DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai struktur perubahan APBD 2025 yang meliputi total belanja sebesar Rp3.245.771.390.269,97 beserta lampiran rincian klasifikasi kelompok, jenis, objek pendapatan, belanja, pembiayaan, serta daftar penerima hibah dan bantuan sosial.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah………….. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 2…………. 6

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliyun Rupiah) bertambah sejumlah Rp245.771.390.269,97 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp3.245.771.390.269,97 (Tiga Triliyun Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp2.447.718.850.158,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp283.475.009.380,00 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.731.193.859.538,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp3.000.000.000.000,00
2. 2.Bertambah/(Berkurang) Rp245.771.390.269,97 Jumlah belanja setelah perubahan Rp3.245.771.390.269,97 surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp514.577.530.731,97)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp752.281.149.842,00 b) Bertambah/(Berkurang) (Rp37.703.619.110,03) Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp714.577.530.731,97
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp200.000.000.000,00 b) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp200.000.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp514.577.530.731,97 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.Lampiran IV…………….. 7
4.Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6.Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7.Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Malinau.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 16 September 2025. BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W.MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal,16 September 2025. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 19.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…