DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyusunan rencana strategis perangkat daerah periode 2025-2029 yang mencakup Ketentuan Umum, Renstra Perangkat Daerah, Sistematika Renstra Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang……… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah………
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedomanan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8.Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
9.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029;
(3)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(4)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

: PENUTUP.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 28.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 28.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 22 September 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 22 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 21.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…