DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang mencakup Ketentuan Umum, Renja PD, Sistematika Renja PD, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang……… SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Indonesia Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Tahun 2025 Indonesia Nomor 435);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7);
7.Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 15). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENJA PD Pasal 2…………………..

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 3

(1)Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada:
1. a.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
2. b.Rencana Strategi PD.
(2)Renja PD Tahun 2026 dijadikan sebagai pedoman PD dalam menyusun rencana kerja anggaran PD.
(3)Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas dokumen rencana kerja:
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. d.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. g.Dinas Ketenagakerjaan;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. m.Dinas Perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. p.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
17. q.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. s.Dinas Perikanan;
20. t.Dinas Pertanian;
21. u.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
22. v.Sekretariat Daerah;
23. w.Sekretariat DPRD;
24. x.Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
25. y.Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah dan Litbang;
26. z.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; aa. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; bb. Inspektorat; cc. Kecamatan Malinau Kota; dd. Kecamatan Malinau Utara; ee. Kecamatan Malinau Barat; ff. Kecamatan Mentarang; gg. Kecamatan Mentarang Hulu; hh. Kecamatan Pujungan; ii. Kecamatan Kayan Hilir; jj. Kecamatan Kayan Hulu; kk. Kecamatan Sungai Boh; ll. Kecamatan Bahau Hulu; mm. Kecamatan Kayan Selatan; nn. Kecamatan……….. nn. Kecamatan Sungai Tubu; oo. Kecamatan Malinau Selatan; pp. Kecamatan Malinau Selatan Hilir; dan qq. Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 4

(1)Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : PENDAHULUAN;
2. b.Bab II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKATDAERAH TAHUN LALU;
3. c.Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
4. d.Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
5. e.Bab V : PENUTUP.
(2)Uraian sistematika Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(3)Perubahan Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)Waktu pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 22 Agustus 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH, Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 17.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…