DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi Ketentuan Umum, Penganggaran, Pengalokasikan, Penyaluran dan Pencairan, Tunda Bayar, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
4.Undang-Undang……
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4);
10.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 1); MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1……..…

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Malinau.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Malinau yang dipimpin oleh Camat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
13.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
16.Aparat……….
16.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20.e-Billing adalah sebuah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing pada aplikasi surat setoran elektronik pajak online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas:

a.transparansi, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.akuntabel, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.tertib dan disiplin, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa; dan
d.partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran Daerah.
(2)Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung.
(3)Alokasi…….…
(3)Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
2. b.Kebutuhan tunjangan atau insentif Lembaga Desa;
3. c.Kebutuhan operasional Desa dan Lembaga Desa; dan
4. d.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4)Penyusunan pagu anggaran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk membiayai:
1. a.penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.operasional Pemerintah Desa;
3. c.tunjangan Lembaga Desa serta operasional Lembaga Desa; dan
4. d.kegiatan pembangunan lainnya dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah meliputi:
  1. 1.bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. 2.bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
  3. 3.bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  4. 4.bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  5. 5.bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.
(2)Rincian dan besaran Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan alokasi anggaran tambahan kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Alokasi anggaran tambahan kepada Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui APBD murni dan/atau APBD perubahan tahun berjalan.
(3)Alokasi anggaran tambahan kepada Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam kegiatan pembangunan dan program inovasi pemerintah daerah.
(4)Besaran dan rincian Alokasi Dana Desa tambahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyaluran Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 8

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyaluran tahap I dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga bulan mei sebesar 50% (lima puluh persen) setelah kepala Desa membuat dokumen berupa:
  1. 1.Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan; dan
  2. 2.SPJ penggunaan anggaran tahap II tahun anggaran sebelumnya.
2. b.penyaluran tahap II dilaksanakan paling cepat pada bulan Juni dan paling lambat pada minggu ketiga bulan September sebesar 50% (lima puluh persen) setelah kepala Desa melengkapi dokumen berupa SPJ penggunaan anggaran tahap I tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a.tahap I dilaksanakan dengan membuat dokumen persyaratan berupa:
1. 1.SPP Definitif;
2. 2.register pencairan kegiatan;
3. 3.e-Billing; dan
4. 4.surat tanggungjawab belanja dari kepala Desa.
b.tahap II dilaksanakan dengan membuat dokumen persyaratan berupa:
1. 1.SPP Definitif:
2. 2.register pencairan kegiatan;
3. 3.e-Billing;
4. 4.Surat Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
5. 5.surat tanggungjawab belanja dari kepala Desa.

BAB V

TUNDA BAYAR

Pasal 10

(1)Tunda bayar Alokasi Dana Desa merupakan penundaan pembayaran akibat dari:
1. a.kondisi keuangan Daerah yang tidak stabil; atau
2. b.perubahan dalam peraturan atau kebijakan yang mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa.
(2)Tunda bayar Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dialokasikan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Daerah melalui APIP.
(2)Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…