DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur perubahan mekanisme penilaian disiplin kerja melalui laporan elektronik, penyesuaian persentase pengurangan TPP akibat ketidakhadiran atau keterlambatan, serta teknis penilaian produktivitas kerja pegawai berdasarkan indikator kinerja individu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang……… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap pegawai wajib hadir pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penilaian disiplin kerja berdasarkan laporan rekapitulasi bulanan Daftar Hadir Elektronik pegawai.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurangan nilai kedisiplinan kerja.
(4)Pelanggaran………
(4)Pelanggaran yang diperhitungkan mengurangi nilai/potongan TPP berdasarkan disiplin kerja meliputi:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat hadir;
3. c.pulang sebelum waktunya; dan
4. d.tidak mengikuti apel pagi;
(5)Bobot Presentase nilai pengurangan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d sebagai berikut: KETERLAMBATAN (TL) LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PENGURANGAN TL 1 1 menit s/d 30 menit 0.5% TL 2 31 menit s/d 60 menit 1% TL 3 61 menit s/d 90 menit 1.25% TL 4 > 91 menit dan lebihnya serta tidak check log 1.5 % TIDAK MENGIKUTI APEL 2% TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN 3%
(6)Bobot Presentase nilai pengurangan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebagai berikut: PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA PERSENTASE PENGURANGAN PSW 1 1 menit s/d 30 menit 0.5% PSW 2 31 menit s/d 60 menit 1% PSW 3 61 menit s/d 90 menit 1.25% PSW 4 91 menit dan tidak check log pulang 1.5 %
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.

2.Diantara…………….
2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 3(tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c) sehigga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Penilaian produktivitas kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditentukan dengan jumlah persen capaian dalam catatan aktivitas kerja harian yang dicapai Pegawai selama 1 (satu) bulan.
(1a)Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan :
1. a.Pelaksanaan Tugas; dan/atau
2. b.Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpin (1b) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi:
3. a.uraian tugas jabatan;
4. b.indikator kinerja utama;
5. c.perjanjuan kinerja; atau
6. d.indikator kinerja individu.
(1c)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) merupakan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
(2)Setiap pegawai wajib melakukan input aktivitas kerja dalam aplikasi yang disiapkan Pemerintah/catatan kerja pegawai sesuai dengan uraian indikator kinerja individu dan perjanjian kinerja.
(3)Setiap aktivitas yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai harus nyata, terukur dan terdapat output yang jelas.
(4)Pelaksanaan input aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari dengan batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kalender.
(5)Rapat koordinasi/konsultasi di dalam/luar daerah diperhitungkan selama rapat berlangsung.
(6)Lembur di luar jam kerja bukan merupakan aktifitas yang dimasukan dalam produktifitas kerja.
(7)Daftar aktivitas keria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Dalam hal atasan langsung menolak aktivitas kerja pegawai, penolakan wajib disertai alasan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

4.Ketentuan………
4.Ketentuan Pasal 30 dihapus Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 26 November 2025. BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal, 26 November 2025. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 24.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…