua TAPD, daftar calon penerima hibah/bantuan sosial dapat berupa lampiran RKA yang ditandatangani dan merupakan bagian dari RKA. E. Ketentuan Dokumen RKA SKPD F. Ketentuan Lain terkait RKA SKPD G. Ketentuan Pelaksanaan H. Dokumen Terkait
  9. 4.PROSEDUR RANCANGAN PERDA APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses rancangan perda APBD adalah sebagai berikut:
  10. 1.TAPD
51. a.Membentuk Tim Verifikasi RKA untuk melaksanakan verifikasi atas RKA SKPD, ketua dan anggota tim berasal dari sebagian anggota TAPD ditambah unsur lainnya sesuai kebutuhan.
52. b.Melakukan verifikasi atas RKA SKPD dibantu Tim Verifikasi RKA.
  1. 2.PPKD
53. a.Menyusun rancangan Perda tentang APBD.
54. b.Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Kepala Daerah
  1. 3.Kepala SKPD
55. a.Melakukan penyempurnaan RKA SKPD.
56. b.Menyampaikan RKA SKPD yang telah disempurnakan ke PPKD.
  1. 4.APIP Melakukan reviu RKA SKPD. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  2. 1.TAPD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD
57. a.TAPD melakukan Verifikasi atas RKA-SKPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan: 1) KUA dan PPAS; 2) prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 3) dokumen perencanaan lainnya; 4) capaian Kinerja; 5) indikator Kinerja; 6) analisis standar belanja; 7) standar harga satuan; 8) perencanaan kebutuhan BMD; 9) Standar Pelayanan Minimal; 10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
58. b.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk melakukan penyempurnaan.
59. c.Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD
60. a.PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD dan menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun kepada Kepala Daerah.
61. b.RKA yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan TAPD adalah RKA hasil penyempurnaan setelah verifikasi TAPD dan Review APIP.
  1. 3.Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
  2. 4.Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  3. 5.PROSEDUR RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan Bupati tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
  4. 1.Ringkasan penjabaran APBD
  5. 2.Penjabaran APBD
  6. 3.Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses rancangan perkada penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
  7. 1.TAPD Melakukan verifikasi atas RKA SKPD dibantu Tim Verifikasi RKA
  8. 2.PPKD
62. a.Menyusun rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
63. b.Menyampaikan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah disusun kepada Kepala Daerah
  1. 3.Kepala SKPD
64. a.Melakukan penyempurnaan RKA SKPD
65. b.Menyampaikan RKA SKPD yang telah disempurnakan ke PPKD melalui sistem informasi sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
  1. 4.APIP Melakukan reviu RKA SKPD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  2. 1.PPKD menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
66. a.Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disusun berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
67. b.Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBD.
68. c.Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu: 1) penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. 2) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan. 3) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
  1. 6.PROSEDUR PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA PPAS dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penyampaian dan pembahasan rancangan APBD adalah sebagai berikut:
  2. 1.Bupati
69. a.Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.
70. b.Menandatangani persetujuan bersama bersama pimpinan DPRD.
  1. 2.DPRD
71. a.Melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD bersama TAPD.
72. b.Menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan Perda tentang APBD bersama TAPD.
73. c.Menandatangani persetujuan bersama Bupati.
  1. 3.TAPD
74. a.Melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD bersama DPRD.
75. b.Menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan rancangan Perda tentang APBD bersama DPRD. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  1. 1.Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut:
76. a.Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir.
77. b.Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.TAPD dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD
78. a.Pembahasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh TAPD dengan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS 3) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD
79. b.Terkait hal tersebut di atas, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 2) Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS. 3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 4) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Kepala Daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak dan/atau akibat adanya informasi penerimaan penambahan pendapatan transfer sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan. 5) Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
  1. 7.PROSEDUR PERSETUJUAN RANCANGAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses persetujuan rancangan APBD adalah sebagai berikut:
  2. 1.Bupati
80. a.Melakukan persetujuan bersama dengan pimpinan DPRD.
81. b.Menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran APBD.
  1. 2.DPRD Melakukan persetujuan bersama dengan Bupati. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  2. 1.Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama
82. a.Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
83. b.Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
84. c.Bupati dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
85. d.Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
86. e.Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. D. KONDISI KHUSUS
  1. 1.Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Perkada tentang APBD.
  2. 2.Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:
87. a.mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
88. b.menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD
  1. 3.Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
89. a.mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
90. b.menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  1. 4.Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Bupati .
  2. 5.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
  3. 8.PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN APBD KABUPATEN MALINAU A. DESKRIPSI PROSEDUR Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Bupati. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang telah ditetapkan. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses evaluasi rancangan APBD adalah sebagai berikut:
  4. 1.Bupati
91. a.Mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD kepada Gubernur.
92. b.Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  1. 1.Bupati mengirimkan rancangan Perda tentang APBD
93. a.Bupati mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
94. b.Evaluasi dilakukan untuk: 1) Menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan: a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan d) RPJMD. 2) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 3) Menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum, yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
95. c.Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dikirimkan paling lambat 3 (hari) setelah penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
  1. 2.Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi
  2. 1.Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati dengan ketentuan tindak lanjut sebagai berikut: 1) Dalam hal keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Dalam hal surat keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Bupati sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD. e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda Kabupaten tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. f) Perda Kabupaten tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
  3. 9.PROSEDUR PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
  4. 1.Bupati
96. a.Menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
97. b.Menyusun dan menandatangani penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda, serta penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada.
98. c.Menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  1. 1.Bupati menerima Surat keputusan Gubernur
99. a.Bupati menerima surat keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagai dasar penetapan Perda APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
100. b.Dalam hal berdasarkan keputusan Gubernur terdapat penyempurnaan tentang rancangan Perda dan Perkada tentang penjabaran APBD, maka Bupati dan pimpinan DPRD menyusun matriks tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Perda APBD.
  1. 2.Bupati menetapkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD
101. a.Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani: 1) Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta 2) Penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada
102. b.Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
103. c.Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
  1. 3.Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD
104. a.Bupati menyampaikan perda tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD kepada Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
105. b.Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
  1. 10.PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA A. DESKRIPSI PROSEDUR Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penyusunan dan penetapan rancangan perkada APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama APBD dan perkada penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
  2. 1.TAPD
106. a.Menyusun rancangan Perkada tentang APBD.
107. b.Menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Bupati.
  1. 2.Bupati Menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Kabupaten . C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
  2. 1.Bupati melalui TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD
108. a.rancangan Perkada tentang APBD disusun dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS, jika Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat. 2) TAPD menyusun rancangan Perkada tentang APBD. 3) TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke Kepala Daerah melalui Sekda untuk diotorisasi.
109. b.Rancangan Perda tentang APBD disusun dengan ketentuan: 1) Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 2) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya 3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya. 4) Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 5) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. 6) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: a) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau b) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  1. 2.Bupati menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD kepada Kabupaten
110. a.Bupati menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD kepada Kabupaten untuk mendapatkan pengesahan Rancangan Perkada menjadi Perkada .
111. b.Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
112. c.Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Kabupaten tidak mengesahkan rancangan Perkada, Bupati menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.
113. d.Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan Perkada mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seper dua belas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
114. e.Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. LAMPIRAN ILUSTRASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1.2. Tujuan Penyusunan KUA 1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 1.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 1.2. Arah kebijakan keuangan daerah III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH A.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun A.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 1.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 1.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.1. Kebijakan penerimaan daerah 1.2. Kebijakan pengeluaran daerah VII. STRATEGI PENCAPAIAN Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. VIII. PENUTUP Pada badan ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran Berkenan Malinau, ……………………….. Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Nama Bupati Kabupaten Malinau Nama LAMPIRAN ILUSTRASI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) I. PENDAHULUAN II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH III. PRIORITAS BELANJA DAERAH IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH VI. PENUTUP Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA … dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA …. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS Malinau, ……………………….. Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Nama Bupati Kabupaten Malinau Nama LAMPIRAN. ILUSTRASI RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM
  1. 1.2. 3. 4.
  2. 4.PENDAPATAN DAERAH 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SA 4.3.01. Pendapatan Hibah Dana Darurat 4.3.02. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN DAERAH JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN DAERAH LAMPIRAN. ILUSTRASI SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH Kabupaten DAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 LAMPIRAN. ILUSTRASI TABEL SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Kabupaten No Prioritas Pembangunan Kabupaten Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 LAMPIRAN . ILUSTRASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH No Prioritas Pembangunan Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 LAMPIRAN. ILUSTRASI TABEL PLAFON ANGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN No. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) PRAKIRAAN MAJU KET Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Sub Kegiatan Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian N+1 N+2
  3. 1.1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.01 Pendidikan x.xx.xx. Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Tinggi ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Meneng ah 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x.xx.xx. Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... Tinggi
  4. 2.Dst LAMPIRANPLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah 6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto
115. a.Ilustrasi Nota Kesepakatan Kua NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …. Yang bertanda tangan di bawah ini:
  1. 1.Nama Jabatan Alamat Kantor : ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau:
  2. 2.a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
116. b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
117. c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
118. b.Dst…………. sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA .... Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafn Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran …. ………….Tanggal,…………….. Bupati Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK PERTAMA Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK KEDUA Nama KETUA Nama WAKIL KETUA Nama WAKIL KETUA Lampiran. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN …. Yang bertanda tangan di bawah ini:
  1. 1.Nama Jabatan Alamat Kantor : ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau 2 a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
119. b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
120. c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA… Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA … Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... . ………….Tanggal,…………….. Bupati Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK PERTAMA Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK KEDUA Nama KETUA Nama WAKIL KETUA Nama WAKIL KETUA LAMPIRAN. ILUSTRASI NOTA KESEPAKATAN TAHUN JAMAK NOTA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN) KABUPATEN MALINAU Yang bertanda tangan di bawah ini: NamaJabatan Alamat Kantor: ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2 a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
121. b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
122. c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KABUPATEN MALINAU, selanjutnya disebut sebagai PIHAK Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di KABUPATEN MALINAU ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang BAB I DASAR HUKUM

BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

(1)……………………
(2)……………………
(3)…………………… (Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)

1.Ketentuan Umum APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a.Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
b.pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
d.penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.
e.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
f.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak dan/atau amanat Pemerintah.
g.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan sumber pendanaan sesuai prioritas belanja dan/atau kriteria keperluan mendesak.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
b.Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS. B. Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD
1. 1.Ketentuan Umum Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Bupati dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:
a.Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
b.Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
c.Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.
d.Berdasarkan persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
e.Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
f.Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas: 1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
g.Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk: 1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
h.Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati .
i.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
b.Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
1. 3.Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda tentang APBD.Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan sebagai berikut:
a.Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD
b.Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD C. EVALUASI RANCANGAN APBD
1. 1.Ketentuan Umum Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang evaluasi Raperda APBD dan Peraturan Bupati tentang APBD adalah sebagai berikut:
a.rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati .
b.Rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
c.Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
d.Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
e.Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
f.Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
g.Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
h.Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
i.Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
j.Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Bupati untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
k.Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
l.Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
m.Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
n.Proses evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur.
b.Dalam hal surat keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah- langkah sebagai berikut: 1) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. 2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Bupati sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. 4) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD. 5) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.
c.Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati , Bupati mengusulkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERATURAN BUPATI PENJABARAN APBD
1. 1.Ketentuan Umum Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah. Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Peraturan Bupati Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:
a.Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
b.Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
c.Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
d.Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bupati menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa: 1) Surat Keputusan Gubernur dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai. 2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.
b.Penetapan Perda APBD dilaksanakan setelah mendapatkan nomor registrasi atas Perda APBD dari Gubernur.
c.Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani: 1) penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah; serta 2) penetapan rancangan Peraturan Bupati APBD menjadi Peraturan Bupati
d.Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.
e.Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah berupa Ringkasan APBD kepada masyarakat. E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA
1. 1.Ketentuan Umum Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan persetujuan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:
a.Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.
b.Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
c.Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
d.Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
e.Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
f.Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
g.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: 1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.Rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
j.Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
k.Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati , Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati .
l.Dalam hal Bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
m.Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
n.Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
a.TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing- masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja mengikat.
b.TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
c.TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ke Bupati melalui Sekda untuk diotorisasi.
d.Bupati menyerahkan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
e.Gubernur mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati .
1. 3.Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pedoman penyusunan APBD. Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
a.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b.Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c.Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d.Rekapitulasi Peraturan Bupati APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; 2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; 4) Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; 5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; 6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
e.Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati APBD antara lain: 1) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan: 2) Daftar piutang daerah; 3) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 4) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya; 5) Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 6) Daftar dana cadangan daerah; 7) Daftar pinjaman daerah; 8) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 9) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; 10) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 11) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; 12) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 13) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 14) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 15) Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; F. Evaluasi Rancangan Perda APBD/P-APBD Kabupaten Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten 1.Ketentuan Umum Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten yang terkait. Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada tentang APBD adalah sebagai berikut: 1) Rancangan Perda kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati . 2) Rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. 3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran. 4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 7) Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan: a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b) kepentingan umum; c) RKPD, KUA, dan PPAS; dan d) RPJMD 8) Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS. 9) Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada Kabupaten tentang penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; d) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. 10) Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 11) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. 12) Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima. 13) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 15) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Bupati mengusulkan kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 16) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. 17) Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 18) Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. 19) Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 20) Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Bupati untuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 21) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan. 22) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 23) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur. 24) Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 25) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri. 2.Ketentuan Pelaksanaan 1) Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Bupati mengirimkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. 4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan. 5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima. 6) Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Dalam hal surat keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. c) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD. e) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur. 8) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Bupati mengusulkan kepada Gubernur, selanjutnya Gubernur mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 1.Deskripsi
a.Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
b.Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses- proses sebagai berikut: 1) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah. 2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris. 3) Penyiapan DPA-SKPD. 4) Penyiapan Anggaran Kas. 5) Surat Penyediaan Dana (SPD). 6) Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah. 7) Pembukuan Bendahara Penerimaan. 8) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. 9) Rekonsiliasi Penerimaan. 10) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja. 11) Permintaan Pembayaran. 12) Perintah Membayar. 13) Perintah Pencairan Dana. 14) Perintah Pemindahbukuan. 15) Perintah Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan Daerah. 16) Mekanisme Uang Persediaan (UP). 17) Proses Pelimpahan Uang Persediaan. 18) Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar. 19) Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar. 20) Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU). 21) Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU). 22) Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU). 23) Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU). 24) Mekanisme Pembayaran Langsung (LS). 25) Retur SP2D. 26) Pengesahan pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD. 27) Pembukuan Bendahara Pengeluaran. 28) PenyampaianLaporanPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. 29) Belanja Wajib dan Mengikat. 30) Sub Kegiatan yang Bersifat Tahun Jamak. 31) Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan. 32) Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan. 33) Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran.
c.Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. a) Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA. b) Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA c) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 2) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. 4) Dalam pelaksanaan APBD dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD : a) apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. b) untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 7) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: a) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban; d) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; f)Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; g) Bendahara Khusus; dan h) Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 8) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat pengelola keuangan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. 9) Dalam hal tidak ada perubahan pejabat pengelolaan keuangan maka surat keputusan Bupati tentang penetapan pejabat pengelola keuangan tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku.
d.Dalam hal terjadi perubahan organisasi, mutasi, atau pejabat yang bersangkutan berhalangan maka Bupati menetapkan pejabat pengelola keuangan yang dilakukan pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
1. 1.Deskripsi
a.PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
b.Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penatausahaan ini meliputi: 1) Pembukaan RKUD. 2) Pembukaan Rekening Operasional. 3) Pembukaan Rekening SKPD diantaranya : a) Rekening SKPD b) Rekening Dana BOS c) Rekening BLUD d) Rekening BOP e) Rekening JKN f) Rekening BOK g) Rekening Sekolah h) Rekening Penampung Sementara 4) Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek serta Kas dan Setara Kas. 5) Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah. 6) Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.
1. 2.Pihak Terkait
a.Bupati;
b.BUD;
c.Kuasa BUD;
d.Bendahara Penerimaan SKPD;
e.Bendahara Pengeluaran SKPD
f.Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD; dan
g.Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan Pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut:
a.Pembukaan RKUD Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Reputasi Bank Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabah atau kasus- kasus lain yang merugikan nasabah. 2) Pelayanan Bank Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain. 3) Manfaat Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat.
b.Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS paling sedikit memuat: 1) jenis pelayanan yang diterima; 2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana; 3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening; 4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil; 5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan; 6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; 7) kewajiban menyampaikan laporan; dan 8) tata cara penyelesaian perselisihan.
c.Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan pada Bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.
d.Pembukaan Rekening Operasional Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati. 1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah. 2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.
e.Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.
f.Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan adalah sebagai berikut: 1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan. 2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
g.Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional adalah sebagai berikut: 1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran. 2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
h.Pembukaan Rekening SKPD Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai berikut: 1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening Bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada Bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah. a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah. b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke Rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati. 2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara penerimaan SKPD. 3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan, tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. 4) Rekening Dana BOS/BOP digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai penerimaan dan pengeluaran BOS/BOP yang ditetapkan oleh Bupati. 5) Rekening Dana BLUD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasional BLUD. 6) Rekening Dana JKN digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai penerimaan dan pengeluaran JKN yang ditetapkan oleh Bupati. 7) Rekening Dana BOK digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai penerimaan dan pengeluaran BOK yang ditetapkan oleh Bupati. 8) Rekening Sekolah digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai penerimaan dan pengeluaran Sekolah yang ditetapkan oleh Bupati. 9) Rekening Penampung Sementara digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasional SKPD.
i.Penempatan Kas dan setara kas serta Investasi Jangka Pendek. Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kas setara kas dan investasi jangka pendek. Setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dalam bentuk Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 3 (tiga) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia. 1) Deposito Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank umum dan sehat sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan. 2) Surat Utang Negara Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam satu tahun anggaran. Surat Utang Negara terdiri atas: a) Surat Perbendaharaan Negara Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. b) Obligasi Negara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan tentang SUN. 3) Obligasi Negara Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-undangan tentang SUN. 4) Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. 2) Sebelum mengalokasikan Kas Umum Daerah ke dalam investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash). 3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi. 4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan Keputusan Bupati. 5) Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah kedalam investasi yang dipilih. 6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
j.Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas Umum. 1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA. 2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.
k.Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada Kas Umum Daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. 3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian. Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan dan bukan dijadikan laporan kepada Bupati. Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
1. 4.Dokumen yang digunakan
a.Ilustrasi Buku Kas Umum BUD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BENDAHARA UMUM DAERAH Tahun Anggaran ….. BUKU KAS UMUM Periode: ……………… No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Disiapkan oleh BUD/Kuasa BUD Nama NIP.
b.Ilustrasi Laporan Posisi Kas Harian PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU LAPORAN POSISI KAS HARIAN Tahun Anggaran ….. Hari : …………. Tangg al : …………. Priode : …………. No No. Bukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran SP2D STS Lain-lain Jumlah Perubahan Posisi Kas Hari ini Posisi Kas (H-1) Posisi Kas (H) Rekapitulasi Posisi Kas di BUD : Saldo Bank 1 : Rp Saldo Bank 2 : Rp Disiapkan Oleh, dst. : Rp BUD/Kuasa BUD Total Saldo Kas* : Rp Nama NIP. ……….. *Total Saldo Kas harus sama dengan Posisi Kas (H)
c.Ilustrasi Format Rekonsiliasi Bank PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU Bendahara Umum Daerah Periode: ………… Rekonsiliasi Bank
1. 1.Saldo Kas Umum Daerah menurut Buku Rp………………….
2. 2.Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank Rp…………………. Selisih Rp…………………. Keterangan Selisih A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank
a.STS No…. Rp………………….
b.Bukti lain yang sah Rp………………….
c.Dst…. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku, belum dicatat oleh Bank
a.STS No…. Rp………………….
b.Bukti lain yang sah Rp………………….
c.Dst…. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh Buku
a.Nota Kredit No ….. Rp………………….
b.Pendapatan Bunga Rp………………….
c.Pendapatan Jasa Giro Rp………………….
d.Bukti lain yang sah Rp………………….
e.Dst…. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank, belum dicatat oleh Buku
a.Nota Kredit No ….. Rp………………….
b.Biaya Administrasi Bank Rp………………….
c.Bukti lain yang sah Rp………………….
d.Dst…. Rp…………………. Rp…………………. Rp…………………. Bendahara Umum Daerah Nama NIP. ……….. C. Manajem Kas
1. 1.Deskripsi
a.Manajemen Kas dimaksudkan sebagai upaya menjaga posisi kas dalam memenuhi kebutuhan operasional dan mengoptimalkan Kas Daerah dalam bentuk Deposito dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis
b.Manajemen Kas bertujuan : 1) Menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait; 2) Menjaga ketersedian Kas Umum Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan. 3) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah.
1. 2.Tata Cara dan Pelaksanaan Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Rangka Manajemen Kas
a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD bertangung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo minimal kas.
b.Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada Point (a), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
c.Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada point (c) yang dilaksanakan BUD harus dapat memastikan: 1) pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau 2) saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
d.BUD dapat menempatkan Uang Milik Daerah dalam rangka manajemen kas dalam bentuk Deposito atau sejenisnya pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah apabila saldo kas pada Kas Umum Daerah melebihi Saldo Kas Minimal.
e.Besarnya Uang Milik Daerah yang ditempatkan paling banyak adalah sebesar kelebihan saldo pada perhitungan Saldo Kas Minimal
f.Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut ke RKUD pada saat yang diperlukan dan/atau saldo kas minimal tidak mencukupi.
g.Sebelum melaksanakan penempatan Uang Milik Daerah dalam bentuk Deposito, BUD membuat pertimbangan berupa telahaan staf kepada Bupati tentang usulan besaran uang yang akan ditempatkan
h.Telaahan staf sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat informasi: 1) saldo Kas Umum Daerah pada bulan berkenaan ketika telaahan staf dibuat; 2) Saldo Kas Minimal pada tahun berkenaan; 3) besaran bunga dari hasil penempatan Uang Milik Daerah; 4) besaran dana/Uang Milik Daerah yang ditempatkan.
i.Berdasarkan arahan Bupati pada telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam point (g), BUD melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak bank.
j.Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada point (h), sekurang- kurangnya memuat: 1) ruang lingkup kerja sama; 2) bentuk penempatan uang; 3) jangka waktu penempatan; 4) tingkat bunga; 5) tata cara pencairan; 6) hak dan kewajiban; 7) sanksi; 8) keadaaan kahar (force majeure); dan 9) penyelesaian perselisihan.
k.Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
l.Bunga dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari hasil penempatan Uang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pada point (j) tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Penarikan Dana
a.BUD wajib memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah.
b.Proses penarikan dana/Uang Milik Daerah dilakukan melalui persetujuan Bupati, dengan membuat surat pemindahbukuan ke bank tempat Uang Milik Daerah tersebut ditempatkan
1. 4.Pencatatan
a.BUD mencatat pemindahbukuan dari kas pada Kas Umum Daerah menjadi rekening Deposito sebesar uang yang didepositokan.
b.BUD mencatat pemindahbukuan dari Deposito menjadi kas pada Kas Umum Daerah.
c.Pendapatan bunga dari penempatan Uang Milik Daerah dalam rangka manajemen kas dicatat pada rekening penerimaan Bunga Deposito sebesar bunga yang diterima.
1. 5.Monitoring dan Evaluasi BUD melakukan rekonsiliasi atas Uang Milik Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas baik jumlah maupun besarnya bunga atas Uang Milik Daerah yang ditempatkan dalam rangka manajemen kas tersebut yang termasuk pada berita acara rekonsiliasi Kas Umum Daerah setiap bulannya. D. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris
2. 1.Deskripsi
a.Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.
b.Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 (2) dan/atau PPN; 2) Potongan pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah. 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
c.Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
d.Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
e.Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
f.Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2) Eksekusi atas uang jaminan dapat dilakukan karena pihak lain wanprestasi atau tidak menarik uang jaminannya melewati 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian/perikatan. 3) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
g.Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
h.Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Pihak Terkait
a.BUD; dan
b.Kuasa BUD.
c.Bendahara pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan- potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank. Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan. 2) Jaminan Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD. b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemerintah daerah. c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah Pemindahbukuan BUD yang berisi:

(1)Perintah Pencairan Uang;
(2)besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
(3)pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
(4)dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya Bagian 2: Uang Jaminan yang Tidak Dikembalikan a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga. b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan. c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
1. b.Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Pungutan dan Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/bendahara khusus; 2) Pungutan Pajak disetorkan ke rekening kas Negara; 3) Pengelolaan Kas Transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen transaksi. E. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)
  1. 1.Deskripsi
2. a.DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
3. b.Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Pihak Terkait
4. a.TAPD;
5. b.PPKD; dan
6. c.SKPD.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
7. a.Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut: 1) Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran, APBD,PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ditetapkan. 2) Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi: a) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; b) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; c) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; d) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; e) Rencana penarikan dana setiap SKPD; f) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; g) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. 1) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan diterima. 2) Rancangan DPA-SKPD mencakup: a) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA- Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. b) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. c) Rancangan DPA-Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA- Rincian Belanja SKPD. d) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. e) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. 1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. 2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: a) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; b) analisis standar belanja; c) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau e) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi khusus. 3) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD.
  1. 4.Dokumen yang digunakan
8. a.Ilustrasi Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN ….. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah:
9. a.Nama : …………………………..
10. b.NIP : …………………………..
11. c.Jabatan : ………………………….. menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran ….. Kode Nama Formulir DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD DPA PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD DPA BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD DPA PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan SKPD Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Disetujui oleh, Sekretaris Daerah Disahkan oleh, PPKD Nama NIP Nama NIP
12. b.Ilustrasi Format DPA-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN : ……………………………………………………. BIDANG URUSAN : ……………………………………………………. OORGANISASI : ……………………………………………………. Pengguna Anggaran :
13. a.Nama : …………………………………………………….
14. b.Nip. : …………………………………………………….
15. c.Jabatan : ……………………………………………………. KODE Nama Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD DPA-PEMBIYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan SKPD …., tanggal …… Disahkan oleh, Pengguna Anggaran PPKD Nama Nama NIP. ……….. NIP. ………..
16. c.Ilustrasi Format Ringkasan DPA SKPD ……………………………..
17. d.Ilustrasi Format Format Formulir DPA-Pendapatan SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- PENDAPATAN SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU Tahun Anggaran…… Organisasi : x.xx.xxx ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) Jumlah Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) ………,tanggal……… Pengguna Anggaran Nama NIP: ………. Mengesahkan, PPKD Nama NIP: ………. Januari Rp…………………… Februari Rp…………………… Maret Rp…………………… April Rp…………………… Mei Rp…………………… Juni Rp…………………… Juli Rp…………………… Agustus Rp…………………… September Rp…………………… Oktober Rp…………………… November Rp…………………… Desember Rp…………………… Jumlah Rp…………………… Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2 dst *) Sesuai periodisasi SPD
18. e.Ilustrasi Format DPA-Belanja SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- BELANJA SKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran…… Organisasi : x.xx.xxx ……...……… Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kode Uraian Lokasi Jumlah Tahun-1 Tahun n Tahun+1 Uru san Bidang Urusan Pro gra m Ke giat an Sub Kegiat an Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Urusan … Bidang Urusan … Program … Kegiatan … Sub Kegiatan …. dst … Kegiatan … Sub Kegiatan …. dst … Belanja Penunjang Urusan dst ... Urusan … Bidang Urusan … Program … Kegiatan … Sub Kegiatan …. dst … Kegiatan … dst … Belanja Penunjang Urusan dst ... Urusan … Bidang Urusan … Program … Kegiatan … Sub Kegiatan …. dst … Kegiatan … dst … Belanja Penunjang Urusan dst ... dst ... dst ... Jumlah Rencana Penarikan Dana per Bulan*) ………,tanggal……… Disetujui oleh, Disiapkan oleh, Pengguna Anggaran PPKD Nama Nama NIP: ………. NIP: ………. Januari Rp…………………………… Februari Rp…………………………… Maret Rp…………………………… April Rp…………………………… Mei Rp…………………………… Juni Rp…………………………… Juli Rp…………………………… Agustus Rp…………………………… September Rp…………………………… Oktober Rp…………………………… November Rp…………………………… Desember Rp…………………………… Jumlah Rp…………………………… *) Sesuai dengan periodisasi SPD
19. f.Ilustrasi Format DPA Rincian Belanja SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- RINCIAN BELANJA SKPD Provinsi Daerah Tahun Anggaran…… Nomor DPA :…………………. Urusan Pemerintahan : x …………………. Bidang Urusan : x.xx …………………. Program : x.xx …………………. Kegiatan : x.xx …………………. Organisasi : x.xx …………………. Unit : x.xx …………………. Alokasi Tahun -1 : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun : Rp. (terbilang) Alokasi Tahun +1 : Rp. (terbilang) Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan: Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan : ……….. Lokasi : (Provinsi sampai Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelurahan) Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) Waktu Pelaksanaan : Mulai…… Sampai…….. Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien/ Volume Satuan Harga PP N (Rp) Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan : x.xx.xx Sumber Pendanaan : ……….. Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan) Keluaran Sub Kegiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan) Waktu Pelaksanaan : Mulai…… Sampai…….. Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien/ Volume Satuan Harga PP N (Rp) Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rencana Penarikan Dana per Bulan*) ………,tanggal……… Pengguna Anggaran Nama NIP: ………. Mengesahkan, PPKD Nama NIP: ………. Januari Rp…………………… Februari Rp…………………… Maret Rp…………………… April Rp…………………… Mei Rp…………………… Juni Rp…………………… Juli Rp…………………… Agustus Rp…………………… September Rp…………………… Oktober Rp…………………… November Rp…………………… Desember Rp…………………… Jumlah Rp…………………… Tim Anggaran Pemerintah Daerah : No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2 dst
20. g.Ilustrasi Format DPA-Pembiayaan SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA- PEMBIAYAAN SKPD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran…… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Organisasi : x.xx.xxx ……………………….. Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) ………,tanggal……… Pengguna Anggaran Nama NIP: ………. Mengesahkan, PPKD Nama NIP: ………. Januari Rp…………………..… Februari Rp…………………..… Maret Rp…………………..… April Rp…………………..… Mei Rp…………………..… Juni Rp…………………..… Juli Rp…………………..… Agustus Rp…………………..… September Rp…………………..… Oktober Rp…………………..… November Rp…………………..… Desember Rp…………………..… Jumla Rp…………………..… Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1 2 dst *) Sesuai dengan periodisasi SPD F. Penyiapan Anggaran Kas
  1. 1.Deskripsi
21. a.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan alur kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode;
22. b.Anggaran Kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD;
23. c.Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD;
24. d.Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan;
25. e.Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas Pemerintah Daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan;
26. f.Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan;
27. g.Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD;
28. h.Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Ketentuan Pelaksanaan
29. a.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) 1) menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya; 2) menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
30. b.Kuasa Bendahara Umum Daerah ( Kuasa BUD) 1) Melakukan analisis DPA-SKPD dan anggaran kas per SKPD; dan 2) melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: a) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD; b) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD. 3) menyusun rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi; 4) menyampaikan rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah kepada PPKD selaku BUD
31. c.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 1) menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD; 2) mengesahkan rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas Pemerintah Daerah diterima; 3) menyerahkan dokumen Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan DPA-SKPD kepada Kuasa BUD
  1. 3.Dokumen yang Digunakan
32. a.Ilustrasi Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU ANGGARAN KAS SKPD Tahun Anggaran Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini (Rp) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) Ja n Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ag s Sep t Okt No v De s Saldo Awal Kas Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Dst Pendapatan Transfer - Transfer Pemerintah Pusat - Dst Dst Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SKPD Dst… Jumlah Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan - Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa - Dst Belanja Modal - Belanja Modal Tanah - Dst…. Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Pengeluaraan Pembiayaan - Pembayaran Cicilan Pokok Utang - Dst….. Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per Bulan Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan Sisa Kas (Jumlah alokasi kas yang tersedia untuk pengeluaran setelah dikurangi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan
33. b.Ilustrasi Format Anggaran Kas SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. ANGGARAN KAS SKPD Tahun Anggaran Kode Rekening Uraian Anggaran Tahun Ini (Rp) Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV UP/G U L S TU Jan Feb Mar Apr Mei Ju n Jul Ag s Sept Okt No v Des Rekapan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Bulam Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA-SKPD No. DPA- SKPD Sub Kegiatan Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaraan Pembiayaan Per Bulam Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaraan Pembiayaan Per Triwulan G. Surat Penyediaan Dana (SPD)
  1. 1.Deskripsi
34. a.SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD;
35. b.SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD dalam periode tertentu;
36. c.SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi SPD tidak selalu dibuat untuk setiap kegiatan secara tersendiri;
37. d.SPD diterbitkan berdasarkan anggaran kas yang diajukan oleh SKPD, ketersediaan dana di Kas Umum Daerah, penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD dan telah disetujui oleh PPKD
38. e.Apabila Anggaran Kas yang tercantum di dalam DPA- SKPD pada suatu periode tidak mencukupi, maka Kepala SKPD dapat mengajukan usulan tambahan kebutuhan anggaran kas kepada PPKD selaku BUD dengan memperhitungkan ketersediaan dana pada rekening kas umum Daerah;
39. f.PPKD selaku BUD dapat membuat SPD tanpa menunggu pengesahan DPA untuk mengakomodasi belanja dan kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan;
40. g.PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas atau Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
41. h.Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
  1. 2.Pihak Terkait
42. a.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
43. b.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD; dan
44. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
45. a.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1) Menyiapkan rancangan SPD berdasarkan Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD; 2) Menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan; 3) Menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD selaku PA.
46. b.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD 1) menetapkan SPD dan mengesahkan Rancangan SPD; 2) melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD dengan kondisi: a) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana; b) konflik sosial; c) dan/atau kejadian luar biasa 3) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut: a) Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau b) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. c) Perubahan SPD yang menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya
47. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Menggunakan SPD sebagai dasar permintaan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan SKPD.
  1. 4.Dokumen yang digunakan
48. a.Ilustrasi Format Surat Penyediaan Dana PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH NOMOR. TAHUN …. TENTANG SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN … PPKD SELAKU BUD Menimbang : bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun angaran ..... berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD): Mengingat : 1. Perda Daerah.......... Nomor........ Tahun....... tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran;
  1. 2.Peraturan Bupati Daerah Nomor..... Tahun... tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran;
  2. 3.Peraturan Bupati Daerah Nomor........ Tahun. tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
  3. 4.DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD Provinsi Daerah Tahun …….; MEMUTUSKAN : Berdasarkan Perda Daerah ...... Nomor ........ Tahun.... Tanggal….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.......Tahun Anggaran.menetapkan/ menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :
  4. 1.Dasar Penyedian Dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD :
  5. 2.Ditujukan Kepada SKPD :
  6. 3.Kepala SKPD :
  7. 4.Jumlah Penyediaan Dana : Rp. .................................... (terbilang)
  8. 1.Untuk Kebutuhan : Bulan ............ s.d bulan..............
  9. 2.Ikhitisar Penyediaan Dana :
49. a.Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA- : Rp. .................................... SKPD/DPAL-SKPD
50. b.Akumulasi SPD Sebelumnya : Rp. ....................................
51. c.Sisa dana yang belum di SPD kan: Rp. ................................
52. d.Jumlah dana yang di SPD kan : Rp. ............................... saat ini
53. e.Sisa jumlah dana DPA SKPD/DPPA- : Rp. …......................... SKPD/DPAL-SKPD*) yang belum (terbilang.) di SPD kan
  1. 3.Ketentuan-ketentuan lain : ……………………………… Ditetapkan di ...................... Pada Tanggal ..................... PPKD SELAKU BUD (nama lengkap) NIP Tembusan disampaikan kepada:
  2. 1.Inspektur Daerah;
  3. 2.Arsip.
54. b.Ilustrasi Format Lampiran Surat Penyediaan Dana Lampiran : Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor SPD : Tanggal : SKPD : Periode : Tahun Anggaran : Nomor dan Tanggal DPA- SKPD/DPPA-SKPD/DPAL- SKPD : No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Akumulasi Pada SPD Sebelumnya Jumlah Pada SPD Periode ini Sisa Anggaran Kode Nama Jumlah Penyediaan Dana Rp. ……………………………….. (Terbilang ) Ditetapkan di ……………………… Pada Tanggal ……………………… PPKD SELAKU BUD, Nama NIP H. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah
  1. 1.Deskripsi
55. a.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas Pendapatan Daerah dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Daerah.
56. b.Pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Daerah dimaksud meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
57. c.Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi, aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik. penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut: 1) Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 2) Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut. 3) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Keputusan Bupati. 4) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik. 5) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 6) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Keputusan Bupati, dan/atau b) atas nama pribadi.
58. d.Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Pendapatan Daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran Pendapatan Daerah, dapat dibedakan: 1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; dan/atau 2) Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan).
59. e.Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan /pembayaran Pendapatan Daerah, penatausahaan Pendapatan Daerah dilaksanakan sebagai berikut: 1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3) Penatausahaan Pendapatan Daerah, didasarkan pada dokumen/bukti meliputi: a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); b) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); h) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil); i) Surat Keputusan (Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan, Pembetulan dan Keberatan); j) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); k) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) l) Tanda Bukti Pembayaran (TBP); m) Surat Tanda Setoran (STS); n) Nota Kredit dari Bank; o) Surat Perjanjian; p) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; q) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau r) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara: a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan penerbitan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam Register STS. b) Penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya. 5) Penyetoran penerimaan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
60. f.Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut: Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan Pajak Daerah Bendahara Penerimaan SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan retribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bendahara Penerimaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD, kecuali:
  1. 1.Hal-hal terkait pajak dikelola oleh Bendahara Penerimaan SKPD
  2. 2.Hal-hal yang terkait Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Daerah Hibah Dana Darurat Retribusi Daerah tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
  3. 3.Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait.
  4. 4.Pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Khusus Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan
61. g.Aturan teknis terkait Pelaksanaan Pendapatan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat Edaran Bupati dan Surat Keputusan Kepala SKPKD.
  1. 2.Pihak Terkait
62. a.BUD;
63. b.Kuasa BUD;
64. c.Bendahara Penerimaan SKPKD;
65. d.Bendahara Penerimaan SKPD; dan
66. e.Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
  2. 1.Tahap Penetapan dan Penagihan Bagian 1 – Penetapan Pendapatan 1) Dalam rangka pemungutan Pendapatan Daerah, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan Pendapatan Daerah. 2) Penetapan pendapatan dapat berupa: a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); b) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) c) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD); d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); h) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil); i) Surat Keputusan (Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan, Pembetulan dan Keberatan); j) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRA); k) Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRA) l) Tanda Bukti Pembayaran (TBP); m) Surat Tanda Setoran (STS); n) Nota Kredit dari Bank; o) Surat Perjanjian; p) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan; q) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau r) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 3) Penetapan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat dilakukan secara elektronik. 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 5) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagai dasar penagihan. 6) Penagihan Pendapatan Daerah dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 7) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan berdasarkan dokumen penetapan. 1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga. 2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan. 3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada Pemerintah Daerah. 4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak ketiga; c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD. 5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan pendapatan kepada pihak ketiga; b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK- SKPD dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik penagihan pendapatan. 6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar Pendapatan Daerah.
  3. 2.Tahap Penerimaan Pendapatan 1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikut: a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan. c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak ketiga. 2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai, dilakukan sebagai berikut: a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:
(1)Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;
(2)Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan. 3) Penerimaan Daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi. 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran. 5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan dengan cara: a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD. b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi sebagai berikut:
(1)Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;
(2)Dalam hal penerimaan pemberitahuan /notifikasi tidak diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD;
(3)Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan. 6) Penerimaan Pendapatan Daerah ke RKUD secara non tunai dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan validasi dan penerimaan pendapatan secara non tunai terdiri dari: a) Penerimaan pendapatan secara transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non bank. b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, Qris/Barcode, tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya. 7) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

3.Tahap Penyetoran Pendapatan 1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati. 2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. I. Prosedur pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan
1.Deskripsi Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) yang berupa SKPDLB /SKRDLB/Dokumen lainnya yang bersamakan bagi pendapatan selain pajak dan retribusi daerah sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

a.kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
b.adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:
a.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. dengan kriteria sebagai berikut: 1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan 2) objek penerimaan daerah yang sama.
b.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
c.Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
d.Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Pihak terkait.
a.Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu; b.PPKD;
c.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan d.BUD
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan.
a.Tahap Penerbitan SKLB: 1) PA menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah. 2) Berdasarkan informasi informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah, PA menugaskan bendahara penerimaan untuk melakukan verifikasi. 3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah. 4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti : a) Surat permohonan pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang melampirkan dokumen persyaratan kelebihan pembayaran sesuai ketentuan. b) Kesesuaian dokumen Surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lainnya untuk pendapatan selain pajak dan retribusi daerah dengan bukti setor pembayaran pajak /retribusi/pendapatan lainnya yang telah divalidasi bank. c) Catatan penerimaan pendapatan pajak /retribusi/pendapatan lainnya berdasarkan BKU dan informasi dari petugas pungut pajak /retribusi/pendapatan lainnya. 5) Berdasarkan hasil verifikasi sesuai, Bendahara Penerimaan menyiapkan SPP-SKLB untuk disampaikan ke PA melalui PPK SKPD. 6) Berdasarkan SKLB yang disampaikan bendahara penerimaan, PPK SKPD melakukan verifikasi untuk menguji keabsahan bukti dasar pengajuan kelebihan pendapatan dan penyebab kelebihan pembayaran. 7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyampaikan SPM-SKLB kepada PA untuk mendapatkan pengesahkan dan menerbitkan SPM- SKLB.
b.Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah: 1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya. 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan. BUD akan memproses pengajuan Surat Perintah Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan dibebankan pada rekening pendapatan berkenaan dengan menerbitkan dokumen SP2.
c.Tahap Penyesuaian Pencatatan 1) Berdasarkan SP2/Nota Pemindahbukuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah. 2) Berdasarkan SP2/Nota Pemindahbukuan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi Format STS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. Surat Tanda Setoran (STS) No. STS : ………….. Tanggal : ………….. Bank : ………….. No. Rekening : ………….. Penerimaan Tanggal : ………….. Harap diterima uang sebesar Rp ……………. (terbilang ………………………………) Dengan Rincian Penerimaan sebagai berikut : No. Kode Rekening Uraian Jumlah JUMLAH Mengetahui, disiapkan oleh, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Nama Nama NIP. ……….. NIP. ………..
b.Ilustrasi Format Register STS PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. Surat Tanda Setoran (STS) REGISTER STS Periode:……………… No. No. STS Tanggal Kode Rekening Uraian Jumlah Saldo Ket disetujui oleh, disiapkan oleh, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Nama Nama NIP. ……….. NIP. ……….. J. Pembukuan Bendahara Penerimaan
1. 1.Deskripsi
a.Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.
b.Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut: a) Laporan Penerimaan dan Penyetoran b) Register STS c) Buku Kas Umum d) Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank 2) Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, antara lain: a) Tanda Bukti Penerimaan b) Surat Tanda Setoran c) Nota Kredit Bank d) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di atas 3) Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain: a) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai b) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening bendahara penerimaan c) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum Daerah 4) Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Pihak Terkait
a.BUD;
b.Kuasa BUD;
c.Bendahara Penerimaan SKPD; dan
d.Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD;
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pembukuan atas Penerimaan Tunai 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkanTanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
b.Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non Tunai 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran. 3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
c.Pembukuan atas Penerimaan di RKUD 1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan. 2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.
1. 4.Dokumen yang digunakan
a.Ilustrasi Format Buku Kas Umum PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. BUKU KAS UMUM (BKU) Periode:……………… No. Tanggal No. Bukti Kode Rekening Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Rp ……………………………….. ( terbilang …………………………………………. ) terdiri dari :
a.Tunai : Rp ……………………
b.Bank : Rp …………………… disetujui oleh, disiapkan oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Nama Nama NIP. ……….. NIP. ………..
b.Ilustrasi Format Buku Pembantu Kas Tunai PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Periode:……………… No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo disetujui oleh, disiapkan oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Nama Nama NIP. ……….. NIP. ………..
c.Ilustrasi Format Buku Pembantu Bank PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD ….. BUKU PEMBANTU BANK Periode:……………… No. Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo disetujui oleh, disiapkan oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Nama Nama NIP. ……….. NIP. ……….. K. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
1. 1.Deskripsi
a.Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.
b.Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut: 1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
c.Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
d.BendaharaPenerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
e.Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan: 1) BKU; 2) Laporan Penerimaan dan Penyetoran; 3) Register STS; 4) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan 5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu.
f.Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
g.Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi: 1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait. 2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait. 3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
1. 2.Pihak Terkait
a.BUD;
b.Kuasa BUD;
c.Bendahara Penerimaan SKPD; dan
d.Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagian 1 – Bendahara Penerimaan Pembantu 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penutupan BKU. 2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran. 3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. 4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan penutupan BKU. 2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan Penyetoran. 3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. 4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. 6) Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.
b.Tahap Penyampaian LPJ Administratif 1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan: a) BKU. b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran. c) Register STS. d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah. e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait. b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait. c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan. 4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran. 5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
c.Tahap Penyampaian LPJ Fungsional 1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan (approval), menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD 2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi penerimaan.
1. 4.Dokumen yang digunakan
a.Ilustrasi Format LPJ Bendahara Penerimaan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu PERIODE : A. Penerimaan Rp…………….
1. 1.Tunai melalui bendahara penerimaan. Rp…………….
2. 2.Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp…………….
3. 3.Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp…………….
4. 4.Melalui ke rekening kas umum daerah Rp……………. B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp……………. C. Jumlah penyetoran Rp……………. D. Saldo Kas di Bendahara Rp…………….
5. 1.Bendahara Penerimaan Rp…………….
6. 2.Bendahara Penerimaan Pembantu…… Rp…………….
7. 3.Bendahara Penerimaan Pembantu…… Rp…………….
8. 4.dst…….. Rp…………….
b.Ilustrasi Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …… Laporan Penerimaan dan Penyetoran Periode: ………….. disetujui oleh, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nama NIP: ........ No. PENDAPATAN PENERIMAAN PENYETORAN Kode Rekening Nama Rekening Tanggal No. Bukti Jumlah Tanggal No. Bukti Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penerimaan: Tunai : Rp Non Tunai rek SKPD : Rp RKUD : Rp Total : Rp Jumlah Penyetoran: Tunai : Rp Transfer : Rp Total : Rp Saldo Kas di Bendahara Penerimaan: Tunai : Rp Bank : Rp disiapkan oleh, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Nama NIP: ........ L. Rekonsiliasi Penerimaan
1. 1.Deskripsi
a.Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
b.PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi: a) kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. b) evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan. c) analisis capaian realisasi penerimaan. 2) Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi. 3) Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
1. 2.Pihak Terkait a) BUD; b) Kuasa BUD; c) Bendahara Penerimaan SKPD; dan d) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.
2. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu: 1) Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi RKUD 2) Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan kepada Bendahara Penerimaan SKPD. 3) Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 4) PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan menampilkan data setiap bulan. 5) PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi penerimaan.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi Format Rekonsiliasi Penerimaan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD …………. Rekonsiliasi Penerimaan Tahun Anggaran ….. A.A. Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan Rp. B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
a.……………… Rp.
b.……………… Rp.
c.Dst Rp. Total Rp.
a.……………… Rp.
b.……………… Rp.
c.Dst Rp. Total Rp. M. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
1. 1.Deskripsi
a.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
b.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
c.Belanja hanya dapat dilakukan apabila anggarannya tersedia dan tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.
d.PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
e.Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
f.Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
g.Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA-SKPD dan SPD.
i.Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
j.Bupati, PA/KPA dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD;
k.Pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
l.Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dilaksanakan bertahap sesuai kesiapan infrastruktur. N. Permintaan Pembayaran
1. 1.Deskripsi
a.Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening Belanja.
b.Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
c.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
d.Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
e.Pengajuan SPP kepada KPA disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
f.Jenis SPP terdiri dari: 1) SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 2) SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 3) SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. 4) SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. SPP-LS terdiri dari: (a) SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan; (b) SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan (c) SPP-LS untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS.
h.SPP yang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP-TU dan SPP- LS. O. Perintah Membayar
1. 1.Deskripsi
a.Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD.
b.Perintah membayar didahului dengan verifikasi belanja oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
c.Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
d.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
e.Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran.
f.SPM diajukan kepada Kuasa BUD: 1) Paling cepat 1 (satu) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak SPM disahkan oleh PA/KPA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit-Kerja SKPD yang berkedudukan di wilayah Perkotaan; 2) Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak SPM disahkan oleh PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang berkedudukan di luar wilayah Perkotaan.
g.Jenis SPM terdiri atas: 1) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 2) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan. 3) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. 4) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
h.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
i.PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.
j.PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan pencatatan pada register SPM.
k.PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
l.PA/KPA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penganggaran, pembayaran, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas SPM yang diajukan kepada Kuasa BUD. P. Perintah Pencairan Dana
1. 1.Deskripsi
a.Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
b.Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerja untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan pembayaran kepada pihak- pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan.
c.Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
d.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD atas beban APBD berdasarkan SPM.
e.Jenis SP2D terdiri atas : 1) SP2D-UP 2) SP2D-GU 3) SP2D-LS 4) SP2D-TU
f.Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
g.Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
h.Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 1) meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD; 2) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 3) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
i.Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: 1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); 2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD; 3) tidak melampirkan checklist kelengkapan dokumen; 4) tidak sesuai SPD dan DPA-SKPD; 5) tidak melampirkan ringkasan belanja / daftar nominatif dan billing pajak; 6) pengeluaran tersebut melampaui pagu.
j.Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM.
k.Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang didokumentasikan dalam SP2D.
l.Penolakan pencairan dana LS (return/reject) akan dilakukan oleh pihak bank apabila tidak sesuai nama penerima dana dengan nomor rekening penerima, dan/atau rekening penerima dana tidak aktif, dan/atau nomor rekening tidak valid dan/atau NPWP tidak sesuai dengan NPWP penerima dan/atau lampiran bukti pemotongan (pajak dan potongan lainnya) tidak sesuai dengan potongan yang tertera di SPM.
m.Dalam hal penolakan pencairan dana LS dilakukan oleh bank, Kuasa BUD selanjutnya meneruskan surat return/reject dari bank kepada PA/KPA paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat penolakan disampaikan oleh bank untuk segera dilakukan perbaikan data oleh PA/KPA.
n.Kuasa BUD menyampaikan data perbaikan atas transaksi penolakan pencairan dana LS kepada bank paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat perbaikan data dari PA/KPA.
o.BUD/Kuasa BUD tidak bertanggung jawab terhadap penganggaran, belanja, pembayaran, bukti-bukti belanja dan pembayaran, pertanggungjawaban, pelaporan, substansi kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan dan hasil pekerjaan atas SPM yang diajukan oleh PA/KPA kepada Kuasa BUD. Q. Mekanisme Uang Persediaan (UP)
1. 1.Deskripsi
a.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang, menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
b.UP terdiri dari UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (UP KKPD)
c.Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (revolving) sepanjang dananya masih tersedia.
d.Pengisian kembali UP diberikan apabila: 1) untuk UP Tunai, apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan. 2) untuk UP KKPD, berdasarkan informasi yang berupa billing statement (Bulanan atau Sementara) diterima dari Bank Penerbit KKPD.
e.Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS.
f.Batas maksimal nilai UP untuk tiap-tiap SKPD adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa dalam tahun anggaran berkenaan. Jika penetapan APBD sudah memasuki tahun anggaran berjalan (terlambat penetapan) maka batas maksimal nilai UP mempedomani anggaran tahun sebelumnya.
g.Besaran UP masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dalam hal APBD terlambat disahkan maka Bupati menetapkan peraturan tentang pengeluaran kas mendahului penetapan APBD.
h.Dalam hal pelaksanaan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
1. 2.Pihak Terkait
a.Bendahara Pengeluaran;
b.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
c.Pengguna Anggaran; dan
d.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bendahara Pengeluaran 1) Membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya yang terdiri dari: a) Surat Pengantar SPP-UP; b) Surat Permintaan Pembayaran SPP-UP; c) Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP; d) Ringkasan SPP-UP; e) Keputusan Bupati tentang Besaran UP; f) Surat Pernyataan PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; g) Lampiran lain yang diperlukan. 2) menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD; 3) mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: a) Buku Kas Umum; b) Buku Pembantu Bank; c) Buku Pembantu Pajak; d) Buku Pembantu Panjar; e) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja; 4) Menerima dan menyimpan dana dari bank; 5) Melakukan pencatatan pada register SPP/SPM/SP2D-UP.
b.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus 1) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-UP; 2) Apabila dokumen SPP-UP didapatkan tidak lengkap dan/atau tidak absah dan/atau tidak sesuai, PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara unit organisasi bersifat khusus paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-UP; 3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-UP dan menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-UP diterima untuk ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 4) Dokumen kelengkapan SPM-UP adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai cukup yang ditandatangani PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 5) Menyampaikan rancangan SPM-UP kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus untuk diotorisasi; 6) Melakukan pencatatan pada register SPM;
c.PA/KPA unit organisasi bersifat khusus 1) Menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang memuat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang telah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus; 2) Menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus; 3) Menyampaikan SPM-UP kepada Kuasa BUD; 4) Menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara unit organisasi bersifat khusus.
d.Kuasa Bendahara Umum Daerah 1) Meneliti kelengkapan SPM-UP. 2) Menerbitkan SP2D apabila SPM-UP dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM-UP diterima. 3) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D yaitu: a) SPM-UP dan kelengkapannya; b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; dan c) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus. 4) Menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain. 5) Menyerahkan SP2D kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. 6) Mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran. 7) Dalam hal dokumen SPM tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-UP kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-UP.
1. 4.Dokumen yang digunakan
a.Ilustrasi Surat Pengantar SPP-UP PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ............................ Tahun .............. SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor Tahun.................tentang………..,bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut :
a.Urusan Pemerintahan : ..................................
b.SKPD : .............................
c.Tahun Anggaran : ................................
d.Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ........................
e.Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. ........................ (terbilang………………………… …….)
f.Nama Bendahara Pengeluaran : ...........................
g.Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. ....................... (terbilang………………………… ………)
h.Nama dan Nomor Rekening Bank : .............................. .........,tanggal ........... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
b.Ilustrasi Surat Permintaan Pembayaran SPP-UP PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor : …………………………………… Uang Persediaan SPP-UP
1. 1.Nama SKPD : ……………………………………
2. 2.Nama Pengguna Anggaran : ……………………………………
3. 3.Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………………
4. 4.NPWP Bendahara Pengeluaran :
5. 5.Nama Bank : ……………………………………
6. 6.Nomor Rekening Bank : ……………………………………
7. 7.Untuk Keperluan : ……………………………………
8. 8.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal ……………. Sebesar: Rp ……………………… (Terbilang ) No Uraian I SPD Tanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: …………………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ……………………… Rp. II SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: …………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: …………………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal…… Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
c.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-UP PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
10. 10.Dst Terbilang :##..........rupiah## Mengetahui/Menyetujui : (Tempat, Tanggal) PA/KPA BP/BPP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP….. NIP…..
d.Ilustrasi Ringkasan SPP-UP PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : .................. Tahun ............... RINGKASAN Berdasarkan Keputusan Bupati Daerah Nomor ................. Tanggal ............ tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD ................ sejumlah Rp. ................. Terbilang...................... .................,............... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
e.Ilustrasi SPM-UP Tahun Anggaran No. SPM : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan – potongan : PEMERINTAH DAERAH No. Uraian Jumlah Keterangan (No. Rekening) Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp SKPD : …………………… Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) Bendahara/pihak lain : …………………… No. Uraian Jumlah Keterangan No. Rekening Bank : …………………… (No. Rekening) Nama Bank : …………………… NPWP : …………………… Jumlah Rp ,- Dasar Pembayaran : Untuk Keperluan : Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp ,- Jumlah Potongan Rp ,- Jumah Rp…..,- Jumlah Yang Dibayarkan Rp ,- Uang Sejumlah: ( ) Jumlah SPP Yang Diminta: Rp……….,- … … …, tanggal … … … (terbilang ) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* (tanda tangan) (nama lengkap) Nomor dan Tanggal SPP NIP. SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
f.Ilustrasi SP2D-UP PEMERINTAH DAERAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : …………….. Nomor SPM : Tanggal : Nama SKPD : Dari : BUD/Kuasa BUD NPWP : Tahun Anggaran Bank Pengirim : …………………………………………………………………………… Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … … Uang sebesar Rp … … … (terbilang ) Kepada : …………………………………….. NPWP : …………………………………….. No. Rekening Bank : …………………………………….. Bank Penerima : …………………………………….. Keperluan Untuk : …………………………………….. Pagu Anggaran : Rp. …………………….…………. NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Ju ml ah Potongan-potongan: No. Uraian (No. Rekening) Ju ml ah (Rp) Keterangan 1. 2. Ju ml ah Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. Uraian (No. Rekening) Ju ml ah (Rp) Keterangan 1. 2. Ju ml ah SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta Rp ,- Jumlah Potongan Rp ,- Ju ml ah yang Dibayarkan Rp ,- Uang Seju ml ah:…………………………… Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk … … …, tanggal … … … Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Penerima (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
g.Ilustrasi Surat Pernyataan Pengguna Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…… SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-UP Nomor : .................... Sehubungan dengan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP- UP) Nomor : .......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp…………. (terbilang) untuk keperluan SKPD Dinas/Badan .................. Tahun Anggaran .........., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
1. 1.Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA- SKPD Dinas/Badan
2. 2.Jumlah Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-UP SKPD kami. Malinau, tanggal Pengguna Anggaran, (tandatangan) (nama lengkap) NIP. ................
h.Ilustrasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................ SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Sehubungan dengan pengajuan SPM : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang………………….) Jenis Belanja : Keperluan : Pembayaran ....................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD…. Dengan ini menyatakan bahwa :
1. 1.Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya BUDt ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Malinau,…….. PA/KPA Materai (tanda tangan) (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
i.Ilustrasi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD............ ..... SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :…………………………..… Kode SKPD :………………………..……… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..………… Keperluan : Pembayaran .......................... Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang………………………………………………………………………………….) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD………………….., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,…………………… . PENGGUNA ANGGARAN Materai …………………………… … Pangkat ………….. NIP…………………….
j.Ilustrasi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................ SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SPP-UP NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Keperluan : Pembayaran ....................... Jenis Belanja : Nomor SPP-UP : Tanggal SPP-UP : Nilai SPP-UP : (Terbilang………………….) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD………………….., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP-UP tersebut di atas dan SPP-UP di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,………………… …. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN Materai (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. .................
k.Ilustrasi Register Surat Perintah Membayar (SPM-UP) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU No Urut Tanggal Nomor SPM Uraian Jumlah SPM (Rp) UP GU TU LS UP GU TU LS 1 2 3 4 5 REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPD : …………….. Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
l.Ilustrasi Register SPP-SPM-SP2D PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…….. TAHUN ANGGARAN ……. REGISTER SPP/SPM/SP2D NoJenis (UP/GU/TU/LS) SPP SPM SP2D Uraian Jumlah Keterangan Tgl Nomor Tgl Nomor Tgl Nomor Periode:…………….. BENDAHARA PENGELUARAN Nama NIP.
m.Ilustrasi Register SP2D PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU REGISTER SP2D Halaman No Urut Tanggal Nomor SP2D Uraian Jumlah SP2D (Rp) UP GU TU LS UP GU TU LS Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 1 2 3 4 5 Jumlah ………. Tanggal…….. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) Nip.
n.Ilustrasi Surat Penolakan Pencairan Dana PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ..............,........................20..... Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perihal : Pengembalian SPM ............................................... Di Tempat Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor ......................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidakmemenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :
1. 1..........................................................................
2. 2..........................................................................
3. 3.......................................................................... Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Nama Lengkap) NIP. R. Proses Pelimpahan Uang Persediaan
4. 1.Deskripsi
a.Untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD khususnya yang dikelola oleh KPA, atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
b.Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja- belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
c.Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari PA.
d.Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP.
e.Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh KPA serta waktu pelaksanaan kegiatan.
f.Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku terkait.
g.Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
h.Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.
1. 2.Pihak Terkait
a.Bendahara Pengeluaran;
b.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
c.Kuasa Pengguna Anggaran; dan
d.Pengguna Anggaran.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bendahara Pengeluaran Pembantu: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada PA melalui KPA. 2) Menerima pelimpahan UP. 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku- buku terkait. 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti verifikasi transaksi.
b.Kuasa Pengguna Anggaran Menyetujui usulan besaran pelimpahan UP yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
c.Bendahara Pengeluaran 1) Bendahara Pengeluaran meneliti usulan besaran pelimpahan UP yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 2) Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh PA, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. 3) Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku terkait.
d.Pengguna Anggaran PA memberikan persetujuan dan menetapkan besaran pelimpahan UP sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP yang dituangkan dalam Surat Keputusan PA. S. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1. 1.Deskripsi
a.Uang panjar adalah uang yang diberikan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membantu kelancaran operasional kegiatan yang sifatnya terikat waktu dan tempat.
b.Belanja melalui uang panjar adalah pengeluaran berdasarkan kegiatan yang telah dianggarkan dan tidak bisa langsung dipertanggungjawabkan oleh pelaksana pada saat itu.
c.Pemberian uang panjar untuk biaya perjalanan dinas ditransfer langsung ke rekening pelaksana perjalanan dinas dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
d.Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
e.Pertanggungjawaban uang panjar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
1. 2.Pihak Terkait
a.Pelaksana Perjalanan Dinas;
b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
c.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pelaksana Perjalanan Dinas 1) Pembayaran Perjalanan Dinas secara Non Tunai dilakukan melalui nomor rekening yang dimiliki masing-masing Pelaksana Perjalanan Dinas atau ke salah satu Pelaksana Perjalanan Dinas selaku Koordinator yang tercantum dalam Surat Perintah; 2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran panjar perjalanan dinas; 3) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran setelah Pelaksana Perjalanan Dinas memberikan pertanggungjawaban (penggantian/reimburse); 4) Pertanggungjawaban SPJ rampung baik dari panjar maupun penggantian/reimburse diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat tugas berakhir; 5) Jika terdapat kelebihan panjar, Pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPJ rampung; 6) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran penggantian/reimburse uang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pertanggungjawaban diberikan dengan memperhatikan kas pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; 7) Dalam hal perjalanan dinas batal dilaksanakan karena kondisi tertentu maka Pelaksanan Perjalanan Dinas wajib mengembalikan panjar/ uang muka ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjalanan dinas dibatalkan; 8) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat langsung membayarkan biaya transportasi dan penginapan langsung ke pihak penyedia jasa.
b.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Berdasarkan permintaan secara tertulis yang dilampiri dengan Surat Perintah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Pelaksana Perjalanan Dinas. 2) Apabila dari hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Pelaksana Perjalanan Dinas. 3) Apabila dari hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat kelebihan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Pelaksana Perjalanan Dinas ke rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. T. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar
1. 1.Deskripsi
a.Dalam proses belanja menggunakan Uang Persediaan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa.
b.Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam NPD yang diajukan oleh PPTK.
c.Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti- bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.
d.Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.
1. 2.Pihak Terkait
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
c.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1) PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia barang/jasa. 2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil. 3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD. 4) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan. 5) PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.
b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 1) Menerima NPD yang diajukan oleh PPTK. 2) Memberikan persetujuan terhadap NPD. 3) Menyampaikan NPD kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
c.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran. b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan. c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/ pernyataan atas pencatatan/ pendaftaran BMD. d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP.
1. 4.Dokumen yang Digunakan Ilustrasi Nota Pencairan Dana SKPD….. NOTA PENCAIRAN DANA (NPD) No: ….. Tanggal: … Jenis NPD PPTK panjar : Tanpa panjar Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : No.DPA : Tahun Anggaran : Rincian Belanja : No. Kode Rekening Uraian Anggaran Sisa Anggaran Pencairan Jumlah Disetujui oleh, Disiapkan oleh, PA/KPA PPTK Nama Nama NIP NIP U. Mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU)
2. 1.Deskripsi
a.Ganti Uang Persediaan merupakan permintaan kembali/ pengisian kembali dana yang dipergunakan sebagai pengganti uang persediaan.
b.Ganti Uang Persediaan dapat diberikan apabila dana uang persediaan telah dipertanggungjawabkan untuk UP Tunai dan setelah billing statement (Bulanan/Sementara) diterima dari Bank Penerbit KKPD untuk UP KKPD.
c.Ganti Uang Persediaan tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
d.Kelengkapan dokumen terhadap belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui mekanisme GU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus dalam rangka mengganti UP.
f.Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus dan tidak melebihi besaran UP.
1. 2.Pihak Terkait
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara unit organisasi bersifat khusus;
c.PPK-SKPD/PPK-unit SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus;
d.PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; dan
e.Kuasa BUD.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; 2) Menyerahkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan 3) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan yang menggunakan UP.
b.Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan pelimpahan UP Bendahara Pengeluaran Pembantu dari PPTK SKPD; 2) Penelitian dokumen belanja dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti keabsahan bukti belanja secara administratif; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses meneliti, Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 4) Memungut dan menyetorkan pajak dan potongan- potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 5) Menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP kepada KPA melalui PPK/PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 6) Menyampaikan LPJ-limpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ-UP Bendahara Pengeluaran. 7) Menerima dan menyimpan pelimpahan UP berikutnya dari Bendahara Pengeluaran sebesar pelimpahan UP yang terpakai dan telah dipertanggungjawabkan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. 8) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari : a) Buku Kas Umum; b) Buku Pembantu Kas Tunai; c) Buku Pembantu Bank; d) Buku Pembantu Pajak; e) Buku Pembantu Panjar; f) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
c.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus 1) Menerima dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP dari PPTK SKPD; 2) Menerima LPJ-limpahan UP dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang dilampiri bukti verifikasi transaksi; 3) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; 4) Melakukan penelitian belanja dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti keabsahan bukti belanja; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 5) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penelitian, Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. 6) Apabila dokumen administrasi pembayaran dan LPJ-Limpahan UP dari Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran meminta Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. 7) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/KPA unit organisasi bersifat khusus yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan. 8) Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah. 9) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan lengkap dan sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus membuat SPP-GU disertai dokumen lainnya yang terdiri dari: a) Ringkasan SPP-GU; b) Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU; c) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/KPA unit organisasi bersifat khusus; d) Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap; e) Salinan SPD; f) Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan; g) Bukti-bukti pemotongan pajak dan potongan- potongan lainnya yang disetor oleh bendahara pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus yang menggunakan Uang Persediaan; h) Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban GU; dan i) Lampiran lain yang diperlukan. 10) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus melalui PPK-SKPD berupa LPJ- UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 11) Menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus. 12) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: a) Buku Kas Umum; b) Buku Pembantu Kas Tunai; c) Buku Pembantu Bank; d) Buku Pembantu Pajak; e) Buku Pembantu Panjar; f) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. 13) Menerima dan menyimpan dana dari bank; 14) Melaksanakan pembayaran dari GU yang dikelolanya secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus ke rekening Penerima serta menyerahkan bukti pembayaran kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa; 15) Bukti pembayaran dapat berupa secara elektronik. 16) Melaksanakan pembayaran dari GU yang diterimanya untuk transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang KKPD; 17) Menerima bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak ketiga; 18) Dalam hal pembelian dilakukan melalui media toko daring yang terintegrasi dengan sistem informasi pengadaan pemerintah sampai dengan nilai Rp.10.000.000,00 maka BP/BPP tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggunjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa : a) Surat perintah kerja/surat perjanjian dan kontrak; b) Materai; c) Cap penyedia; dan d) Tanda tangan penyedia 19) Melakukan pencatatan pada Register SPP-SPM- SP2D.
d.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/PPK unit organisasi bersifat khusus 1) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP dan SPP-GU beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus. 2) PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus dengan langkah berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana belanja terkait telah tersedia; c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti- bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait. d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti- bukti transaksinya. 3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-GU. 4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-GU dan menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan dalam draft SPM-GU paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-GU diterima untuk ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 5) Dokumen kelengkapan SPM-GU adalah sebagai berikut : a) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. b) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD). (Rekapitulasi Belanja ) c) menyerahkan rancangan SPM-GU dan dokumen kelengkapan SPM-GU kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus untuk diotorisasi. d) Melakukan pencatatan pada register SPM.
e.Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit organisasi bersifat khusus: 1) Menandatangani Laporan Pertanggungjawaban UP, Surat Pernyataan PA/KPA unit organisasi bersifat khusus, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; 2) Menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus; 3) Menyampaikan SPM-GU beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; 4) Menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus.
f.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1) meneliti kelengkapan SPM-GU yang diterima dari PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 2) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan 3) kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D yaitu: a) SPM-GU dan kelengkapannya; b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; c) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA unit organisasi bersifat khusus (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); dan d) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. 4) menerbitkan SP2D apabila SPM-GU dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja semenjak pengajuan SPM-GU diterima; 5) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain; 6) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/KPA unit organisasi bersifat khusus; 7) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; 8) Dalam hal dokumen SPM-GU tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-GU kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM- GU.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi Surat Permintaan Pembayaran SPP-GU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor : …………………………………… Ganti Uang Persediaan SPP-GU
1. 1.Nama SKPD : ……………………………………
2. 2.Nama Pengguna Anggaran : ……………………………………
3. 3.Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………………
4. 4.NPWP Bendahara Pengeluaran : ……………………………………
5. 5.Nama Bank : ……………………………………
6. 6.Nomor Rekening Bank : ……………………………………
7. 7.Untuk Keperluan : ……………………………………
8. 8.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: ………… tanggal …… Sebesar: Rp ………… (Terbilang ) No Uraian I SPD Tanggal : ……………………….. Nomor: …………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: …………. Rp. Dst : ……………………….. Dst: ……………… Rp. II SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: ………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ……….. Rp. Dst : ……………………….. Dst: …………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal…. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
b.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-GU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
10. 10.Dst
c.Ilustrasi SPM-GU Tahun Anggaran: No. SPM : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan – potongan : PEMERINTAH DAERAH No. Uraian Jumlah Keterangan (No. Rekening) Supaya menerbitkan SP2D Kepada: Jumlah Rp…… SKPD : …………………… Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM) Bendahara/pihak lain : …………………… No. Uraian Jumlah Keterangan No. Rekening Bank : …………………… (No. Rekening) Nama Bank : …………………… NPWP : …………………… Jumlah Rp ,- Dasar Pembayaran : Untuk Keperluan : Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp ,- Jumlah Potongan Rp ,- Jumah Rp…… Jumlah Yang Dibayarkan Rp ,- Uang Sejumlah: ( ) Jumlah SPP Yang Diminta: Rp ,- … … …, tanggal … … … (terbilang ) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (nama lengkap) Nomor dan Tanggal SPP NIP. SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
d.Ilustrasi SP2D GU PROVINSI DAERAH SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) Nomor : …………….. Nomor SPM : Tanggal : Nama SKPD : Dari : BUD/Kuasa BUD NPWP : Tahun Anggaran Bank Pengirim : …………………………………………………………………………… Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor … … … … Uang sebesar Rp … … … (terbilang ) Kepada : …………………………………….. NPWP : …………………………………….. No. Rekening Bank : …………………………………….. Bank Penerima : …………………………………….. Keperluan Untuk : …………………………………….. Pagu Anggaran : Rp. …………………….…………. NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN JUM LAH (Rp) 1 2 3 Juml ah Potongan-potongan: No. Uraian (No. Rekening) Juml ah (Rp) Keterangan 1. 2. 3. Juml ah Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D) No. Uraian (No. Rekening) Juml ah (Rp) Keteranga n 1. 2. 3. 4. Juml ah SP2D yang Dibayarkan Jumlah yang Diminta Rp ,- Jumlah Potongan Rp ,- Juml ah yang Dibayarkan Rp ,- Uang Sejuml ah: Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk tanggal … … … Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Peneri ma (tanda tangan) (nama lengkap) NIP.
e.Ilustrasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak GU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................... SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :……………………………….......................... Kode SKPD :……………………………………………........ Nomor/Tanggal DPA SKPD :………………………………………………… Sehubungan dengan pengajuan SPM : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang………………….) Jenis Belanja : Keperluan : Pembayaran ....................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD…. Dengan ini menyatakan bahwa :
1. 1.Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Malinau,…….. PENGGUNA ANGGARAN//KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai (tanda tangan) (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
f.Ilustrasi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................ SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :…………………………..… Kode SKPD :………………………..……… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..………… Keperluan : Pembayaran ........................ Nomor SPM : Tanggal : Nilai : (Terbilang………………………) Saldo Real ATKP : Bukti Potong Pajak (ATKP) : Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD………………….., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,………… PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai …………………… Pangkat ………….. NIP…………………
g.Ilustrasi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.................... SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SPP-GU NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Keperluan : Pembayaran ....................... Jenis Belanja : Nomor SPP-GU : Tanggal SPP-GU : Nilai SPP-GU : (Terbilang………………….) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD………………….., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP-GU tersebut di atas dan SPP-GU di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,…………… PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN Materai (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. .................
h.Ilustrasi Register Surat Perintah Membayar (GU) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS SKPD : …………….. No Urut Tanggal Nomor SPM Uraian Jumlah SPM (Rp) UP GU TU LS UP GU TU LS 1 2 3 4 5 Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
i.Ilustrasi Register SPP-SPM-SP2D GU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…….. TAHUN ANGGARAN ……. REGISTER SPP/SPM/SP2D N No Jenis (UP/GU/TU/LS) SPP SPM SP2D Uraian Jumlah Keterangan Tgl Nomor Tgl Nomor Tgl Nomor BENDAHARA PENGELUARAN Nama NIP… PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU REGISTER SP2D No Urut Tanggal Nomor SP2D Uraian Jumlah SP2D (Rp) UP GU TU LS UP GU TU LS Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 1 2 3 4 5 Jumlah ………. Tanggal…….. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) Nip.
j.Ilustrasi Surat Penolakan Pencairan Dana PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D ..............,........................20...... Nomor : Kepada Yth. Lampiran : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perihal : Pengembalian SPM Di Tempat Bersama ini terlampir Surat Perintah Membayar Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/langsung (SPM-UP/GU/TU/LS Saudara Nomor ................... tanggal...........20.......... dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai berikut :
1. 1..........................................................................
2. 2..........................................................................
3. 3......................................................................... Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Nama Lengkap) NIP.
k.Ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN Besaran UP berdasarkan SK KDH : Uang Persediaan (UP) Awal Periode : Penggunaan Uang Persediaan : Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : Urusan : Bidang Urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Belanja Periode Ini Akumulasi Belanja Sisa Anggaran Urusan : Bidang Urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Belanja Periode Ini Akumulasi Belanja Sisa Anggaran Informasi Pajak PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 24 POTONGAN LAIN-LAIN TOTAL Bendahara Pengeluaran Nama NIP.
l.Ilustrasi Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban GU NO. NO. SPM NO. SP2D KODE AKUN BELANJA POTONGAN PAJAK NPWP REKANAN/BE NDAHARA NAMA REKANAN/ BENDAHA RA NTPN KODE NTB/NTP ID BILLING KET NOMOR NILAI NOMOR NILAI KODE AKUN JENIS PAJAK JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 Malinau, Bendahara Pengeluaran NAMA NIP V. Pertanggungjawaban Uang Persediaan (Ganti Uang Nihil)
1. 1.Deskripsi
a.Untuk tertib Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Tahun Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan disampaikan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
b.Pada akhir tahun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak dipergunakan.
c.Dalam melakukan pertanggungjawaban Uang Persediaan dokumen yang disampaikan adalah : 1) Surat Pengantar dari PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 2) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; 3) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 4) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); 5) Surat Tanda Setoran (apabila ada kelebihan/sisa UP).
d.Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.
1. 2.Pihak Terkait
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
b.Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara unit organisasi bersifat khusus;
c.PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus);
d.PA/KPA Bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan
e.Kuasa Bendahara Umum Daerah.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; 2) Menyerahkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 3) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan yang menggunakan UP.
b.Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan pelimpahan UP Bendahara Pengeluaran Pembantu dari PPTK SKPD. 2) Melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana untuk belanja terkait tersedia; c) Meneliti keabsahan bukti belanja; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. e) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. f) Memungut dan menyetorkan pajak dan potongan-potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) Menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP kepada KPA melalui PPK/PPK Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. h) Menyampaikan LPJ limpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ-UP Bendahara Pengeluaran. i) Mengembalikan sisa dana limpahan UP yang tidak digunakan dan tidak ada dokumen administrasi pembayaran serta bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah kepada Bendahara Pengeluaran secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran. j) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari:
1. 1.Buku Kas Umum;
2. 2.Buku Pembantu Kas Tunai;
3. 3.Buku Pembantu Pajak;
4. 4.Buku Pembantu Panjar;
5. 5.Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
c.Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus 1) Menerima dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan UP dari PPTK SKPD/PPTK unit organisasi bersifat khusus; 2) Menerima LPJ-limpahan UP dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang dilampiri bukti verifikasi transaksi; 3) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; 4) Melakukan penelitian belanja dengan langkah- langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan bahwa dana untuk belanja terkait tersedia; c) Meneliti keabsahan bukti belanja; d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 5) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus meminta PPTK untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan; 6) Memungut dan menyetorkan pajak dan potongan-potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Apabila dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti belanja LPJ-Limpahan UP dari Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran meminta Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan; 8) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai peraturan perundang- undangan; 9) Menyiapkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang terdiri dari: a) Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus; b) Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap; c) Bukti-bukti pemotongan pajak dan potongan- potongan lainnya yang disetor oleh bendahara pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus yang menggunakan Uang Persediaan; d) Surat Tanda Setoran (STS) sisa dana Uang Persediaan (apabila ada kelebihan/sisa UP) e) Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban UP; f) Lampiran lain yang diperlukan. 10) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: a) Buku Kas Umum; b) Buku Pembantu kas Tunai; c) Buku Pembantu Bank; d) Buku Pembantu Pajak; e) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. 11) Menyerahkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP kepada PPK-SKPD yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
d.(PPK-SKPD/PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus 1) Menerima Laporan Pertanggungjawaban UP beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus. 2) PPK-SKPD/PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus melakukan verifikasi atas LPJ Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus dengan langkah- langkah berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti- bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait; d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD/PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus mengembalikan Laporan Pertanggungjawaban UP kepada Bendahara pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban UP untuk diperbaiki dan/atau disempurnakan. 4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK Unit Organisasi Bersifat Khusus menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan beserta bukti kelengkapannya untuk disampaikan kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 5) Menyampaikan dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban UP kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Laporan Pertanggungjawaban UP Bendahara Pengeluaran/Bendahara unit organisasi bersifat khusus diterima. Dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut: a) SuratPengantar Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; b) Laporan Pertanggungjawaban uang Persediaan; c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; d) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD).
e.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 1) Menandatangani Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban UP, Laporan Pertanggungjawaban UP, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; 2) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban UP beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
f.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1) Meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP yang diterima dari PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 2) Kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP yaitu: a) Surat Pengantar dari PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; b) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (tidak termasuk bukti-bukti belanja dan pembayaran); c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; d) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA unit organisasi bersifat khusus. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); e) Surat Tanda Setoran (apabila ada kelebihan/sisa UP); f) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK unit organisasi bersifat khusus yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; g) Lampiran lain yang diperlukan 3) Menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; 4) Dalam hal dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP dinyatakan lengkap dan/atau sah dan/atau sesuai ketentuan dan/atau tidak melampaui pagu dan/atau tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menerbitkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan; 5) Menyerahkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban UP kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus; 6) Dalam hal dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban UP dan mengembalikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban UP kepada PA/KPA unit organisasi bersifat khusus.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (GU) Nomor :……./GU/Tahun …. Kepada Yth. Kuasa Bendahara Umum Daerah Di- Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor …. Tahun …. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ….., bersama ini kami mengajukan Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU) terhadap :
b.Satuan Kerja Perangkat Daerah : ………………………………………
c.Kode SKPD : …………………………………………………..
d.SPM Nomor : ………………………………………….
e.Tanggal : …………………………………………
f.Nilai SPM : …………………………………………. Terbilang : ………………………………………….
g.SP2D Nomor : ………………………………………….
h.Tanggal : ………………………………………….
i.Nilai SP2D : …………………………………………. Terbilang : …………………………………………. Malinau……….. Pengguna Anggaran Nama lengkap Pangkat NIP………
b.Ilustrasi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.................... SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :……………………………… Kode SKPD :………………………..……… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..………… Keperluan : Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU ) Nomor SPM-UP :…………………………… Tanggal SPM-UP :…………………………… Nilai SPM-UP :…………………………… Terbilang :…………………………… Nomor SP2D :…………………………… Tanggal SP2D :…………………………… Nilai SP2D :…………………………… Terbilang : ………………………………………….. Sehubungan dengan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : ........ Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut sudah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,……… PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai Nama lengkap Pangkat ………….. NIP…………………….
c.Ilustrasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................... SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Sehubungan dengan Pertanggungjawaban Uang Persediaan : Nomor SPM-UP : ……………………… Tanggal SPM-UP : ……………………… Nilai SPM-UP : ……………………… Terbilang : …………………………. Nomor SP2D : ……………………… Tanggal SP2D : …..................... Terbilang : …………………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………… NIP : ……………………………………. Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguana Anggaran SKPD…. Dengan ini menyatakan bahwa :
1. 1.Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar berkaitan dengan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan Pertanggungjawaban Uang Persediaan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya BUDt ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Malinau,…….. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
d.Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................... SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Nomor SPM-UP : Tanggal : Nilai SPM-UP :………………………………… Terbilang :………………………………… Nomor SP2D :………………………………… Tanggal :………………………………… Nilai SP2D :………………………………… Terbilang :………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD………………….., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut di atas dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,………… PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN Materai (nama lengkap) Pangkat NIP. .................
e.Ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD...................... Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN Periode :……. Besaran UP berdasarkan SK KDH : Uang Persediaan (UP) Awal Periode : Penggunaan Uang Persediaan : Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : Urusan : Bidang Urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Belanja Periode Ini Akumulasi Belanja Sisa Anggaran Urusan : Bidang Urusan : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Belanja Periode Ini Akumulasi Belanja Sisa Anggaran Informasi Pajak PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 24 TOTAL Bendahara Pengeluaran Nama NIP
f.Ilustrasi Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU) NO. NO. SPM NO. SP2D KODE AKUN BELANJA POTONGAN PAJAK NPWP REKANAN/ BENDAHAR A NAMA REKANAN/BEN DAHARA NTPN KODE NTB/NTP ID BILLING KET NOMOR NILAI NOMOR NILAI KODE AKUN JENIS PAJAK JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 Malinau, Bendahara Pengeluaran NAMA NIP.
g.Ilustrasi Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.................. TANDA TERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN Nomor : Telah terima Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GU )
a.SKPD :
b.Bendahara Pengeluaran :
c.Nomor SPM :
d.Tanggal SPM :
e.Nilai SPM : Rp. terbilang :
f.Nomor SP2D :
g.Tanggal SP2D :
h.Nilai SP2D : Rp. terbilang : Pertanggungjawaban UP (GU) Jumlah Uang Persediaan : Rp. Uang Persediaan yang digunakan : Rp. Surat Tanda Setoran (STS) : Rp. Informasi Pajak No Uraian Jumlah (Rp) 1 Pajak Penghasilan 21 : - 2 Pajak Penghasilan 22 : Rp 3 Pajak Penghasilan 23 : Rp 4 PPh 4 Ayat 2 : Rp 5 Pajak Pertambahan Nilai : Rp 6 Infaq : - 7 Zakat : - Jumlah : Rp Malinau, ……………….. Kuasa Bendahara Umum Daerah Nama Pangkat NIP. W. Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TU)
1. 1.Deskripsi
a.Tambahan Uang Persediaan adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan;
b.Tambahan Uang Persediaan diajukan apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya dan berdasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang;
c.Tambahan Uang Persediaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau untuk kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda dan sifatnya tidak revolving dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP2D;
d.SPP-TU dapat diajukan apabila tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU;
e.Pengajuan SPP-TU dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana;
f.Kelengkapan dokumen terhadap belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui mekanisme TU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.TU dapat diajukan walaupun UP belum dipertanggungjawabkan, apabila Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dan/atau Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat memperlihatkan bukti bahwa UP yang ada tidak mencukupi hingga perlu adanya tambahan uang;
h.Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ;
i.Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU disetor ke Kas Umum Daerah;
j.Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk: 1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau 2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA.
k.PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa BUD untuk kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
1. 2.Pihak Terkait
a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
c.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
d.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
e.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK-Unit) SKPD; dan
f.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pengajuan Permintaan Belanja TU 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) Menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU; b) Menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU; c) Menyampaikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran(PA/KPA) a) Menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU dari PPTK dan memberikan persetujuan; b) Memberikan Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) a) Menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU dari Pengguna Anggaran. b) Memberikan persetujuan Daftar Rincian Rencana Belanja TU yang diberikan oleh PA/KPA dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang telah ditetapkan.
b.Pengajuan Permintaan Pembayaran TU 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) Menyiapkan dokumen pembayaran yang menggunakan TU; b) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan yang menggunakan TU. 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu a) Meneliti rencana Belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
(3)Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen yang mendasarinya. b) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penelitian, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. c) Membuat SPP-TU beserta dokumen lainnya yang terdiri dari:
(1)Surat Pengantar SPP-TU;
(2)Ringkasan SPP-TU;
(3)Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU;
(4)Salinan SPD;
(5)Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
(6)Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(7)Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
(8)Lampiran lain yang diperlukan. d) Menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD/PPK Unit SKPD; e) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari:
(1)Buku Kas Umum;
(2)Buku Pembantu Kas Tunai;
(3)Buku Pembantu Bank;
(4)Buku Pembantu Pajak;
(5)Buku Pembantu Panjar;
(6)Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. f) Menerima dan menyimpan dana dari bank; g) Melaksanakan pembayaran dari TU yang dikelolanya secara non tunai dari rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima; h) Melakukan pencatatan pada Register SPP-SPM- SP2D. 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/Pejabat Penatausahaan Unit (PPK Unit) SKPD a) Menerima pengajuan SPP-TU beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; b) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
(3)Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan Perintah Membayar TU. c) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-TU; d) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-TU dan menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-TU diterima untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; e) Dokumen kelengkapan SPM-TU adalah sebagai berikut:
(1)Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(2)Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD). f) Menyerahkan rancangan SPM-TU dan dokumen kelengkapan SPM-TU kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi; g) Melakukan pencatatan pada register SPM; 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) a) Menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; b) Menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; c) Menyampaikan SPM-TU beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; d) Menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a) meneliti kelengkapan SPM-TU yang diterima dari PA/KPA; b) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; c) kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D yaitu:
(1)SPM-TU dan kelengkapannya;
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA;
(3)Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); dan
(4)Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. d) menerbitkan SP2D apabila SPM-TU dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja semenjak pengajuan SPM-TU diterima; e) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain; f) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; g) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; dan h) dalam hal dokumen SPM-TU tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-TU Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-TU. Dokumen-Dokumen Terkait
1. a.Ilustrasi Surat Pengantar SPP-TU; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ............................ SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ................................... Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor .................. Tahun ................. tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan sebagai berikut :
2. a.Urusan Pemerintahan :....................................
3. b.SKPD :....................................
4. c.Tahun Anggaran :....................................
5. d.Dasar Pengeluaran SPD Nomor :....................................
6. e.Jumlah Sisa Dana SPD :.................................... (terbilang…………….)
7. f.Nama Bendahara Pengeluaran:.........................................
8. g.Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp................................ (terbilang…………….)
9. h.Nama dan Nomor Rekening Bank :.................................... ..........,Tanggal...... Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) NIP.
10. b.Ilustrasi Ringkasan SPP-TU; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-TU) Nomor : …………………………………… Tambahan Uang Persediaan SPP-TU
  1. 1.Nama SKPD/Unit Kerja : ……………………………………
  2. 2.Kode dan Nama Sub Kegiatan :
  3. 3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ……………………………………
  4. 4.Nama PPTK :
  5. 5.Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : ……………………………………
  6. 6.NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :
  7. 7.Nama Bank : ……………………………………
  8. 8.Nomor Rekening Bank : ……………………………………
  9. 9.Untuk Keperluan : ……………………………………
  10. 10.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal ……………. Sebesar: Rp ……………………… (Terbilang……………………………………..) No Uraian I SPD Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp. II SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ………………………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal……… Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP. NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
11. c.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-TU; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
  1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
  4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
  9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
  10. 10.Dst TOTAL……………. Terbilang : ## rupiah ## Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP………………… NIP…………………..
12. d.Ilustrasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ……………………… Tahun :……….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN Program……………… Sub kegiatan…………. jadwal No. Kode Rekening Uraian Jumlah 1. 2. TOTAL……………. Terbilang : ## rupiah ## Mengetahui/Menyetujui: (Tempat, Tanggal) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP………………… NIP…………………..
13. e.Ilustrasi Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD……….. SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP- TU) yang kami ajukan sebesar Rp…………. (terbilang…………). Untuk keperluan SKPD……….. Tahun Anggaran ……, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan uang digunakan untuk keperluan sebagai berikut: SKPD : TAHUN ANGGARAN : Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU SKPD. …………………, Tanggal……………….. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tanda Tangan Nama Jelas NIP Catatan Dokumen ini disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran/PPTK dan ditandangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pengajuan penerbitan SP2D kepada Kuasa BUD. *) Coret yang tidak perlu
14. f.Ilustrasi Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU Nomor :.................... Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor :.......... tanggal ............. yang kami ajukan sebesar Rp. ,- (terbilang) untuk keperluan SKPD Dinas/Badan .................. Tahun Anggaran ................., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
  1. 1.Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD Dinas....................
  2. 2.Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS). Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU SKPD kami. Malinau, tanggal PA/KPA (tandatangan) (nama lengkap) NIP. .................
15. g.Ilustrasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD........ SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Sehubungan dengan pengajuan SPM : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang………………….) Jenis Belanja : Keperluan : Pembayaran ...................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD…. Dengan ini menyatakan bahwa :
  1. 1.Saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran yang akandibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. ..........................,…….. PA/KPA Materai (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
16. h.Ilustrasi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD....... SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :…………………………..… Kode SKPD :………………………..…… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..………… Keperluan : Pembayaran Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang ) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD………………….., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. .....................,……………… Materai PA/KPAMaterai ……………………………… Pangkat ………….. NIP…………………….
17. i.Ilustrasi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD...... SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN SPP- TU NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Keperluan : Pembayaran ....................... Jenis Belanja : Nomor SPP-TU : Tanggal SPP- TU : Nilai SPP- TU : (Terbilang………………….) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD………………….., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan SPP- TU tersebut di atas dan SPP- TU di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,……………………. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN Materai (nama lengkap) NIP. ................. X. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU)
  1. 1.Deskripsi
18. a.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.
19. b.Dalam melakukan pertanggungjawaban TU dokumen yang disampaikan adalah: 1) Surat Pengantar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Laporan Pertanggungjawaban TU; 3) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 4) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); 5) Surat Tanda Setoran (apabila ada kelebihan/sisa TU).
20. c.Dalam hal dana TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU disetor ke Kas Umum Daerah dan dilakukan pertanggungjawaban TU;
21. d.Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini diikuti dengan penyetoran sisa dana TU ke RKUD.
  1. 2.Pihak Terkait
22. a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
23. b.Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
24. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKD-SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK-Unit SKPD);
25. d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
26. e.Kuasa Bendahara Umum Daerah.
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
27. a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan TU sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan; 2) Menyerahkan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan TU kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan 3) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan yang menggunakan TU.
28. b.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Menerima dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja yang menggunakan TU dari PPTK SKPD; 2) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; 3) Melakukan penelitian belanja dengan langkah sebagai berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti keabsahan bukti belanja; dan d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti transaksi. 4) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penelitian, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan; 5) Memungut dan menyetorkan pajak dan potongan- potongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan; 7) Menyiapkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU yang terdiri dari: a) Laporan pertanggungjawaban TU Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; b) Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap; c) Bukti-bukti pemotongan pajak dan potongan- potongan lainnya yang disetor oleh bendahara pengeluaran yang menggunakan TU; d) Surat Tanda Setoran (STS) sisa dana TU (apabila ada kelebihan/sisa TU); e) Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban TU; dan f) Lampiran lain yang diperlukan. 8) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: a) Buku Kas Umum; b) Buku Pembantu kas Tunai; c) Buku Pembantu Bank; d) Buku Pembantu Pajak; dan e) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. 9) Menyerahkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU kepada PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.
29. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD) 1) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban TU beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 2) melakukan verifikasi atas LPJ Penggunaan TU beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan langkah berikut: a) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; b) Meneliti dokumen SPD untuk untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti- bukti transaksi dan dokumen perpajakan terkait; dan d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan TU, LPJ Penggunaan TU, dan bukti-bukti transaksinya. 3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD/ PPK-Unit SKPD mengembalikan Laporan Pertanggungjawaban TU kepada Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban TU untuk diperbaiki dan/atau disempurnakan. 4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan Laporan Pertanggungjawaban TU beserta bukti kelengkapannya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 5) Menyampaikan dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban TU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diotorisasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Laporan Pertanggungjawaban TU Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu diterima. Dokumen kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut: a) SuratPengantar Laporan Pertanggungjawaban TU; b) Laporan Pertanggungjawaban TU; c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; d) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti- bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD).
30. d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 1) Menandatangani Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban TU, Laporan Pertanggungjawaban TU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD; 2) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban TU paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD.
31. e.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1) Meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU yang diterima dari PA/KPA; 2) Kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU yaitu: a) Surat Pengantar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b) Laporan Pertanggungjawaban TU (tidak termasuk bukti-bukti belanja dan pembayaran); c) Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; d) Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh PA/KPA. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); e) Surat Tanda Setoran (apabila ada kelebihan/sisa TU); f) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan g) Lampiran lain yang diperlukan. 3) Menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; 4) Dalam hal dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU dinyatakan lengkap dan/atau sah dan/atau sesuai ketentuan dan/atau tidak melampaui pagu dan/atau tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menerbitkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban TU; 5) Menyerahkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban TU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 6) Dalam hal dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban TU dan mengembalikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban TU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  1. 4.Dokumen yang Digunakan
32. a.Ilustrasi Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban TU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD...... SURAT PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) Nomor :……./TUP/Tahun …. Kepada Yth. Kuasa Bendahara Umum Daerah Di- Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Daerah Nomor …. Tahun …. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ….., bersama ini kami mengajukan Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU ) terhadap :
33. a.Satuan Kerja Perangkat Daerah : ………………………………
34. b.Kode SKPD : ………………………………
35. c.SPM Nomor : ………………………………
36. d.Tanggal : ………………………………
37. e.Nilai SPM: ………………………………
38. f.Terbilang : ………………………………
39. g.SP2D Nomor : ………………………………
40. h.Tanggal : ………………………………
41. i.Nilai SP2D : ………………………………
42. j.Terbilang : ……………………………… Malinau……….. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nama lengkap Pangkat NIP……….
43. b.Ilustrasi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :…………………………..… Kode SKPD :………………………..……… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..………… Keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU Nihil) Nomor SPM-TU :…………………………… Tanggal SPM- TU :…………………………… Nilai SPM- TU : ………………………… Terbilang : ………………………… Nomor SP2D : ………………………… Tanggal SP2D : ………………………… Nilai SP2D : ………………………… Terbilang : ……………………………………… Sehubungan dengan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Nomor : ........ Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa dokumen Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan tersebut sudah lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,……… PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai Nama lengkap Pangkat ………….. NIP…………………….
44. c.Ilustrasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak TU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.................. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TU NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Sehubungan dengan Pertanggungjawaban Tambahan Uang : Nomor SPM-TU : ……………………… Tanggal SPM-TU : ……………………… Nilai SPM-TU : ……………………… Terbilang : …………………………. Nomor SP2D : ……………………… Tanggal SP2D : …..................... Terbilang : …………………. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………… NIP : ……………………………………. Jabatan : Pengguna Anggaran SKPD…. Dengan ini menyatakan bahwa :
  1. 1.Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar berkaitan dengan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara/Daerah, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Malinau,…….. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN Materai (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
45. d.Ilustrasi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD..................... SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Nomor SPM-TU : ….......................................... Tanggal : ………………………………… Nilai SPM-TU : ………………………………… Terbilang : ………………………………… Nomor SP2D : ………………………………… Tanggal : ………………………………… Nilai SP2D : ………………………………… Terbilang : ………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD………………….., menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan tersebut di atas dan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan tersebut di atas telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,………… PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD Materai (nama lengkap) Pangkat NIP. .................
46. e.Ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................... Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Periode :……. Program : Kegiatan : Tanggal SP2D TU : Kode Rekening Uraian Jumlah Total Tambahan Uang Persediaan Sisa Tambah Uang Persediaan* Menyetujui: Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tanda Tangan Tanda Tangan Nama Jelas Nama Jelas NIP NIP * Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal
47. f.Ilustrasi Rekapitulasi Pungutan dan Setoran Pajak Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU) NO. NO. SPM NO. SP2D KODE AKUN BELANJA POTONGAN PAJAK NPWP REKANAN/BEN DAHARA NAMA REKANAN/BEN DAHARA NTPN KODE NTB/NTP ID BILLING KET NOMOR NILAI NOMOR NILAI KODE AKUN JENIS PAJAK JUMLAH (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 Malinau, Bendahara Pengelran NAMA NIP
48. g.Ilustrasi Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU) PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.......... TANDA TERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Nomor : Telah terima Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TU )
49. a.SKPD :
50. b.Bendahara Pengeluaran :
51. c.Nomor SPM :
52. d.Tanggal SPM :
53. e.Nilai SPM : Rp. terbilang :
54. f.Nomor SP2D :
55. g.Tanggal SP2D :
56. h.Nilai SP2D : Rp. terbilang : Pertanggungjawaban TU (TU Nihil) Jumlah Tambahan Uang Persediaan : Rp. Tambahan Uang Persediaan yang digunakan : Rp. Surat Tanda Setoran (STS) : Rp. Informasi Pajak No Uraian Jumlah (Rp) 1 Pajak Penghasilan 21 : - 2 Pajak Penghasilan 22 : Rp 3 Pajak Penghasilan 23 : Rp 4 PPh 4 Ayat 2 : Rp 5 Pajak Pertambahan Nilai : Rp 6 Infaq : - 7 Zakat : - Jumlah : Rp Malinau, ……………….. Kuasa Bendahara Umum Daerah Nama Pangkat Nip. Y. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
  1. 1.Ketentuan Umum
57. a.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung`oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
58. b.Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima hak lainnya.
59. c.Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 1) gaji dan tunjangan; 2) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 3) kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. d.Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
61. e.SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain: 1) hibah berupa uang; 2) bantuan sosial berupa uang; 3) bantuan keuangan; 4) subsidi; 5) bagi hasil; 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan 7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.
62. f.Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
63. g.SPP-LS terdiri dari: 1) SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan; 2) SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; 3) SPP-LS untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas; dan 4) SPP-LS untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Pihak Terkait
64. a.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
65. b.Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
66. c.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK-Unit) SKPD;
67. d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); dan
68. e.Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
  1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
69. a.Pengajuan Pembayaran Langsung Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) Menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan. b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:
(1)Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh pejabat sesuai kewenangan;
(2)Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
(1)gaji induk;
(2)gaji susulan;
(3)kekurangan gaji;
(4)gaji terusan;
(5)SK CPNS;
(6)SK PNS;
(7)SK kenaikan pangkat;
(8)SK jabatan;
(9)kenaikan gaji berkala;
(10)surat pernyataan pelantikan;
(11)surat pernyataan melaksanakan tugas;
(12)daftar keluarga (KP4);
(13)fotokopi surat nikah;
(14)fotokopi akte kelahiran;
(15)surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
(16)surat keterangan masih sekolah/kuliah;
(17)surat pindah;
(18)surat kematian;
(19)elektronik billing PPh;
(20)surat setoran sewa rumah;
(21)surat setoran/bukti setoran zakat;
(22)surat setoran/bukti setoran infaq;
(23)dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku; dan
(24)Peraturan Perundang-Undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati. Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan peruntukannya. c) Menyiapkan dokumen Tambahan Penghasilan ASN/Insentif ASN/ Lainnya yang terdiri dari:
(1)Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan ASN (Beban Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya);
(2)Laporan Sistem Informasi Absensi Online (SIAO) dan E-Kerja;
(3)Daftar permintaan pembayaran yang ditandatangani PA/KPA, pihak penerima, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, dan PPTK- SKPD/PPTK Unit SKPD;
(4)Dalam hal promosi dan atau mutasi pejabat dalam bulan berjalan , maka yang dijadikan daftar permintaan adalah gabungan data Laporan SIAO serta E-Kerja pada tempat bertugas lama dan Laporan SIAO serta E- Kerja pada tempat bertugas baru.
(5)Elektronik Billing PPh;
(6)Surat setoran zakat/bukti setoran zakat;
(7)Surat setoran infaq/bukti setoran infaq; dan
(8)Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. d) Menyerahkan dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan beserta rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan kepada Bendahara Pengeluaran; e) Menandatangani Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan. 2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. a) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara lain:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan bahwa belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan sesuai dengan DPA-SKPD dan tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah disediakan;
(3)Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji. b) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penelitian, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. c) Apabila hasil penelitian telah sesuai, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP- LS Gaji dan Tunjangan. Dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan terdiri atas:
(1)Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
(2)Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
(3)Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Gaji dan Tunjangan;
(4)Dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan Tunjangan beserta rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan (Kelengkapan dokumen disesuaikan dengan peruntukannya);
(5)Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(6)Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap;
(7)Salinan SPD;
(8)Daftar Penerima Gaji dan Tunjangan;
(9)Bukti-bukti pemotongan zakat, infak, dan pajak yang disetor oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
(10)Lampiran lain yang diperlukan. d) Menyampaikan SPP-LS gaji dan tunjangan beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD e) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari:
(1)Buku Kas Umum;
(2)Buku Pembantu Kas Tunai;
(3)Buku Pembantu Bank; dan
(4)Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. f) Melakukan pencatatan pada Register SPP-SPM- SP2D. 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit SKPD. a) Menerima SPP-LS Gaji dan Tunjangan beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. b) Berdasarkan pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen- dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS Gaji dan Tunjangan dengan langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
(3)Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung dan dokumen perpajakan sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
(4)Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan dengan dokumen pendukung. c) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-LS Gaji dan Tunjangan. d) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS Gaji dan Tunjangan beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-LS dan menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-LS diterima untuk ditandatangani oleh PA. e) Dokumen kelengkapan SPM-LS adalah sebagai berikut:
(1)Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(2)Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD). f) Menyerahkan rancangan SPM-LS dan dokumen kelengkapan SPM-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. g) Melakukan pencatatan pada register SPM. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) a) Menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; b) Menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; c) Menyampaikan SPM-LS beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; d) Penerbitan SPM-LS dapat juga dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD. 5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a) meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterima dari PA/KPA; b) kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D yaitu:
(1)SPM-LS dan kelengkapannya;
(2)Dokumen pendukung pembayaran Gaji dan Tunjangan;
(3)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA;
(4)Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD);
(5)Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
(6)Dokumen Ringkasan Belanja. c) menerbitkan SP2D apabila SPM-LS dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja semenjak pengajuan SPM-LS diterima; d) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji; e) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; f) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; dan g) dalam hal dokumen SPM-LS tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
1. b.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): a) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; b) Dokumen pengadaan barang dan jasa yang dimaksud antara lain :
(1)dokumen kontrak berupa: (a) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (b) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (c) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); (d) surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan (e) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E- purchasing.
(2)berita acara pemeriksaan;
(3)berita acara kemajuan pekerjaan;
(4)berita acara penyelesaian pekerjaan;
(5)berita acara serah terima barang dan jasa;
(6)berita acara pembayaran;
(7)surat jaminan bank;
(8)surat referensi/keterangan bank;
(9)jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
(10)surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/ rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;
(11)fotokopi NPWP terbaru;
(12)fotokopi rekening bank;
(13)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; dan
(14)dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(15)Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan; c) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan; d) Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; e) Menandatangani SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa; f) Menyerahkan dokumen administrasi pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; g) Menyiapkan Dokumen Ringkasan Belanja. h) Menyiapkan buku register kontrak; dan i) Mencatat realisasi kontrak berdasarkan SP2D yang telah terbit. 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; a) Menerima dokumen administrasi pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa serta bukti- bukti transaksi belanja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; b) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; c) Melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja barang dan jasa terkait dengan DPA-SKPD dan dana belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;
(3)Meneliti keabsahan bukti belanja;
(4)Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti belanja;
(5)Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
(6)Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan;
(7)Apabila hasil verifikasi telah sesuai, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS pengadaan barang dan jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
(8)Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas: (a) Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa; (b) Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa; (c) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Barang dan Jasa; (d) Dokumen pengadaan barang dan jasa (Kelengkapan dokumen disesuaikan dengan peruntukannya); (e) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; (f) Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap; (g) Salinan SPD; (h) Bukti-bukti pemotongan pajak dan potongan-potongan lainnya yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan (i) Lampiran lain yang diperlukan.
(9)Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK;
(10)Menyampaikan SPP-LS Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya kepada PPK- SKPD;
(11)Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Pembantu Kas Tunai; (c) Buku Pembantu Bank; (d) Buku Pembantu Panjar; dan (e) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
(12)Melakukan pencatatan pada Register SPP- SPM-SP2D; 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit- SKPD (PPK-Unit SKPD): c) Menerima SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; d) Berdasarkan pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan langkah berikut: 1) Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran; 2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan; 3) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem; 4) Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dan dokumen perpajakan terkait; 5) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan dokumen pendukung dan bukti-bukti transaksinya. e) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-LS Barang dan Jasa. f) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-LS dan menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-LS diterima untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. g) Dokumen kelengkapan SPM-LS adalah sebagai berikut:
(1)Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(2)Surat pernyataan kelengkapandokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); h) Menyerahkan rancangan SPM-LS dan dokumen kelengkapan SPM-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. i) Melakukan pencatatan pada register SPM. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) a) Menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; b) Menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; c) MenyampaikanSPM-LS beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; d) Penerbitan SPM-LS dapat juga dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD; 5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a) meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterima dari PA/KPA; b) kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D yaitu:
(1)SPM-LS dan kelengkapannya;
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA;
(3)Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); dan
(4)Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen. c) menerbitkan SP2D apabila SPM-LS dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja semenjak pengajuan SPM-LS diterima; d) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain; e) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; f) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; dan g) dalam hal dokumen SPM-LS tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-LS Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
1. c.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Honorarium dan Perjalanan Dinas 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): a) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, antara lain:
(1)Keputusan Bupati atau pejabat yang berwenang tentang Penetapan Penerima dan Besaran honor/jasa/insentif atau sebutan lainnya;
(2)Surat perintah tugas dari Bupati atau pejabat yang berwenang bagi PNS/ Non PNS yang melakukan perjalanan dinas;
(3)Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi ASN/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas;
(4)Laporan perjalanan dinas;
(5)SPPD rampung dan lampiran pendukung lainnya yang disesuaikan dengan jenis dan sifatnya;
(6)Daftar penerima/nominatif; dan
(7)Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(8)Kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa untuk honorarium dan perjalanan dinas di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat honorarium dan perjalanan dinas yang dilakukan; b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; d) menandatangani SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas; e) menyerahkan dokumen administrasi pembayaran Honorarium dan Perjalanan Dinas kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; a) Menerima dokumen administrasi pembayaran LS Honorarium dan Perjalanan Dinas serta bukti-bukti transaksi belanja dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; b) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; c) Melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja honorarium dan perjalanan dinas dengan DPA-SKPD dan dana belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja honorarium dan perjalanan dinas yang akan diajukan telah disediakan;
(3)Meneliti keabsahan bukti belanja;
(4)Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam bukti belanja;
(5)Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan;
(6)Apabila hasil verifikasi telah sesuai, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Honorarium dan Perjalanan Dinas yang didokumentasikan dalam SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas. Dokumen SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas terdiri atas: (a) Surat Pengantar SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas; (b) Ringkasan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas; (c) Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas; (d) Dokumen SPP-LS untuk honorarium dan perjalanan dinas (Kelengkapan dokumen disesuaikan dengan peruntukannya); (e) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; (f) Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap; (g) Salinan SPD; (h) Daftar Penerima honorarium; (i) Bukti-bukti pemotongan pajak dan potongan-potongan lainnya yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan (j) Lampiran lain yang diperlukan.
(7)Pengajuan dokumen SPP LS untuk Honorarium dan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tagihan dari PPTK;
(8)Menyampaikan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD;
(9)Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Pembantu Kas Tunai; (c) Buku Pembantu Bank; (d) Buku Pembantu Panjar; dan (e) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
(10)Melakukan pencatatan pada Register SPP-SPM- SP2D; 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit-SKPD (PPK-Unit SKPD): a) Menerima SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; b) Berdasarkan pengajuan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas dengan langkah berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan kesesuaian belanja terkait dengan DPA-SKPD dan belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
(3)Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
(4)Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas dan dokumen perpajakan terkait;
(5)Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas dengan dokumen pendukung dan bukti-bukti transaksinya. c) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas. d) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS Honorarium dan Perjalanan Dinas beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM-LS dan menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-LS diterima untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. e) Dokumen kelengkapan SPM-LS adalah sebagai berikut:
(1)Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
(2)Surat pernyataan kelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD); f) Menyerahkan rancangan SPM-LS dan dokumen kelengkapan SPM-LS kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. g) Melakukan pencatatan pada register SPM. 4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) a) Menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; b) Menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan; c) Menyampaikan SPM-LS beserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; d) Penerbitan SPM-LS dapat juga dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD; 5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) a) meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterima dari PA/KPA; b) kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D yaitu:
(1)SPM-LS dan kelengkapannya;
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA;
(3)Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD);
(4)Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/ PPK- Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
(5)Daftar penerima/nominatif. c) menerbitkan SP2D apabila SPM-LS dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS diterima; d) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji atau nama lain; e) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; f) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; dan g) dalam hal dokumen SPM-LS tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-LS Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
1. d.Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya 1)Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a) menyiapkan dokumen pembayaran dan kelengkapan pengajuan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/ Unit- SKPD mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; b) Kelengkapan dokumen SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya disesuaikan dengan jenis pembayaran yang dilakukan; c) menandatangani SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya; d) menyerahkan dokumen administrasi pembayaran LS kepada Pihak Ketiga Lainnya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. e) menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu: a) Menerima dokumen administrasi Pembayaran LS kepada Pihak Ketiga Lainnya serta bukti- bukti transaksi belanja dari PPTK SKPD; b) Meneliti kelengkapan dokumen administrasi pembayaran dan bukti-bukti transaksi belanja; c) Melakukan penelitian rencana pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan langkah antara lain:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
(2)Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;
(3)Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
(4)Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu meminta PPTK untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan. d) Apabila hasil penelitian telah sesuai, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS kepada Pihak Ketiga Lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya . e) SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:
(1)hibah berupa uang;
(2)bantuan sosial berupa uang;
(3)bantuan keuangan;
(4)subsidi;
(5)bagi hasil;
(6)belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan
(7)pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. f) Dokumen SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya terdiri atas:
(1)Surat Pengantar SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya;
(2)Ringkasan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya;
(3)Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya;
(4)Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
(5)Bukti-bukti belanja dan pembayaran yang sah dan lengkap;
(6)Salinan SPD; dan
(7)Lampiran lain yang diperlukan sesuai ketentuan. g) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya oleh Bendahara Pengeluaran/BendaharaPengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen dari PPTK; h) Menyampaikan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya beserta dokumen lainnya kepada PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD; i) Mencatat ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari:
(1)Buku Kas Umum;
(2)Buku Pembantu Kas Tunai;
(3)Buku Pembantu Bank;
(4)Buku Pembantu Panjar; dan
(5)Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja. j) Melakukan pencatatan pada Register SPP-SPM- SP2D. 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah: a) Menerima SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya beserta dokumen lainnya dari Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. b) Berdasarkan pengajuan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan langkah berikut:
(1)Meneliti dokumen DPA-SKPD untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran.
(2)Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan.
(3)Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya.
(4)Meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(5)Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan dokumen pendukungnya. c) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya. d) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM- LS dan menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPP-LS diterima untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. e) Dokumen kelengkapan SPM-LS adalah sebagai berikut:
(1)surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
(2)suratpernyataankelengkapan dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. (Surat ini sebagai pengganti bukti-bukti terkait pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD). f) Menyerahkan rancangan SPM-LS dan dokumen kelengkapan SPM-LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diotorisasi. g) Melakukan pencatatan pada register SPM. 4)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: a) menandatangani Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen setelah proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD; b) menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari kerja sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK- SKPD/PPK-Unit SKPD; c) menyampaikanSPM-LSbeserta kelengkapannya kepada Kuasa BUD; d) penerbitan SPM-LS dapat juga dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD; dan e) menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu. 5)Kuasa Bendahara Umum Daerah a) meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterima dari PA/KPA; b) kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D yaitu:
(1)SPM-LS dan kelengkapannya.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai yang ditandatangani PA/KPA.
(3)Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen bermaterai yang ditandatangani PA/KPA (surat ini sebagai pengganti bukti-bukti belanja dan pembayaran yang tidak disampaikan kepada Kuasa BUD).
(4)Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK- Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
(5)Dokumen ringkasan belanja; c) menerbitkan SP2D apabila SPM-LS dinyatakan lengkap paling lambat 2 (dua) hari kerja semenjak pengajuan SPM-LS diterima. d) menyerahkan SP2D kepada bank operasional mitra kerjanya dengan menggunakan daftar penguji ; e) menyerahkan SP2D kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; f) mencatat SP2D dan nota debet (dari bank) ke dokumen penatausahaan yang terdiri dari Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran; dan; g) dalam hal dokumen SPM-LS tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melampaui pagu dan/atau tidak tersedia dana pada Rekening Kas Daerah, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan mengembalikan dokumen SPM-LS Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM-LS.

4.Dokumen yang Digunakan

a.Ilustrasi Ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) Langsung Gaji dan Tunjangan SPP-LS
1. 1.Nama SKPD/Unit Kerja : ………………………………
2. 2.Kode dan Nama Sub Kegiatan : ………………………………
3. 3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ………………………………
4. 4.Nama PPTK : ………………………………
5. 5.Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………
6. 6.NPWP Bendahara Pengeluaran : ………………………………
7. 7.Nama Bank : ………………………………
8. 8.Nomor Rekening Bank : ………………………………
9. 9.Untuk Keperluan : ………………………………
10. 10.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal ……………. Sebesar: Rp ………… (Terbilang……………………………) N o Uraian ISPD Tanggal : ……………………….. Nomor: ……….. Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ……….. Rp. Dst : ……………………….. Dst: …………… Rp. I I SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: ……… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ……… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal……… Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP. NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK Nomor : ……………………………………
b.Ilustrasi Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) Nomor : …………………………………… Langsung Barang dan Jasa SPP-LS
1. 1.Nama SKPD/Unit Kerja : …………………………
2. 2.Kode dan Nama Sub Kegiatan : …………………………
3. 3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : …………………………
4. 4.Nama PPTK : …………………………
5. 5.Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : …………………………
6. 6.NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu : …………………………
7. 7.Nama Bank : …………………………
8. 8.Nomor Rekening Bank : …………………………
9. 9.Untuk Keperluan : …………………………
10. 10.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: ……… tanggal …… Sebesar: Rp …………………… (Terbilang…………………………) No Uraian I SPD Tanggal : ……………………….. Nomor: ……………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ……………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ……………… Rp. II SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: ……………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ……………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: ……………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal ……… Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP. NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
c.Ilustrasi Ringkasan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya; PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP-LS) Nomor : …………………………………… Langsung Pihak Ketiga Lainnya SPP-LS
1. 1.Nama SKPD/Unit Kerja : ……………………………………
2. 2.Kode dan Nama Sub Kegiatan : ……………………………………
3. 3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : ……………………………………
4. 4.Nama PPTK : ……………………………………
5. 5.Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………………………
6. 6.NPWP Bendahara Pengeluaran : ……………………………………
7. 7.Nama Bank : ……………………………………
8. 8.Nomor Rekening Bank : ……………………………………
9. 9.Untuk Keperluan : ……………………………………
10. 10.Dasar Pengeluaran : SPD ………. Nomor: …………….. tanggal ……………. Sebesar: Rp …………… (Terbilang ) No Uraian I SPD Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: …………………… Rp. II SP2D Sebelumnya Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………… Rp. Tanggal : ……………………….. Nomor: ………………… Rp. Dst : ……………………….. Dst: …………………… Rp. Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini. ………tanggal……… Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (tanda tangan) (nama lengkap) (nama lengkap) NIP. NIP. Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
d.Ilustrasi Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP- LS GAJI DAN TUNJANGAN) Nomor: ……………………. Tahun ...... SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:
a.Urusan Pemerintahan :……………................……
b.SKPD : ……………..............
c.Tahun Anggaran : ……………..............
d.Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ……………...............
e.Jumlah Sisa Dana SPD : ……………............... (terbilang…………………)
f.Nama BP : …………….............
g.Jumlah Pembayaran Yang Diminta : …………….............. (terbilang:…………) Mengetahui, PPTK BP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.
e.Ilustrasi Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP- LS-BARANG DAN JASA) Nomor: ……………………. Tahun ...... SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut:
a.Urusan Pemerintahan :……………................……
b.SKPD : ……………..............
c.Tahun Anggaran : ……………..............
d.Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ……………...............
e.Jumlah Sisa Dana SPD : ……………............... (terbilang…………………)
f.Nama BP/BPP : …………….............
g.Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ……………............... (terbilang:…………) ………….,.....……………… Mengetahui, PPTK BP/BPP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.
f.Ilustrasi Surat Pengantar SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA (SPP- LS KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA) Nomor: ……………………. Tahun ...... SURAT PENGANTAR Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada pihak ke tiga lainnya sebagai berikut:
a.Urusan Pemerintahan : ……………...............
b.SKPD : ……………..............
c.Tahun Anggaran : ……………..............
d.Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ……………...............
e.Jumlah Sisa Dana SPD : ……………............... (terbilang…………………)
f.Nama BP/BPP : …………….............
g.Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ……………............... (terbilang:………………..) ………….,.....……………… Mengetahui, PPTK BP/BPP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP. NIP.
g.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
10. 10.Dst Terbilang :##..........rupiah## Mengetahui/Menyetujui : (Tempat, Tanggal) Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP….. NIP…..
h.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Barang dan Jasa PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
10. 10.Dst Terbilang :##..........rupiah## Mengetahui/Menyetujui : (Tempat, Tanggal) PA/KPA BP/BPP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP….. NIP…..
i.Ilustrasi Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS kepada Pihak Ketiga Lainnya PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA Nomor : …………………………. Tahun Anggaran : ………… No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1. 1.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
2. 2.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
3. 3.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. 4.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
5. 5.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
6. 6.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
7. 7.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
8. 8.Dst Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
9. 9.x.xx.xx.xx.xx.xxx ………………………..
10. 10.Dst RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN Terbilang :##..........rupiah## Mengetahui/Menyetujui : (Tempat, Tanggal) PA/KPA BP/BPP (Nama Lengkap) (Nama Lengkap) NIP….. NIP…..
j.Ilustrasi Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : ……………………………… Satuan Kerja Perangkat Daerah :………………………………........ Kode SKPD :……………………………………… Nomor/Tanggal DPA SKPD :……………………………………… Sehubungan dengan pengajuan SPM :……………………………………… Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang………………….) Jenis Belanja : Keperluan : Pembayaran ....................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : an PA/KPA : Dengan ini menyatakan bahwa :
1. 1.Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang akan/telah dibayar berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. 2.Saya bertanggung jawab penuh atas Substansi Kegiatan, volume kegiatan/pekerjaan, Hasil Pekerjaan dan satuan biaya yang dipergunakan dalam perhitungan anggaran kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. 3.Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya BUD ini merugikan Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia menyetorkan kerugian Negara/Daerah tersebut ke Kas Daerah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Malinau,…….. PA/KPA Materai (tanda tangan) (nama lengkap) Pangkat…. NIP…..
k.Ilustrasi Surat pernyataan kelengkapan dokumen PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN NOMOR : ……………………………………. Satuan Kerja Perangkat Daerah :…………………………..… Kode SKPD :………………………..……… Nomor/Tanggal DPA SKPD :.……………………..……… Keperluan : Pembayaran ............. Jenis Belanja : Nomor : Tanggal : Nilai SPM : (Terbilang……………………) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD………………….., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang tersebut di atas karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Malinau,………… Materai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran …………………… Pangkat ………….. NIP…………………….
l.Ilustrasi register SPM PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU REGISTER SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS No Urut Tanggal Nomor SPM Uraian Jumlah SPM (Rp) UP GU TU LS UP GU TU LS 1 2 3 4 5 SKPD : …………….. Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (Tanda Tangan) (Nama Lengkap) NIP.
m.Ilustrasi Checklist Kelengkapan Dokumen a) Gaji Induk (Gaji Bulanan PNS)/ Susulan/ Terusan dan sejenisnya Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Gaji Induk/Susulan/Terusan dan Sejenisnya Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Checklist Kelengkapan Dokumen 5 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 6 Daftar Rekapitulasi Pegawai beserta Keluarganya 7 Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai 8 Rekap Daftar Gaji untuk bulan yang bersangkutan per golongan/ruang 9 Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir * 10 Fotokopi SK PNS yang dilegalisir * 11 Fotokopi SK Kenaikan Pangkat yang dilegalisir * 13 Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir * 14 Kenaikan Gaji Berkala * 15 Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan yang dilegalisir * 16 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas * 17 Daftar Keluarga (KP4) * 18 Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir * 19 Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir * 20 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji * 21 Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah * 22 Surat Pindah * 23 elektronik billing PFK dan PPh 24 surat setoran sewa rumah 25 surat setoran/bukti setoran zakat 26 surat setoran/bukti setoran infaq 27 surat setoran jaminan kecelakaan kerja 28 surat setoran jaminan kematian 29 surat setoran potongan lain-lain 30 dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku * : 1. 2. 3. *Untuk Perubahan Status Pegawai .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. b) Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN/Insentif ASN/ Lainnya Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN/Insentif ASN/Lainnya Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati Pejabat yang berwenang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan ASN/Insentif ASN/Lainnya 2 Rekapitulasi Kehadiran 3 Kuitansi Pembayaran, yang ditandatangani PA/KPA, pihak penerima, Bendahara Pengeluaran, dan PPTK SKPD 4 Daftar Penerima Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 5 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. c) Pembayaran Honorarium PNS Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Honorarium PNS Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati /Pejabat yang berwenang tentang Penetapan Penerima dan Besaran Honorarium PNS 2 Kwitansi Pembayaran, yang ditandatangani PA/KPA, pihak penerima, Bendahara Pengeluaran, dan PPTK SKPD 3 Daftar Honorarium. Format paling sedikit memuat : Nama, Golongan, NPWP, Jumlah Bruto, Potongan Pajak,Potongan zakat/infak, Jumlah Netto, Nomor Rekening 4 Tanda Penerimaan/Kuitansi 5 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP d) Pembayaran Honorarium Non PNS Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Honorarium Non PNS Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati/Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap 2 Daftar Gaji/Daftar Penerima Format paling sedikit memuat : Nama, NPWP, Jumlah Bruto, Potongan Pajak,Potongan zakat/infak, Jumlah Netto, Nomor Rekening 4 Tanda Penerimaan/Kuitansi 3 Daftar hadir 4 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 5 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2 3 4 .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP e) Pembayaran Uang Transport Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Transport Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Surat Tugas Kepala SKPD/Unit SKPD atau Undangan/Disposisi 2 Daftar Hadir/Bukti Kehadiran 3 Daftar Uang Transportasi. Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 4 Tanda Penerimaan/Kuitansi 5 Bukti Transfer Uang Transport. 6 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP f) Pembayaran Uang Saku Peserta Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Saku Peserta Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Daftar Hadir/Bukti Kehadiran 2 Daftar Uang Saku Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 3 Tanda Penerimaan/Kuitansi 4 Bukti Transfer Uang Saku 5 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP g) Pembayaran Uang Transport Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Uang Transport Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Surat Tugas dari Pimpinan dengan tanda tangan asli 2 Telaahan Staf (TS) atau Surat Undangan/Panggilan jika perjalanan dinas memenuhi undangan/panggilan 3 Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah lengkap dengan pembebanan anggaran dan tanda tangan 4 Laporan perjalanan dinas 5 Bukti-bukti lain yang riil cost/at cost: Bill Hotel Tiket Transportasi (darat,laut,udara) Boarding Pass apabila menggunakan pesawat udara Bon/Faktur minyak apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi Lain-lain:…………………………………… 6 Daftar Pengeluaran Riil (apabila tidak dapat dibuktikan secara at cost) sesuai format yang telah ditentukan 7 Tanda Penerimaan/Kuitansi 8 Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP h) Pembayaran Honorarium Narasumber Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Honorarium Narasumber Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Undangan Rapat/Permintaan narasumber dari kepala SKPD/Unit SKPD kepada Narasumber 2 Biodata Narasumber 3 Tanda Penerimaan/Kuitansi 4 Daftar Honor , Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 5 Daftar Hadir 6 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 7 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP i) Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Perorangan Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Perorangan Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati /Pejabat yang berwenang tentang penunjukan tenaga ahli/Dokumen Kontrak Perorangan 2 Daftar Honor , Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 3 Daftar Hadir 4 Tanda Penerimaan/Kuitansi 5 Laporan yang bersangkutan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan 6 Fotokopi Rekening Pribadi dan NPWP 7 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. j) Pembayaran Kontrak Kerja Individu (Guru Honorer) dan Tenaga Kependidikan Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Kontrak Kerja Individu (Guru Honorer) dan Tenaga Kependidikan Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ (bila ada) 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati/Pejabat yang berwenang tentang Kontrak Kerja Individu (Guru Honorer) dan tenaga Kependidikan 2 Daftar Hadir 3 Laporan yang bersangkutan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan 4 Daftar Gaji/Daftar Penerima Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 5 Fotokopi Rekening Pribadi dan NPWP 6 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. k) Pembayaran Honorarium Penceramah Keagamaan Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Honorarium Penceramah Keagamaan Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ (bila ada) 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Daftar Honor Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 2 Daftar Hadir 3 Surat Permohonan Sebagai Penceramah 4 Fotokopi Rekening Pribadi dan NPWP 5 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. l) PembayaranAjudan Bupati /Sekretariat Daerah/Kepala SKPD dari TNI POLRI Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Ajudan Bupati/Sekretariat Daerah/Kepala SKPD dari TNI POLRI Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 Bukti Pemotongan dan Penyetoran Pajak 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Keputusan Bupati/Pejabat yang berwenang 2 Surat Keputusan Penunjukan dari Kesatuan 3 Daftar Honor Format paling sedikit memuat : Nama, Jumlah dan Nomor Rekening 4 Daftar Hadir 5 Tanda Penerimaan/Kuitansi 6 Laporan yang bersangkutan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan 7 Fotokopi Rekening Pribadi dan NPWP 8 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. m) Pembayaran Lembur ASN Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Lembur ASN Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Tanda Penerimaan/Kuitansi 2 Daftar Lembur 3 Absen Lembur 4 TS Lembur 5 ND Lembur 6 Daftar Postingan Bank Format paling sedikit memuat : Nama, NPWP,Jumlah, Nomor Rekening 7 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP n) Pembayaran Barang/Jasa s.d Rp10.000.000 Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Barang/Jasa s.d Rp10.000.000 Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Bukti Pembelian/Pembayaran 2 Faktur/E-Faktur dari Penyedia/Pihak Ketiga & NPWP 3 Surat Pernyataan Pencatatan Barang Milik Daerah (Belanja Modal) 4 Fotocopy Rekening Bank Penyedia/Pihak Ketiga 1 bulan terakhir 5 Fotocopy NPWP 6 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. o) Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp10.000.000 s.d Rp50.000.000 Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp10.000.000 s.d Rp50.000.000 Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Faktur dari rekanan & NPWP 2 Pesanan 3 Penawaran dari pihak ketiga 4 HPS yang dibuat oleh KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 5 Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 6 Kuitansi/Tanda Penerimaan 7 BAST oleh PPHP 8 Surat Pernyataan Pencatatan Barang Milik Daerah (Belanja Modal) 9 BAP yang di ttd oleh PA/KPA & Pihak Ketiga 10 Bukti Pembayaran Denda (Apabila Terjadi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Berdasarkan Sifatnya Harus Dikenakan Denda) 11 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (Dari PPK ke PA/KPA)/Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) jika PA/KPA bertindak sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak 12 Berita Acara Pembayaran 13 Profil Perusahaan (Akte, SITU, SIUP, NPWP, dll) 14 SPT Tahunan Terakhir dan SSP PPh & PPn 3 bulan terakhir 15 Fotocopy Rekening Bank dan NPWP 16 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. p) Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp50.000.000 s.d Rp200.000.000 Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp50.000.000 s.d Rp200.000.000 Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM (Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Faktur dari rekanan & NPWP 2 Pesanan 3 Penawaran dari pihak ketiga 4 HPS yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 5 Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 6 Surat Perintah Kerja (SPK) 7 Kuitansi/Tanda Penerimaan 8 BAP yang di ttd oleh PA/KPA & Pihak Ketiga 9 Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan & foto-foto dokumentasi kegiatan 10 Profil Perusahaan (Akte, SITU, SIUP, NPWP, dll) 11 SPT Tahunan Terakhir dan SSP PPh & PPn 3 bulan terakhir 12 Bukti Pembayaran Denda (Apabila Terjadi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Berdasarkan Sifatnya Harus Dikenakan Denda) 13 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (Dari Penyedia ke PA/KPA)/Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) jika PA/KPA bertindak sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak 14 Jaminan Pemeliharaan (untuk pekerjaan Jasa Lainnya yang memerlukan jaminan pemeliharaan) 15 Kuitansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 16 Berita acara prestasi kemajuan pekerjaan* 17 Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai penahapan waktu* 18 Bukti penyewaan/pembeliaan alat penunjang* 19 Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran* 20 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. *Khusus Untuk Pekerjaan konsultan yang harganya menggunakan billing rate .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. q) Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp200.000.000 Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Barang/Jasa di atas Rp200.000.000 Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Faktur dari rekanan & NPWP 2 Pesanan 3 Penawaran dari pihak ketiga 4 HPS yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 5 Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ 6 Surat Perintah Kerja (SPK) 7 Kuitansi/Tanda Penerimaan 8 BAP yang di ttd oleh PA/KPA & Pihak Ketiga 9 Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan & foto-foto dokumentasi kegiatan 10 Profil Perusahaan (Akte, SITU, SIUP, NPWP, dll) 11 SPT Tahunan Terakhir dan SSP PPh & PPn 3 bulan terakhir 12 Bukti Pembayaran Denda (Apabila Terjadi Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Berdasarkan Sifatnya Harus Dikenakan Denda) 13 Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan (Dari Penyedia ke PA/KPA)/Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) jika PA/KPA bertindak sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak 14 Jaminan Pemeliharaan (untuk pekerjaan Jasa Lainnya yang memerlukan jaminan pemeliharaan) 15 Kuitansi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 16 Berita acara prestasi kemajuan pekerjaan* 17 Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai penahapan waktu* 18 Bukti penyewaan/pembeliaan alat penunjang* 19 Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran* 20 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. *Khusus Untuk Pekerjaan konsultan yang harganya menggunakan billing rate .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. r) Pembayaran Termin Belanja Barang dan Jasa Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Termin Belanja Barang dan Jasa Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Faktur dari rekanan & NPWP 2 Permohonan Pembayaran Termin 3 Pesanan (Termin I) 4 Penawaran dari pihak ketiga (Termin I) 5 HPS yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ (Termin I) 6 Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PA/KPA dibantu oleh PPTK dan diserahkan ke PBBJ (Termin I) 7 Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian di ttd oleh PA/KPA & Pihak Ketiga 8 Tanda Penerimaan/Kuitansi di ttd oleh Pihak Ketiga, PPTK, Pengurus/Penyimpan Barang 9 Profil Perusahaan (Akte, SITU, SIUP,HO, NPWP, dll) 10 SPT Tahunan Terakhir dan SSP PPh & PPn 3 bulan terakhir 11 Fotocopy Rekening Bank dan NPWP 12 Berita Acara Pemeriksaan Termin (I,II, dst) jika Termin Akhir berita Acara penyerahan Hasil Pekerjaan (dari PPK ke PA)/Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan (BAST) jika PA bertindak sekaligus sebagai Penandatangan Kontrak 13 Berita Acara Pembayaran Termin 15 Penyerapan termin Akhir dilampiri Surat Pernyataan Pencatatan Barang Milik Daerah (Belanja Modal) 16 Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan & foto-foto dokumentasi kegiatan 17 Bukti Pembayaran Denda (Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang berdasarkan sifatnya harus dikenakan denda) 18 Pada saat Pembayaran Termin I harus melampirkan bukti upload kontrak (bukti Surat Perintah Kerja/SPK) pada aplikasi SPSE 19 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. .......,……….. PPK-SKPD Nama NIP. s) Pembayaran Uang Muka Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Uang Muka Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Permohonan pembayaran UMK 2 Pesanan 3 Penawaran dari pihak ketiga 4 Kuitansi/Tanda Penerimaan 5 Surat Perintah Kerja 6 Surat Perjanjian* 7 Jaminan Uang Muka 8 Berita Acara Pembayaran Uang Muka 9 Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Uang Muka yang memuat Rincian Penggunaan Uang Muka dan kesediaan penyedia memberikan laporan realisasi penggunaan uang muka 10 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. 3. 4. *khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilakukan melalui tender dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang dilakukan melalui seleksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. t) pembayaran Pengadaan Tanah Checklist Kelengkapan Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Nomor SPP : …………………. Tanggal SPP : …………………. Nomor SPM : …………………. Tanggal SPM : …………………. Nilai : Rp……………… No. Kelengkapan Dokumen SPM(Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 SPM 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bermaterai 3 Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD 4 Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Bermaterai 5 Checklist Kelengkapan Dokumen 6 E-Billing 7 ........ 8 Fotocopy NPWP dan Rekening Bank 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1 2 3 4 Kelengkapan Dokumen SPP (Tidak Disampaikan kepada Kuasa BUD) Ket ( √ ) 1 Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima; 2 foto copy bukti kepemilikan tanah; 3 bukti pembayaran/kuitansi; 4 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; 5 Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; 6 Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; 7 Surat dari Pejabat Berwenang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; 8 Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; 9 SSP PPh final atas pelepasan hak; 10 Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan) 11 Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah. 12 Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1. 2. *khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 .......,………….. PPK-SKPD Nama NIP. u) Ilustrasi Tanda Penerimaan/Kuitansi NO : A s l i Sub Keg : K e d u a Kode Rek : K e t i g a Tahun : K e e m p a t TANDA PENERIMAAN SUDAH TERIMA DARI : BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU……………… Terbilang : .................................................... Y A I T U : Pembayaran ………………………………. Setuju Dibayar : PA/KPA SKPD Nama Pangkat Malinau, NIP Yang menerima Jumlah Rp. ……………….. N a m a :………………….. Barang2/pekerjaan yang dimaksud telah diterima / Pekerjaan :…………… diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal Alamat yang terang :………………….. 2021 Lunas Dibayar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BP/BPP Nama Nama NIP NIP v) Ilustrasi Tanda Penerimaan/Kuitansi untuk barang persediaan NO : A s l i Sub Keg : K e d u a Kode Rek : K e t i g a Tahun : K e e m p a t TANDA PENERIMAAN SUDAH TERIMA DARI : BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU……… Terbilang : …………………………… Y A I T U : Pembayaran ……... Setuju Dibayar : PA/KPA SKPD Nama Pangkat Malinau, NIP Yang menerima Jumlah Rp. ……………….. N a m a :…………………. . Barang2/pekerjaan yang dimaksud telah diterima / diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal Pekerjaan :…………… Alamat yang terang :…………………. . 2021 Lunas Dibayar Pengurus Barang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BP/BPP Nama Nama Nama NIP NIP NIP *Dalam hal terdapat perubahan item checklist akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kuasa BUD Z. Retur SP2D
1. 1.Deskripsi
a.SP2D yang diretur oleh Bank ditindaklanjuti oleh Kuasa BUD untuk proses pencairan kembali.
b.Retur SP2D yang disebabkan kesalahan nomor rekening bank penerima, dan/atau rekening penerima dana tidak aktif, dan/atau nomor rekening tidak valid dan/atau NPWP tidak sesuai dengan NPWP penerima dan/atau lampiran bukti pemotongan (pajak, infak, zakat dan potongan lainnya) tidak sesuai dengan potongan yang tertera di SPM yang telah dilaporkan oleh pihak bank, ditindaklanjuti oleh Kuasa BUD.
c.Kuasa BUD selanjutnya memberitahukan dan meneruskan surat retur kepada PA/KPA paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat penolakan disampaikan oleh bank untuk segera dilakukan perbaikan data oleh PA/KPA.
d.Kuasa BUD menyampaikan data perbaikan atas transaksi penolakan pencairan dana LS kepada bank paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat perbaikan data dari PA/KPA.
e.Masa pencairan kembali setelah retur paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal retur atau paling lambat akhir Januari Tahun Anggaran berikutnya.
1. 2.Pihak Terkait
a.Bank Operasional Mitra Kerja;
b.PA/KPA; dan
c.Kuasa BUD.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bank Operasional Mitra Kerja
1. 1.Melaporkan penolakan pencairan dana (retur) apabila terjadi kesalahan nomor rekening bank penerima, dan/atau rekening penerima dana tidak aktif, dan/atau nomor rekening tidak valid dan/atau NPWP tidak sesuai dengan NPWP penerima dan/atau lampiran bukti pemotongan (pajak dan potongan lainnya) tidak sesuai dengan potongan yang tertera di SPM kepada Kuasa BUD.
2. 2.Mencairkan kembali dana setelah Kuasa BUD menyampaikan data perbaikan atas transaksi penolakan.
b.PA/KPA 1)Menerima surat retur dari Bank yang diteruskan oleh Kuasa BUD. 2)Melakukan perbaikan data atas kesalahan transaksi penolakan dari bank. 3)Menyampaikan kembali data perbaikan transaksi kepada Kuasa BUD.
c.Kuasa BUD 1) Memberitahukan dan meneruskan surat retur kepada PA/KPA paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat penolakan disampaikan oleh bank untuk segera dilakukan perbaikan data oleh PA/KPA. 2) Menyampaikan data perbaikan atas transaksi penolakan pencairan dana LS kepada bank paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat perbaikan data dari PA/KPA.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi Lampiran Surat Ralat/Perbaikan Data Nama Rekening Penerima KOP SKPD Nomor : ………………… Sifat : Sangat Segera Lampiran : …. (…) Berkas Hal : Ralat/Perbaikan Data Nama /Rekening Penerima---------. ................, xxxxxxxxxx 202X M Yang Terhormat : Kuasa Bendahara Umum Daerah Jl. .......................... .................................. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor………… tanggal ……………… hal Pemberitahuan Retur/Reject SP2D, dengan ini kami sampaikan ralat/perbaikan data rekening/nama penerima (terlampir). Daftar ralat/perbaikan nama/rekening sebagaimana tersebut di atas sudah kami teliti dan sesuaikan dengan data rekening yang ada pada bank penerima serta status rekening/nama aktif. Kami mohon ralat rekening/nama tersebut dapat Saudara tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN, Nama NIP.
b.Ilustrasi Surat Retur PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. .................................... .............................. Nomor : / KBUD.1/I/20xx Daerah, Januari 20xx Lampiran : Kepada Yth, Perihal : Perbaikan Rekening Penerima Pimpinan PT. Bank Daerah (Retur) ...................... di- ...................
1. 1.Sehubungan dengan surat Saudara No. ………………………. tanggal …………… pengembalian SP2D ………………… dengan Expedisi …………………, yaitu: Atas Nama : No. Rekening : Nama Bank : Jumlah yang dibayarkan :
2. 2.Telah dikembalikan oleh Bank ……..dengan alasan ………..dananya telah dilimpahkan ke Rekening xxxxxxxxxxxxx An. Rekening Retur Pemerintah Provinsi Kaltara sebesar ………………..
3. 3.Kami mohon kepada Bapak agar mendebet rekening Retur Pemerintah Daerah No. xxxxxxx untuk dapat dilimpahkan kembali ke Rekening yang telah diperbaiki. Atas Nama : No. Rekening : Nama Bank : Jumlah yang dibayarkan : Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Perbendaharaan Nama Nip.
c.Ilustrasi Surat Reject PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. ................................... .......................................... Nomor : ..................., Januari 20XX Lampiran : Kepada Yth, Perihal : Perbaikan Nama Penerima Pimpinan PT. Bank Daerah (SP2D Reject) di- ............................. Sehubungan dengan Surat Saudara No. ………………… tanggal ………………… Pengembalian SP2D alasan ……………. No………………..dengan Expedisi …………….., yaitu: Atas Nama : No. Rekening : Nama Bank : Jumlah yang dibayarkan : No. Seri Bank : Agar Nomor Seri Bank diatas dibatalkan , Adapun SP2D yang telah diperbaiki adalah : Atas Nama : No. Rekening : Nama Bank : Jumlah yang dibayarkan : No. Seri Bank : Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kuasa Bendahara Umum Daerah Kepala Bidang Perbendaharaan Nama Nip. AA. Pembukuan Bendahara Pengeluaran
1. 1.Deskripsi
a.Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.
b.Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
c.Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut: 1) Buku Kas Umum 2) Buku Pembantu Bank 3) Buku Pembantu Kas Tunai 4) Buku Pembantu Pajak 5) Buku Pembantu Panjar 6) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja
d.Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain: 1) Bukti transaksi yang sah dan lengkap 2) SPP UP/GU/TU/LS 3) SPM UP/GU/TU/LS 4) SP2D 5) Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
1. 2.Pihak Terkait Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu 1) Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penerimaan Uang PersediaanBendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D- UP/SP2D- GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU. b) Pelimpahan Uang Persediaan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan. c) Pergeseran Uang Persediaan Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser. 2) Pembayaran belanja oleh Bendahara Atas pembayaranyang dilakukanBendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto. 3) Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran. 4) Pertanggungjawaban Uang Panjar Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi pengeluaran. a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang dikembalikan. b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar kekuranganya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan. 5) Belanja melalui LS Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja bruto. 6) Pemungutan dan Penyetoran Pajak a) Pada saat pemungutan/ pemotongan pajak, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak di sisi penerimaan. b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran. 7) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Kas.
1. 4.Dokumen yang Digunakan
a.Ilustrasi BKU PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD.............. TAHUN ANGGARAN BUKU KAS UMUM Periode No. Tanggal No. Bukti Urian Penerimaan Pengeluaran Saldo Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp……………………………………. (terbilang…………………………………...)
a.Tunai : Rp…………………..
b.Bank : Rp………………….. Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. ………………… NIP. ……………………..
b.Ilustrasi Buku Pembantu Bank PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................ TAHUN ANGGARAN BUKU PEMBANTU BANK Periode No. Tanggal No. Bukti Urian Penerimaan Pengeluaran Saldo Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. ………………… NIP. …………………
c.Ilustrasi Buku Pembantu Kas PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD............... TAHUN ANGGARAN BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Periode………….. No. Tanggal No. Bukti Urian Penerimaan Pengeluaran Saldo Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. ………………… NIP. ……………………..
d.Ilustrasi Buku Pembantu Pajak PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................ TAHUN ANGGARAN BUKU PEMBANTU PAJAK Periode No. Tanggal No. Bukti Urian Penerimaan Pengeluaran Saldo Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. ………………… NIP. ……………………..
e.Ilustrasi Buku Pembantu Panjar PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD................... TAHUN ANGGARAN BUKU PEMBANTU PANJAR Periode No. Tanggal No. Bukti Urian Penerimaan Pengeluaran Saldo Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. ………………… NIP. ……………………..
f.Buku Pembantu per Sub Rincian Objek PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD........................ TAHUN ANGGARAN Kode Rekening : ………………………… Nama Rekening : ………………………… Jumlah Anggaran (DPA) : ………………………… Jumlah Anggaran (DPPA) : ………………………… BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA Periode ……………………… No. Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo Disetujui oleh, Disiapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaa/Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP. …………………….. NIP. …………………….. BB. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
1. 1.Deskripsi a) Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya. b) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. d) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional dilaksanakan setelahditerbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. e) Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi: 1) Pertanggungjawaban Penggunaan UP 2) Pertanggungjawaban Penggunaan TU 3) Pertanggungjawaban Administratif 4) Pertanggungjawaban Fungsional f) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri: 1) BKU; 2) Laporan penutupan kas (BKU); dan 3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. g) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri: 1) Laporan penutupan kas; dan 2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. h) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP. i) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan PA.
2. 2.Pihak Terkait
a.Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b.Bendahara Pengeluaran;
c.PPK SKPD;
d.Pengguna Anggaran;
e.Kuasa Pengguna Anggaran; dan
f.PPKD.
1. 3.Ketentuan Pelaksanaan
a.Pertanggungjawaban Administratif 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu a) Menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. b) Menyampaikan LPJ kepada PPK SKPD/PPK-Unit SKPD agar diverifikasi sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan KPA. c) Setelah mendapatkan persetujuan KPA, menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dilampiri :

(1)BKU; dan
(2)Laporan Penutupan Kas. d) Pada bulan terakhir tahun anggaran pertanggungjawaban administratif Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ administratif kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 25 Desember dengan melampirkan bukti setoran sisa pelimpahan UP. 2) Bendahara Pengeluaran a) Menyiapkan LPJ bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, LPJ bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri:
(1)BKU;
(2)Laporan Penutupan Kas; dan
(3)LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. b) Menyampaikan LPJ bendahara kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. c) Pada bulan terakhir tahun anggaran pertanggungjawaban administratif disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember dengan melampirkan bukti setoran sisa UP. 3) PPK-SKPD a) Melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1)Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait.
(2)Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait.
(3)Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas. b) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran. c) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran. 4) Kuasa Pengguna Anggaran Menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan sebelum disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. 5) Pengguna Anggaran Menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.
1. b.Pertanggungjawaban Fungsional 1) Bendahara Pengeluaran a) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani dan mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilampiri:
(1)Laporan penutupan kas; dan
(2)LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. c) Pada bulan terakhir tahun anggaran pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember dengan melampirkan bukti setoran sisa UP. 2) PPKD Selaku BUD Memberikan persetujuan LPJ Bendahara Pengeluaran.

2.Dokumen yang Digunakan

a.Ilustrasi Laporan Penutupan Kas PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…. TAHUN ANGGARAN….. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULAN : Kepada Yth, …………….. …………….. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Bupati No……. Tahun …….. Mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD…….. Adalah sejumlah Rp……. Dengan perincian sebagai berikut : A. Kas di Bendahara Pengeluaran A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. A.2 Jumlah Penerimaan Rp. A.3 Jumlah Pengeluaran Rp. A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. Saldo Akhir bulan tanggal….. Terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp……. Dan saldo di bank sebesar Rp……. B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. A.2 Jumlah Penerimaan Rp. A.3 Jumlah Pengeluaran Rp. A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. Saldo Akhir bulan tanggal….. Terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp……. Dan saldo di bank sebesar Rp……. C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 Saldo Kas Tunai Rp. C.2 Saldo Bank Rp. C.3 Saldo Total Rp. Bendahara Pengeluaran Nama NIP.
b.Ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…. TAHUN ANGGARAN….. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ ADMINISTRATIF) Bulan : ……………….. Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran SPJ LS Gaji SPP LS Barang dan Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU ) s.d Bulan ini Sisa Pagu Anggaran s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini JUMLAH Penerimaan -SP2D -Potongan Pajak
a.PPN b PPh 21 PPh 22 PPh 23 -Lain-lain Jumlah Penerimaan Pengeluaran - SPJ (LS=UP/GU/TU) -Penyetoran Pajak
a.PPN b PPh 21 PPh 22 PPh 23 -Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas Menyetujui, Disiapkan oleh, Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP……. NIP….
c.Ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU SKPD…. TAHUN ANGGARAN….. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL) Bulan : ……………….. Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran SPJ LS Gaji SPP LS Barang dan Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU ) s.d Bulan ini Sisa Pagu Anggaran s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini JUMLAH Penerimaan -SP2D -Potongan Pajak
a.PPN b PPh 21 PPh 22 PPh 23 -Lain-lain Jumlah Penerimaan Pengeluaran - SPJ (LS=UP/GU/TU) -Penyetoran Pajak
a.PPN b PPh 21 PPh 22 PPh 23 -Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas Menyetujui, Disiapkan oleh, Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Nama Nama NIP……. NIP…. CC. Belanja Wajib dan Mengikat
1. 1.Deskripsi
a.Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
b.Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
c.Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud diatas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
d.Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD- nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati tentang belanja wajib dan mengikat.
e.Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing- masing SKPD berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang sangat besar sedangkan Dinas Registrasi dan Kependudukan penerbitan SPD diberikan per triwulan.
f.Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
g.Pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD 2) Dalam hal dokumen belum siap.
h.Tata cara pengelolaan Belanja Wajib dan Mengikat sebagaimana diatur pada huruf a diatur dalam peraturan Bupati. DD. Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak
1. 1.Deskripsi
a.Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
b.Penganggaran Sub Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
c.Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
d.Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tahun jamak sekurang-kurangnya memuat: 1) nama sub kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun.
e.Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi: 1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. 3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan Bupati kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/ kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan perundang-undangan. 4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.
f.Tata cara Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak sebagaimana diatur pada huruf a diatur dalam peraturan Bupati. EE. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Deskripsi
a.Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD. 2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut. 4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk: a) menutupi defisit anggaran; b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului Perubahan Perda tentang APBD; d) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f) mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g) mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 5) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 6) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 7) Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. 8) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
b.Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
c.Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
d.Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).
e.Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah melalui RKUD.
f.Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi penerimaan.
g.Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari: 1) pemerintah pusat; 2) pemerintah daerah lain; 3) lembaga keuangan bank; 4) lembaga keuangan bukan bank; dan 5) masyarakat.
h.Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan melalui: 1) pembayaran langsung; 2) rekening khusus; 3) pemindahbukuan ke RKUD; 4) letter of credit; dan 5) pembiayaan pendahuluan.
i.Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
j.Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
k.Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
l.Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. FF. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Deskripsi
a.Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan dilakukan oleh kepala SKPKD.
b.Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
c.Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan tersebut.
d.Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
e.Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
f.Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
g.Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk: 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD; 2) menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
h.Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
i.Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
j.Melunasi kewajiban bunga dan pokok hutang untuk penyediaan anggaran pembayaran bunga dan pokok hutang serta menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.
k.Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang beresiko rendah.
l.Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
m.Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
n.Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.
o.Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Perda tentang penyertaan modal.
p.Penyertaan modal dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
q.Penyertaan modal pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
r.Pemindahbukuan atas penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain: 1) Perda tentang penyertaan modal; 2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
s.Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal Daerah menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
t.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
u.Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain: 1) Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
v.Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
w.Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
x.Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
y.Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
z.Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah. aa.Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD. bb. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran. cc. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. dd. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ee. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. GG. Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran
1. 1.Deskripsi
a.Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
b.Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 3) mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
c.Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
d.Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan; 3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 5) mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
e.Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut: 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD; 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan. 4) mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
f.Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g.Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;
1. 1.LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
2. 1.Pendapatan-LRA;
3. 2.Belanja;
4. 3.Transfer;
5. 4.Surplus/Defisit-LRA;
6. 5.Pembiayaan; dan
7. 6.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:
8. 1.PPK SKPD
a.Menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
b.Menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD.
1. 2.Kepala SKPD
a.Memverifikasi dan menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
b.Menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD ke BUD.
1. 3.BUD
a.Memverifikasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis seluruh SKPD.
b.Menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah ke Sekretaris Daerah.
1. 4.Sekretaris Daerah
a.Menyetujui laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah dan menyerahkan ke Kepala Daerah
1. 5.Bupati
a.Menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah dan menyampaikan kepada DPRD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.PPK SKPD Menyiapkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis SKPD
a.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD disusun dengan cara: 1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni. 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD, pada kolom realisasi semester pertama. 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
b.Setelah selesai disusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD diserahkan kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
1. 2.Kepala SKPD selaku PA Menandatangani Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Prognosis SKPD
a.Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
b.Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
c.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.
1. 3.BUD Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
a.BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan: 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
b.Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD mengkonsolidasikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
c.Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil pengkonsolidasian tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
1. 4.Sekretaris Daerah Menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah Kepada Kepala Daerah
a.Sekretaris Daerah menyetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
b.Setelah disetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.
1. 5.Bupati Menandatangani Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
a.Bupati menandatangani draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
b.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani disampaikan ke DPRD oleh Bupati paling lambat akhir bulan Juli.
1. 2.PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS A. DESKRIPSI PROSEDUR Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
2. 1.Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
3. 2.Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
4. 3.Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
5. 1.Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
6. 2.Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
7. 3.Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:
8. 1.TAPD
a.Menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
b.Menyusun dan membahas rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
1. 2.Bupati
a.Menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama TAPD dan menyampaikan kepada DPRD
b.Melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama DPRD
c.Melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
a.Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disusun berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
b.Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
1. 2.Bupati dan DPRD membahas Rancangan Perubahan KUA & PPAS
a.Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
b.Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Gubernur dan DPRD melakukan penyepakatan bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD. D. KONDISI KHUSUS
1. 1.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
2. 2.Dalam hal terdapat informasi penambahan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer sesuai ketentuan perundang- undangan, kepala SKPD dapat menambah pengeluaran anggaran belanja dari pendapatan untuk pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan dalam RKA-SKPD di luar RKPD perubahan.
3. 3.PERGESERAN ANGGARAN
4. 1.DESKRIPSI PROSEDUR Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan. Pergeseran anggaran melalui DPA- SKPD disiapkan oleh PA/KPA untuk mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Ketentuan umum terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:
5. 1.Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
6. 2.Pergeseran anggaran terdiri atas:
a.pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b.pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
1. 3.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD :
a.Dilihat dari struktur APBD terdapat 7 (tujuh) kriteria yaitu: 1) pergeseran antar organisasi; 2) pergeseran antar unit organisasi; 3) pergeseran antar program; 4) pergeseran antar kegiatan, 5) pergeseran antar sub kegiatan; 6) pergeseran antar kelompok; 7) pergeseran antar jenis.
b.Dilihat dari sumber anggarannya ada 4 (empat) sumber yaitu: 1) pergeseran anggaran bersumber dari dana transfer diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lain, dana hibah dan dana transfer lainnya; 2) Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak; 3) Pergeseran hasil penjadwalan ulang (refocusing) kegiatan; 4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya.
c.Secara umum pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD hanya diperkenankan pada Perubahan Perda APBD, tetapi pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD ataupun setelah perubahan APBD, melalui ketetapan Gubernur dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
1. 4.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
a.Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
b.Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek pada sub rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
c.Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan persetujuan Pengguna Anggaran.
1. 5.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD diperkenankan dilakukan sebelum perubahan APBD dan setelah perubahan APBD.
2. 6.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. 7.Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Gubernur dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau tingkat daerah
4. 8.Apabila pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD, jika pergeseran dilakukan setelah Perda perubahan APBD maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. 9.Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan RKA SKPD sebagai dasar perubahan DPA SKPD.
6. 2.PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:
7. 1.Bupati
a.Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
b.Menetapkan Keputusan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
c.Menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD kepada DPRD
1. 2.TAPD
a.TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD dimana hasil identifikasi dituangkan dalam telaahan pergeseran.
b.Melaksanakan pembahasan atas usulan pergeseran dari SKPD;
c.Melakukan otorisasi terhadap DPA pergeseran;
1. 3.Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran SKPD untuk pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
2. 4.PPKD Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran SKPD untuk usulan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek pada sub rincian objek yang sama serta pergeseran uraian dari sub rincian objek.
3. 5.SKPD
a.Menyusun RKA dan DPA pergeseran
b.Menyampaikan RKA dan DPA pergeseran kepada PPKD
1. 3.LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
2. 1.SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
a.SKPD mengajukan usulan pergeseran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Bupati melalui Ketua TAPD. Usulan pergeseran paling sedikit memuat: 1) Surat usulan pergeseran yang memuat alasan dilakukannya pergeseran; 2) melampirkan DPA awal sub kegiatan yang akan dilakukan pergeseran; dikecualikan untuk penganggaran dana transfer melalui mekanisme pergeseran; 3) melampirkan RKA pergeseran untuk sub kegiatan yang akan dilakukan pergeseran; 4) melampirkan berita acara kaji ulang pemaketan untuk usulan pergeseran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dikecualikan untuk penganggaran dana transfer melalui mekanisme pergeseran; 5) melampirkan telaahan kemendesakan disertai foto lokasi untuk usulan pergeseran kebutuhan mendesak; 6) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; c) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap. 7) Paket pekerjaan tersebut selanjutnya dimasukkan pada sub kegiatan yang berkenaan/sub kegiatan yang sama. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya melalui pergeseran diatas dapat: a) menggunakan SiLPA anggaran tahun sebelumnya, apabila masih terdapat selisih positif antara SiLPA hasil rekon Badan Keuangan Daerah atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah dikurangi SiLPA yang telah dialokasikan pada APBD tahun berjalan, b) menggeser belanja tahun berjalan pada sub kegiatan yang berkenaan/sub kegiatan yang sama, c) menggunakan Belanja Tidak Terduga. 8) Untuk kegiatan yang sebagian telah dilakukan pencairan agar melampirkan surat pernyataan bahwa masih terdapat sisa anggaran kas yang belum dicairkan dan dapat dilakukan pergeseran.
1. 2.TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran
a.TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran, yang dituangkan dalam telaahan pergeseran.
b.Telaahan tersebut mengidentifikasi: 1) jenis pergeseran 2) pencairan anggaran yang telah dilakukan; 3) perubahan lokasi kegiatan; 4) perubahan Output sub kegiatan.
c.TAPD membahas hasil telaahan untuk dilakukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran, dalam pembahasan tersebut TAPD dapat mengikutsertakan SKPD pengusul;
d.TAPD menyampaikan surat persetujuan pergeseran atau penolakan pergeseran berdasarkan hasil pembahasan kepada kepala SKPD.
e.Untuk usulan pergeseran yang disetujui berasal dari alokasi Belanja Tidak Terduga, TAPD menyusun rancangan Keputusan Bupati mengenai alokasi pergeseran belanja tidak terduga, selanjutnya apabila disetujui ditetapkan oleh Kepala Daerah.
f.TAPD memerintahkan SKPD yang mendapatkan persetujuan pergeseran untuk menyusun rancangan DPA pergeseran;
1. 3.Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD
a.Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD. 2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditampung dalam Perda Perubahan APBD dan ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. 4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD tetapi tidak memenuhi kriteria kondisi tertentu hanya diperkenankan untuk dilakukan pada Perubahan Perda APBD dan mengikuti mekanisme perubahan APBD.
b.Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD terkait Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
1. 4.Sekretaris Daerah menerbitkan surat persetujuan anggaran pergeseran anggaran.
a.SKPD mengusulkan kepada TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran
b.TAPD melakukan meneliti usulan pergeseran dari SKPD, paling sedikit berupa : 1) Surat permohonan pergeseran anggaran 2) Matriks sebelum dan sesudah pergeseran 3) Melakukan sinkronisasi usulan pergeseran dengan anggaran kas.
c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan SKPD, pergeseran anggaran menyebabkan perubahan objek dan belanja dalam jenis yang sama maka TAPD membuat draft persetujuan pergeseran anggaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
1. 5.PPKD menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran
a.SKPD mengusulkan kepada TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran
b.TAPD melakukan penelitian usulan pergeseran dari SKPD, paling sedikit berupa : 1) Surat permohonan pergeseran anggaran 2) Matriks sebelum dan sesudah pergeseran 3) Melakukan sinkronisasi usulan pergeseran dengan anggaran kas.
c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan SKPD, pergeseran anggaran menyebabkan perubahan rincian objek dalam objek yang sama, perubahan sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, maka TAPD membuat draft persetujuan pergeseran anggaran yang ditandatangani PPKD.
1. 6.SKPD (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) menyiapkan perubahan DPA SKPD
a.Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah melalui TAPD.
b.Usulan pergeseran anggaran dilampiri paling sedikit matriks sebelum dan sesudah pergeseran.
c.Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah atau PPKD sesuai kewenangannya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan RKA SKPD sebagai dasar perubahan DPA SKPD untuk pelaksanaan pergeseran anggaran.
d.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
e.Dalam hal pergeseran anggaran berupa uraian dalam sub rincian objek yang sama maka dituangkan dalam surat pertanggungjawaban mutlak pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh PA.
f.Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
g.menyampaikan DPA pergeseran kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan kepada PPKD untuk disahkan oleh PPKD. Semua pergeseran wajib dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
1. 7.PPKD mengesahkan Perubahan DPA SKPD
a.Perubahan DPA SKPD disahkan oleh PPKD setelah sebelumnya disetujui oleh Sekretaris Daerah.
b.Lingkup tanggung jawab pengesahan oleh PPKD dan persetujuan oleh Sekretariat Daerah tidak mencakup isi dan atau substansi DPA-SKPD. Isi dan atau substansi DPA-menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
c.Nilai pada DPA-SKPD adalah nilai tertinggi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
1. 4.KONDISI KHUSUS
a.Dalam hal pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan lokasi, indikator, dan tolak ukur dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
b.Dalam hal pergeseran berupa uraian dalam sub rincian objek yang sama sebelum DPA dilakukan perubahan, maka surat pernyataan tanggung jawab mutlak pergeseran ditandatangani PA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
1. 1.PROSEDUR LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
2. 2.Pendapatan-LRA;
3. 3.Belanja;
4. 4.Transfer;
5. 5.Surplus/Defisit-LRA;
6. 6.Pembiayaan; dan
7. 7.Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:
8. 1.PPK SKPD
a.Menyiapkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
b.Menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD.
1. 2.Kepala SKPD
a.Memverifikasi dan menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
b.Menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD ke BUD.
1. 3.BUD
a.Memverifikasi dan mengkonsolidasikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis seluruh SKPD.
b.Menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah ke Sekretaris Daerah.
1. 4.Sekretaris Daerah Menyetujui laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah dan menyerahkan ke Kepala Daerah
2. 5.Bupati Menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah dan menyampaikan kepada DPRD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
3. 1.PPK SKPD Menyiapkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis SKPD
a.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD disusun dengan cara: 1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d. Juni. 2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD, pada kolom realisasi semester pertama. 3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan penerimaan 4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai rencana perubahan anggaran.
b.Setelah selesai disusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD diserahkan kepada Kepala SKPD selaku PA untuk ditandatangani.
1. 2.Kepala SKPD selaku PA Menandatangani Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Prognosis SKPD
a.Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
b.Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.
c.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama berakhir.
1. 3.BUD Menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
a.BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan: 1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di BUD.
b.Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD mengkonsolidasikan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.
c.Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah hasil pengkonsolidasian tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
1. 4.Sekretaris Daerah Menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah Kepada Kepala Daerah
a.Sekretaris Daerah menyetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
b.Setelah disetujui draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.
1. 5.Bupati Menandatangani Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah
a.Bupati menandatangani draft Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemerintah Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
b.Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah yang telah ditandatangani disampaikan ke DPRD oleh Bupati paling lambat akhir bulan Juli.
1. 2.PROSEDUR PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS A. DESKRIPSI PROSEDUR Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
2. 1.Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
3. 2.Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
4. 3.Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
5. 1.Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
6. 2.Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
7. 3.Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut:
8. 1.TAPD
a.Menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
b.Menyusun dan membahas rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
1. 2.Bupati
a.Menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama TAPD dan menyampaikan kepada DPRD.
b.Melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama DPRD.
c.Melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
a.Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disusun berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
b.Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.
1. 2.Bupati dan DPRD membahas Rancangan Perubahan KUA & PPAS
a.Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
b.Berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD. D. KONDISI KHUSUS
1. 1.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati Bupati bersama DPRD.
2. 2.Dalam hal terdapat informasi penambahan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer sesuai ketentuan perundang-undangan, kepala SKPD dapat menambah pengeluaran anggaran belanja dari pendapatan untuk pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan dalam RKA-SKPD di luar RKPD perubahan.
3. 3.PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN B. DESKRIPSI PROSEDUR Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan. Pergeseran anggaran melalui DPA-SKPD disiapkan oleh PA/KPA untuk mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Ketentuan umum terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:
4. 1.Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
5. 2.Pergeseran anggaran terdiri atas:
a.pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
b.pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
1. 3.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD :
a.Dilihat dari struktur APBD terdapat 7 (tujuh) kriteria yaitu: 1) pergeseran antar organisasi; 2) pergeseran antar unit organisasi; 3) pergeseran antar program; 4) pergeseran antar kegiatan, 5) pergeseran antar sub kegiatan; 6) pergeseran antar kelompok; 7) pergeseran antar jenis.
b.Dilihat dari sumber anggarannya ada 4 (empat) sumber yaitu: 1) pergeseran anggaran bersumber dari dana transfer diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), bantuan keuangan dari Pemerintah daerah lain, dana hibah dan dana transfer lainnya; 2) Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak; 3) Pergeseran hasil penjadwalan ulang (refocusing) kegiatan; 4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya.
c.Secara umum pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD hanya diperkenankan pada Perubahan Perda APBD, tetapi pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD ataupun setelah perubahan APBD, melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
1. 4.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
a.Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
b.Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek pada sub rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
c.Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan persetujuan Pengguna Anggaran.
1. 5.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD diperkenankan dilakukan sebelum perubahan APBD dan setelah perubahan APBD.
2. 6.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. 7.Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau tingkat daerah
4. 8.Apabila pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD, maka pergeseran anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD, jika pergeseran dilakukan setelah Perda perubahan APBD maka dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
5. 9.Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan RKA SKPD sebagai dasar perubahan DPA SKPD. C. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses pergeseran anggaran adalah sebagai berikut:
6. 2.Bupati
a.Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
b.Menetapkan Keputusan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
c.Menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD kepada DPRD.
1. 3.TAPD
a.TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD dimana hasil identifikasi dituangkan dalam telaahan pergeseran.
b.Melaksanakan pembahasan atas usulan pergeseran dari SKPD;
c.Melakukan otorisasi terhadap DPA pergeseran;
1. 4.Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran SKPD untuk pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
2. 5.PPKD Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran SKPD untuk usulan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek pada sub rincian objek yang sama serta pergeseran uraian dari sub rincian objek.
3. 6.SKPD
a.Menyusun RKA dan DPA pergeseran
b.Menyampaikan RKA dan DPA pergeseran kepada PPKD D. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
a.SKPD mengajukan usulan pergeseran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Bupati melalui Ketua TAPD. Usulan pergeseran paling sedikit memuat: 1) Surat usulan pergeseran yang memuat alasan dilakukannya pergeseran; 2) melampirkan DPA awal sub kegiatan yang akan dilakukan pergeseran; dikecualikan untuk penganggaran dana transfer melalui mekanisme pergeseran; 3) melampirkan RKA pergeseran untuk sub kegiatan yang akan dilakukan pergeseran; 4) melampirkan berita acara kaji ulang pemaketan untuk usulan pergeseran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dikecualikan untuk penganggaran dana transfer melalui mekanisme pergeseran; 5) melampirkan telaahan kondisi mendesak disertai foto lokasi untuk usulan pergeseran kebutuhan mendesak; 6) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: a) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; b) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa; c) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan; d) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap. 7) Paket pekerjaan tersebut selanjutnya dimasukan pada sub kegiatan yang berkenaan/sub kegiatan yang sama. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya melalui pergeseran diatas dapat: a) menggunakan SiLPA anggaran tahun sebelumnya, apabila masih terdapat selisih positif antara SiLPA hasil rekon Badan Keuangan Daerah atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah dikurangi SiLPA yang telah dialokasikan pada APBD tahun berjalan, b) menggeser belanja tahun berjalan pada sub kegiatan yang berkenaan/sub kegiatan yang sama, c) menggunakan Belanja Tidak Terduga. 8) Untuk kegiatan yang sebagian telah dilakukan pencairan agar melampirkan surat pernyataan bahwa masih terdapat sisa anggaran kas yang belum dicairkan dan dapat dilakukan pergeseran.
1. 2.TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran
a.TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran, yang dituangkan dalam telaahan pergeseran.
b.Telaahan tersebut mengidentifikasi: 1) jenis pergeseran 2) pencairan anggaran yang telah dilakukan; 3) perubahan lokasi kegiatan; 4) perubahan Output sub kegiatan.
c.TAPD membahas hasil telaahan untuk dilakukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pergeseran, dalam pembahasan tersebut TAPD dapat mengikutsertakan SKPD pengusul;
d.TAPD menyampaikan surat persetujuan pergeseran atau penolakan pergeseran berdasarkan hasil pembahasan kepada kepala SKPD
e.Untuk usulan pergeseran yang disetujui berasal dari alokasi Belanja Tidak Terduga, TAPD menyusun rancangan Keputusan Bupati mengenai alokasi pergeseran belanja tidak terduga, selanjutnya apabila disetujui ditetapkan oleh Kepala Daerah.
f.TAPD memerintahkan SKPD yang mendapatkan persetujuan pergeseran untuk menyusun rancangan DPA pergeseran;
1. 3.Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD
a.Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD. 2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD dilakukan dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditampung dalam Perda Perubahan APBD dan ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD. 4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilaksanakan setelah perubahan APBD dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 5) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD tetapi tidak memenuhi kriteria kondisi tertentu hanya diperkenankan untuk dilakukan pada Perubahan Perda APBD dan mengikuti mekanisme perubahan APBD.
b.Bupati menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD terkait Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
1. 4.Sekretaris Daerah menerbitkan surat persetujuan anggaran pergeseran anggaran.
a.SKPD mengusulkan kepada TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran
b.TAPD melakukan meneliti usulan pergeseran dari SKPD, paling sedikit berupa : 1) Surat permohonan pergeseran anggaran 2) Matriks sebelum dan sesudah pergeseran 3) Melakukan sinkronisasi usulan pergeseran dengan anggaran kas.
c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan SKPD, pergeseran anggaran menyebabkan perubahan objek dan belanja dalam jenis yang sama maka TAPD membuat draft persetujuan pergeseran anggaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah.
1. 5.PPKD menerbitkan surat persetujuan pergeseran anggaran
a.SKPD mengusulkan kepada TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran.
b.TAPD melakukan meneliti usulan pergeseran dari SKPD, paling sedikit berupa : 1) Surat permohonan pergeseran anggaran 2) Matriks sebelum dan sesudah pergeseran 3) Melakukan sinkronisasi usulan pergeseran dengan anggaran kas.
c.Dalam hal berdasarkan hasil penelitian usulan SKPD, pergeseran anggaran menyebabkan perubahan rincian objek dalam objek yang sama, perubahan sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, maka TAPD membuat draft persetujuan pergeseran anggaran yang ditandatangani PPKD.
1. 6.SKPD (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) menyiapkan perubahan DPA SKPD
a.Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah melalui TAPD.
b.Usulan pergeseran anggaran dilampiri paling sedikit matriks sebelum dan sesudah pergeseran.
c.Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah atau PPKD sesuai kewenangannya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan RKA SKPD sebagai dasar perubahan DPA SKPD untuk pelaksanaan pergeseran anggaran.
d.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
e.Dalam hal pergeseran anggaran berupa uraian dalam sub rincian objekyang sama maka dituangkan dalam surat pertanggungjawaban mutlak pergeseran anggaran yang ditandatangani oleh PA.
f.Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
g.menyampaikan DPA pergeseran kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan kepada PPKD untuk disahkan oleh PPKD. Semua pergeseran wajib dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
1. 7.PPKD mengesahkan Perubahan DPA SKPD
a.Perubahan DPA SKPD disahkan oleh PPKD setelah sebelumnya disetujui oleh Sekretaris Daerah.
b.Lingkup tanggung jawab pengesahan oleh PPKD dan persetujuan oleh Sekretariat Daerah tidak mencakup isi dan atau substansi DPA-SKPD. Isi dan atau substansi DPA- menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala SKPD selaku pengguna anggaran.
c.Nilai pada DPA-SKPD adalah nilai tertinggi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. E. KONDISI KHUSUS
a.Dalam hal pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan lokasi, indikator, dan tolak ukur dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati .
b.Dalam hal pergeseran berupa uraian dalam sub rincian objek yang sama sebelum DPA dilakukan perubahan, maka surat pernyataan tanggung jawab mutlak pergeseran ditandatangani PA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
1. 4.PROSEDUR PENDANAAN KEADAAN DARURAT A. DESKRIPSI PROSEDUR Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses pendanaan keadaan darurat adalah sebagai berikut:
2. 1.Kepala SKPD
a.Mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat
1. 2.PPKD selaku BUD
a.Menyetujui rencana kebutuhan belanja darurat C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat
a.Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga.
b.Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang; 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
c.Selain keadaan darurat termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1)belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.PPKD selaku BUD mengesahkan rencana kebutuhan belanja darurat

a.Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
b.Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
c.Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD.
d.Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
1. 5.PROSEDUR PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA A. DESKRIPSI PROSEDUR Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses pendanaan keadaan luar biasa adalah sebagai berikut: Kepala SKPD
a.Menyusun perubahan RKA-SKPD
b.Menyusun ulang capaian target kinerja dan program kegiatan C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 2.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
a.Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
b.Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
c.RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
d.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
e.Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
f.Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
g.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
h.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
i.Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 6.PROSEDUR PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
2. 1.Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. 2.Penyusunan Perubahan RKA SKPD
4. 3.Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD
5. 4.Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penyusunan perubahan APBD adalah sebagai berikut:
6. 1.TAPD
a.Menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
b.Melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD dibantu oleh Tim Verifikasi RKA-SKPD, untuk melihat kesesuaian RKA SKPD dengan Prognosis Semester Dua (II) Tahun berjalan, RKPD Perubahan, dan Realisasi Anggaran.
1. 2.Kepala Daerah
a.Menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
b.Melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama DPRD.
c.Menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan pimpinan DPRD.
d.Menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
1. 3.Kepala SKPD
a.Menyusun perubahan RKA-SKPD.
b.Menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD.
1. 4.PPKD
a.Menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
b.Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Kepala Daerah C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.TAPD menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
a.TAPD menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD; 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
b.Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
c.TAPD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan DPRD. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
d.Hasil pembahasan TAPD dengan DPRD dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
e.Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
f.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
g.Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. Pagu program/kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan PPAS adalah pagu tertinggi sebagai acuan dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
h.Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; 2) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan
i.Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
j.Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k.Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
l.Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
m.Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Kepala Daerah .
n.Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
1. 2.Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
a.Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
b.TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.
c.Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD
d.Surat edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD; 3) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
e.Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
1. 3.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
a.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
b.Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
c.Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada perubahan APBD.
d.RKA-SKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
e.Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan: 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 2) prakiraan maju yang telah disetujui; 3) dokumen perencanaan lainnya; 4) capaian Kinerja; 5) indikator Kinerja; 6) analisis standar belanja 7) standar harga satuan; 8) standar kebutuhan BMD; 9) RKBMD; 10) Standar Pelayanan Minimal; dan 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
f.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
g.Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1. 4.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD
a.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA- SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
b.Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); f) daftar dana cadangan g) daftar pinjaman daerah.
c.Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
1. 5.PPKD menyusun rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
a.Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara. 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada perubahan penjabaran APBD.
b.Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
c.Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
d.Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
e.Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
f.Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
1. 6.Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD
a.Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD, meliputi: 1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD. 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
1. 7.PROSEDUR PENETAPAN PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Penetapan perubahan APBD dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD, dengan sebelumnya melakukan pembahasan dan menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:
2. 1.Kepala Daerah
a.Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD
b.Menandatangani persetujuan bersama tentang perubahan APBD.
1. 2.TAPD
a.Melakukan pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD bersama DPRD
b.Menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan untuk diotorisasi oleh DPRD. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD
a.Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
b.Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
1. 2.TAPD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD bersama DPRD
a.Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh TAPD dengan DPRD, setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
c.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
d.Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang diotorisasi DPRD sebagai bahan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
e.Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
1. 8.PROSEDUR PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan bersama untuk menetapkan Perda tentang perubahan APBD. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses persetujuan rancangan Perda perubahan APBD adalah sebagai berikut: Kepala Daerah
a.Melakukan persetujuan bersama dengan DPRD berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
b.Menetapkan Perda tentang perubahan APBD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Kepala Daerah melakukan persetujuan bersama dengan DPRD
a.Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
b.Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
c.Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
d.Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
1. 9.PROSEDUR EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN A. DESKRIPSI PROSEDUR Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD. Proses evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses evaluasi rancangan Perda perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati penjabaran perubahan APBD Kabupaten adalah sebagai berikut:
2. 1.Bupati
b.Mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada gubernur
c.Melakukan penyempurnaan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD beserta rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi
d.Menetapkan Perda Kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil penyempurnaan C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 2.Bupati mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD
a.Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati
b.Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
c.Bupati menerima hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD diterima Bupati .
1. 3.Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati , selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati dengan ketentuan tindak lanjut sebagai berikut:
a.Dalam hal keputusan Bupati menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
b.Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima, dengan langkah langkah sebagai berikut: 1) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. 2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 3) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD 4) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Bupati paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. 5) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD. 6) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Bupati , Bupati menetapkan Perda Kabupaten APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 7) Perda Kabupaten APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Bupati . D. KONDISI KHUSUS
1. 2.Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, Bupati menetapkan rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati .
2. 3.Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 10.APLIKASI BERBASIS WEB Penyusunan Rancangan APBD dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan rancangan APBD.
4. 4.PENDANAAN KEADAAN DARURAT A. DESKRIPSI PROSEDUR Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran APBD. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses pendanaan keadaan darurat adalah sebagai berikut:
5. 1.Kepala SKPD
a.Mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat
1. 2.PPKD selaku BUD
a.Menyetujui rencana kebutuhan belanja darurat C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja darurat
a.Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak memedomani pengaturan dalam belanja tidak terduga.
b.Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang; 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
c.Selain keadaan darurat termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1)belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.PPKD selaku BUD mengesahkan rencana kebutuhan belanja darurat

a.Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
b.Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.
c.Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA SKPD.
d.Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
1. 5.PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA A. DESKRIPSI PROSEDUR Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. B. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
2. 1.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
a.Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
b.Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
c.RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
d.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
e.Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
f.Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.
g.Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan
h.Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
i.Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 6.PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
2. 1.Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. 2.Penyusunan Perubahan RKA SKPD
4. 3.Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD
5. 4.Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penyusunan perubahan APBD adalah sebagai berikut:
6. 1.TAPD
a.Menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
b.Melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD dibantu oleh Tim Verifikasi RKA-SKPD, untuk melihat kesesuaian RKA SKPD dengan Prognosis Semester Dua (II) Tahun berjalan, RKPD Perubahan, dan Realisasi Anggaran.
1. 2.Kepala Daerah
a.Menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD
b.Melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS bersama DPRD
c.Menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan pimpinan DPRD
d.Menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
1. 3.Kepala SKPD
a.Menyusun perubahan RKA-SKPD
b.Menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
1. 4.PPKD
a.Menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
b.Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Kepala Daerah C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.TAPD menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
a.TAPD menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah sebagai berikut: 1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD; 2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
b.Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
c.TAPD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dengan DPRD. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
d.Hasil pembahasan TAPD dengan DPRD dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
e.Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
f.Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
g.Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD. Pagu program/kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan PPAS adalah pagu tertinggi sebagai acuan dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.
h.Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan baru; 2) kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA- SKPD kepada PPKD; dan/atau d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan
i.Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
j.Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k.Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, wakil Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
l.Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, Kepala Daerah mendelegasikan kepada wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. m.Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Kepala Daerah .
n.Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
1. 2.Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
a.Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
b.TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.
c.Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD
d.Surat edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 1) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; 2) Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD; 3) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.
e.Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
1. 3.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD
a.Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
b.Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundangan-undangan
c.Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKA- SKPD pada perubahan APBD.
d.Perubahan RKA-SKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
e.Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara perubahan RKA-SKPD dengan: 1) perubahan KUA dan perubahan PPAS; 2) prakiraan maju yang telah disetujui; 3) dokumen perencanaan lainnya; 4) capaian Kinerja; 5) indikator Kinerja; 6) analisis standar belanja 7) standar harga satuan; 8) standar kebutuhan BMD; 9) RKBMD; 10) Standar Pelayanan Minimal; dan 11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
f.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
g.Selain diverifikasi TAPD, Perubahan RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 4.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD
a.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
b.Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator; b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; d) sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; e) sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; f) sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. 5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda Perubahan APBD antara lain: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); f) daftar dana cadangan g) daftar pinjaman daerah.
c.Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
1. 5.PPKD menyusun rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
a.Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat lampiran sebagai berikut: 1) ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara. 4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada perubahan penjabaran APBD.
b.Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai penjelasan.
c.Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
d.Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
e.Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
f.Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
1. 6.Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD meliputi: 1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD. 3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
2. 7.PENETAPAN PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Penetapan perubahan APBD dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD, dengan sebelumnya melakukan pembahasan dan menandatangani persetujuan bersama perubahan APBD. Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses penetapan perubahan APBD adalah sebagai berikut:
3. 1.Kepala Daerah
a.Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD
b.Menandatangani persetujuan bersama tentang perubahan APBD
1. 2.TAPD
a.Melakukan pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD bersama DPRD
b.Menyusun Berita Acara Hasil Pembahasan untuk diotorisasi oleh DPRD. C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
1. 1.Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD
a.Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
b.Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
1. 2.TAPD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD bersama DPRD
a.Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh TAPD dengan DPRD, setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
c.Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta Perubahan RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi yang digunakan Pemerintah Daerah.
d.Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara yang diotorisasi DPRD sebagai bahan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
e.Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
1. 8.PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD A. DESKRIPSI PROSEDUR Berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan bersama untuk menetapkan Perda tentang perubahan APBD. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses persetujuan rancangan Perda perubahan APBD adalah sebagai berikut:
2. 1.Bupati
3. 2.DPRD C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
4. 1.Bupati melakukan persetujuan bersama dengan DPRD
a.Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
b.Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
c.Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
d.Bupati menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
1. 9.EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALINAU A. DESKRIPSI PROSEDUR Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur, untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD. Proses evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kabupaten tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik B. PIHAK TERKAIT Pihak yang terkait dengan proses evaluasi rancangan Perda perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati penjabaran perubahan APBD Kabupaten adalah sebagai berikut:
2. 1.Bupati
3. 2.Gubernur C. LANGKAH TEKNIS PELAKSANAAN
4. 1.Bupati mengirimkan rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD
a.Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
b.Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
c.Bupati menerima hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD diterima Gubernur.
1. 2.Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati dengan ketentuan tindak lanjut sebagai berikut:
a.Dalam hal keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Bupati menetapkan rancangan Perda kabupaten tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
b.Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima, dengan langkah langkah sebagai berikut: 1) Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi. 2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 3) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 4) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada gubernur paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan. 5) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Bupati melakukan penetapan Perda tentang APBD. 6) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Bupati menetapkan Perda kabuapten APBD berdasarkan hasil penyempurnaan. 7) Perda kabupaten APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari gubernur. LAMPIRAN. ILUSTRASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1.2. Tujuan Penyusunan KUA 1.3. Dasar Hukum penyusunan KUA II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 1.1. Arah kebijakan ekonomi daerah 1.2. Arah kebijakan keuangan daerah III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.1. Kebijakan penerimaan daerah 6.2. Kebijakan pengeluaran daerah VII. STRATEGI PENCAPAIAN Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target VIII. PENUTUP Pada badan ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran Berkenan Malinau……………………….. Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Nama Bupati Kabupaten Malinau Nama LAMPIRAN. ILUSTRASI PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) I. PENDAHULUAN II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH III. PRIORITAS BELANJA DAERAH IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH VI. PENUTUP Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA … dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA …. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan- kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS Malinau……………………….. Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Nama Bupati Kabupaten Malinau Nama LAMPIRAN. ILUSTRASI RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ……… KODE PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN DASAR HUKUM
1. 1.2. 3. 4.
2. 4.PENDAPATAN DAERAH 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.1.01. Pajak Daerah 4.1.02. Retribusi Daerah 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SA 4.3.01. Pendapatan Hibah Dana Darurat 4.3.02. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 4.3.03. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN DAERAH JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENERIMAAN DAERAH LAMPIRAN. ILSUTRASI SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 LAMPIRAN. ILUSTRASI TABEL SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan 1 2 3 4 5 6 LAMPIRAN. ILUSTRASI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH No Prioritas Pembangunan Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 LAMPIRAN. ILUSTRASI TABEL PLAFON ANGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN No. PROGRAM KEGIATA N SUB KEGIATAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) PRAKIRAAN MAJU K E T Program Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Sub Kegiatan Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian N+1 N+ 2
3. 1.1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.01 Pendidikan x.xx.xx. Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... T i n g g i ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... M e n e n g a h 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang x.xx.xx. Program ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx . Kegiatan ... ......... ......... x.xx.xx.x.xx.xx. Sub Kegiatan ... ......... ......... ......... T i n g g i
4. 2.Dst LAMPIRAN. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 6.1.02. Pencairan Dana Cadangan 6.1.03. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.1.04. Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6.1.06. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.2.01. Pembentukan Dana Cadangan 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah 6.2.03. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 6.2.04. Pemberian Pinjaman Daerah 6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan Neto Lampiran. Ilustrasi Nota Kesepakatan KUA NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN …. Yang bertanda tangan di bawah ini:
5. 1.Nama Jabatan Alamat Kantor : ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau 2 a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
a.Dst…………. sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA .... Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran …. ………….Tanggal,…………….. Bupati Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK PERTAMA Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK KEDUA Nama Nama KETUA Nama WAKIL KETUA Nama WAKIL KETUA Lampiran. Ilustrasi Nota Kesepakatan PPAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN …. Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. 1.Nama Jabatan Alamat Kantor : ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau 2 a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA … Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA …, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA …, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA … Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ... . ………….Tanggal,…………….. Bupati Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK PERTAMA Pimpinan DPRD Kabupaten Malinau Selaku, PIHAK KEDUA Nama Nama KETUA Nama WAKIL KETUA Nama WAKIL KETUA Lampiran. Ilustrasi Nota Kesepakatan Tahun Jamak NOTA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI KABUPATEN MALINAU DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR………. TANGGAL…….. TENTANG PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (NAMA PEKERJAAN) KABUPATEN MALINAU Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. 1.Nama Jabatan Alamat Kantor : ........................................................... : Bupati Kabupaten Malinau : ........................................................... bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Malinau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2 a. Nama : ........................................................... Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
b.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ...........................................................
c.Nama : ........................................................... Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau Alamat Kantor : ........................................................... sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Kabupaten Malinau ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandasi untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

(1)……………………
(2)……………………
(3)……………………
(1)Dst. (Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini) `

BAB III

KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang

(1)biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(2)biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(3)Dst.

Pasal 4

(1)Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN MALINAU.
(2)Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp (terbilang).
(3)Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
1. a.biaya pekerjaandengan perincian per tahun sebagai berikut: 1).Tahun ... senilai Rp (terbilang); 2).Tahun ... senilai Rp (terbilang); 3).Dst. b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut: 1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang); 3). Dst.
2. c.Dst.

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun ..., Tahun ... dan Tahun ...