DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pola Tata Kelola, Bab III Penatausahaan Keuangan BLUD, Bab IV Ketentuan Lain-Lain, serta Bab V Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang…… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7.Badan…………
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
10.Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri atas Pimpinan (Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas), Pejabat Keuangan (Kepala Subbag Tata Usaha), dan Pejabat Teknis yang angkat melalui Surat Keputusan Bupati Malinau dan yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
11.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
12.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16.Tenaga……….
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
18.Unit Kerja adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan terdiri dari rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, persalinan, laboratorium, farmasi, gizi, sterilisasi dan lain-lain.
19.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
20.Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
21.Akreditasi UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap UPTD Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa UPTD Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan UPTD Puskesmas secara berkesinambungan.
22.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24.Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Ppk BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPTD Puskesmas.
25.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26.Bendahara Penerimaan BLUD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan dalam rangka pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas.
27.Bendahara…..
27.Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan BLUD UPTD Puskesmas.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
29.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
30.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32.Rekening Kas BLUD adalah rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.
33.Tarif Layanan adalah imbalan untuk barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
34.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran.
35.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
36.Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang disingkat SP3BP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
37.Surat Perintah Pencairan Dana Badan Layanan Umum yang disingkat SP2D-BLUD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Pemimpìn BLUD berdasarkan SPM-BLUD.
38.Uang Persediaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UP BLUD adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh bendahara pengeluaran BLUD sebagai impress and untuk membiayai sebagian pengeluaran.
39.Akuntansi…….
39.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya.
40.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
41.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
42.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.
43.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
44.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dan kinerja yang diperoleh.
45.Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerima hak lainnya.
46.Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang berisi petunjuk untuk melaksanakan tugas terkait kegiatan perusahaan atau instansi.
47.Rencana Kebutuhan Barang Unit yang selanjutnya disingkat RKBU adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan barang pada PD/UKPD yang disusun oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai bahan dalam penyusunan RKA-PD/UKPD untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi UPTD Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan kerja sama yang baik dan harmonis antara Pemilik, unsur pejabat dan pegawai pada UPTD Puskesmas sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik (good corporate gorvernance);
2. b.meningkatkan……,.
3. b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemilik.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 3

(1)Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas memuat:
1. a.Kelembagaan;
2. b.Prosedur kerja;
3. c.Pengelompokan fungsi; dan
4. d.Pengelolaan sumber daya manusia.
5. e.yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
(2)Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di BLUD UPTD Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi BLUD Puskesmas terdiri atas:
1. a.kepala; dan
2. b.klaster.
(2)BLUD UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan jabatan fungsional bidang Kesehatan yang mendapat tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(3)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
2. b.klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
(4)Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.
(5)Klaster…………….
(5)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.

Pasal 5

Kepala BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik;
c.menyusun Renstra;
d.menyiapkan RBA;
e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Pemilik sesuai dengan ketentuan;
f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Pemilik; dan
h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemilik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Kepala BLUD UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan; dan
b.bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang UPTD Puskesmas.

Pasal 7

(1)Kepala BLUD UPTD Puskesmas bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah selaku Pemilik.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait hal-hal sebagai berikut:
1. a.kesesuaian kebijakan BLUD UPTD Puskesmas;
2. b.kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD UPTD Puskesmas;
3. c.kesesuaian program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksana serta laporan kegiatannya; dan
4. d.meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Kepala BLUD UPTD Puskesmas diberikan kewenangan sebagai berikut:

a.menetapkan………….
a.menetapkan kebijakan operasional BLUD UPTD Puskesmas;
b.menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) BLUD UPTD Puskesmas;
c.mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sesuai peraturan perundang undangan;
d.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi dengan atau tanpa disertai penghargaan berupa uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
f.memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Kepada Pemilik melalui Kepala Dinas;
h.meminta pendapat ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan dengan persetujuan Kepala Dinas;
i.mengusulkan dan menetapkan struktur organisasi pelaksana dan organisasi pendukung beserta uraian tugas masing-masing untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;
j.menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
k.mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
l.meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Penanggung jawab dan Pengelola di bawahnya.
m.menetapkan kewenangan klinik (clinical privilege) kepada setiap staf medis, perawat dan bidan; dan
n.memberikan perlindungan kepada staf profesional dan karyawan sesuai ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 9

Penanggung Jawab Klaster mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
b.Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
c.Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
d.Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemilik dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pasal 10………..

Pasal 10

Penanggung Jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) menyelenggarakan fungsi:

a.menyusun rencana kegiatan klaster;
b.melakukan pembagian tugas pelaksana Upaya/kegiatan klaster;
c.melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
d.melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
f.menyusun laporan secara rutin; dan
g.menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Pasal 11

(1)Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
(2)Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
1. a.manajemen inti UPTD Puskesmas;
2. b.manajemen arsip;
3. c.manajemen sumber daya manusia;
4. d.manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
5. e.manajemen mutu pelayanan;
6. f.manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
7. g.manajemen sistem informasi digital;
8. h.manajemen jejaring; dan
9. i.manajemen pemberdayaan masyarakat.
(3)Manajemen inti UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
2. b.penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
3. c.pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
(4)Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
(5)Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
(6)Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
(7)Manajemen……
(7)Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
(8)Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
(9)Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
(10)Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(11)Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…