DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok peraturan ini mengatur mengenai ketentuan pemberian imbalan kerja bagi pengelola dan pegawai yang mencakup BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian Remunerasi, BAB III Sistem Remunerasi, BAB IV Penghentian Pemberian Remunerasi, BAB V Evaluasi, dan BAB VI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang……….. SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2.Bupati adalah Bupati Malinau
3.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
4.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;
5.Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakirt Umum Daerah Malinau;
7.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pegawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
8.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun;
9.Jasa...............
9.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksan pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya;
10.Pejabat Pengelola adalah Direktur dan pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD dan bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
11.Pegawai adalah Tenaga yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD baik berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tenaga profesional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, Profesionalitas dan kemampuan keuangan;
12.Struktur grading adalah sistem pengelompokan jabatan berdasarkan tingkat kompleksitas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan, yang digunakan untuk menentukan rentang gaji dan tunjangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Prinsip dalam pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip :

a.Proporsionalitas bahwa pemanfaatan dan pembagian remunerasi atas dasar proporsi antara pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tidak langsung berdasarkan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan. Remunerasi dalam bentuk insentif yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung secara proporsional lebih besar dibanding dengan pemberi pelayanan tidak langsung.
b.Kesetaraan dengan memperhatikan RSUD sekitar dan kepatutan dalam pemberi hak pegawai yang patut diterima setelah melaksanakan kewajibannya sesuai beban kerja, tanggung jawab dan risiko kerja yang telah ditunaikan berdasarkan kemampuan keuangan BLUD;
c.Kepatutan dengan memperhatikan tanggung jawab dan kewenangan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
d.kinerja, besaran remunerasi disesuaikan dengan kinerja masing – masing pegawai dan kinerja keuangan.

BAB II

PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan kepada :

a.Pejabat Pengelola;
b.Pegawai; dan
c.Dewan Pengawas;

Pasal 5

(1)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri:
1. a.direktur;
2. b.pejabat pengelola keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b teridiri:
1. a.pegawai negeri sipil;
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
3. c.tenaga professional lainnya
(3)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b teridiri:
1. a.pejabat yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD

BAB III

SISTEM REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a.Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
b.Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan perrdapatan di luar gaji setiap bulan;
c.Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
d.Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
e.Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
f.Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 7

(1)Pendanaan Remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD RSUD;
(2)Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
4. d.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
5. e.pendapatan lain – lain BLUD RSUD yang sah.
(3)Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi :
1. a.Jasa layanan sesuai tarif pelayanan kesehatan RSUD, baik yang dibayarkan secara mandiri maupun melalui asuransi penjamin;
2. b.Dana yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas permintaan dana yang diusulkan oleh RSUD berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
(4)Alokasi Remunerasi berbasis kinerja paling banyak 40% (Empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD RSUD bersumber dari pelayanan dengan memperhatikan kemampuan rumah sakit;
(5)Remunerasi bagi dokter spesialis pelayanan jaminan kesehatan nasional akan dialokasikan paling banyak 18% dari klaim jaminan kesehatan nasional yang telah diverifikasi oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) dengan memperhatikan kemampuan rumah sakit;
(6)Remunerasi bagi dokter spesialis dialokasikan sesuai tarif yang berlaku bagi layanan non-jaminan kesehatan nasional dengan memperhatikan kemampuan rumah sakit;

Pasal 8

(1)Besaran remunerasi bagi setiap Pegawai BLUD RSUD mengacu pada indikator grading, capaian kinerja individu (IKI), dan capaian kinerja unit (IKU);
(2)Struktur Grading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil pemetaan struktur jabatan baik struktural maupun fungsional perlu melakukan suatu analisis/evaluasi jabatan dengan metode penimbang jabatan menggunakan 10 (sepuluh) faktor sesuai dengan ketentuan remunerasi;
(3)Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah penilaian dengan membandingkan antara pencapaian total target dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab setiap Pegawai BLUD RSUD;
(4)Indikator Kinerja Unit (IKU) adalah target unit kerja sesuai struktur organisasi RSUD yang dapat menggunakan standar pelayanan minimal, standar mutu nasional rumah sakit, maupun rencana staregis RSUD;
(5)Struktur..................
(5)Struktur grading sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dengan grade dan job value sebagai berikut:
1. a.grade I dengan nilai job value 382 sampai 439;
2. b.grade 2 dengan nilai job value 440 sampai 528;
3. c.grade 3 dengan nilai job value 529 sampai 635;
4. d.grade 4 dengan nilai job value 636 sampai 763;
5. e.grade 5 dengan nilai job value 764 sampai 955;
6. f.grade 6 dengan nilai job value 956 sampai 1195;
7. g.grade 7 dengan nilai job value 1196 sampai 1495;
8. h.grade 8 dengan nilai job value 1496 sampai 1869;
9. i.grade 9 dengan nilai job value 1870 sampai 2338;
10. j.grade 10 dengan nilai job value 2339 sampai 2807;
11. k.grade 11 dengan nilai job value 2808 sampai 3369;
12. l.grade 12 dengan nilai job value 3370 sampai 4045;
13. m.grade 13 dengan nilai job value 4046 sampai 5259;
14. n.grade 14 dengan nilai job value 5260 sampai 6838;
15. o.grade 15 dengan nilai job value 6839 sampai 8891; dan
16. p.grade 16 dengan nilai job value 8892 sampai 11560.
(6)Pegawai Rumah sakit yang merupakan dokter spesialis akan diberikan remuenrasi berbasis kinerja sesuai dengan pelayanan yang diberikan secara langsung sesuai tarif dan klaim dari asuransi penjamin;
(7)Gaji Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan :
1. a.gaji ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
2. b.gaji Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
3. c.gaji Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.
(8)Selain gaji, Dewan Pengawas diberikan Insentif sebagai berikut :
1. a.Ketua diberikan insentif kinerja paling tinggi 30% dari insentif Direktur
2. b.Anggota diberikan insentif kinerja paling tinggi 27% dari insentif Direktur
3. c.Sekretaris diberikan insentif kinerja paling tinggi 10% dari insentif Direktur
(9)Teknis penghitungan pemberian remunerasi berbasis kinerja dan gaji Dewan Pengawas diatur lebih lanjut melalui peraturan direktur BLUD RSUD.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 9

(1)Penghentian sementara pemberian remunerasi dilakukan apabila :
1. a.Pejabat...............
2. a.Pejabat Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural BLUD RSUD tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
3. b.Pegawai ASN yang tidak melaporkan penilaian kinerja tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
4. c.Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang tidak masuk kerja selama lebih dari 15 hari kerja dengan/atau tanpa keterangan dalam akumulasi perbulan;
5. d.Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat; dan
6. e.Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang sedang menjalani hukuman disiplin.
(2)Penghentian sementara pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan hingga yang bersangkutan menyelesaikan laporan.

Pasal 10

(1)Remunerasi Jasa Pelayanan bagi Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dilakukan penghentian tetap dalam hal:
1. a.meninggal dunia;
2. b.cuti di luar tanggungan negara;
3. c.bebas tugas; atau
4. d.diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.
(2)Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status Pegawai yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013