DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pedoman pemberian subsidi ongkos angkut yang mencakup Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian SOA, Tim Pelaksana, Pemberian SOA, Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian subsidi ongkos angkut, diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Ongkos Angkut bagi Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang…… SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang Yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 524);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI ONGKOS ANGKUT BAGI MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4.Perangkat…….
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau.
6.Subsidi Ongkos Angkut yang selanjutnya disingkat SOA adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan transportasi dengan perhitungan tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
7.Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau, dan perusahaan angkutan udara dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang yang dibayarkan oleh penumpang dan barang umum pada suatu trayek tertentu.
8.Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
9.Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian SOA.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
b.memenuhi kebutuhan transportasi bagi Masyarakat;
c.memenuhi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
d.meningkatkan daya beli Masyarakat; dan
e.mengendalikan inflasi Daerah.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN SOA

Pasal 4

Pemberian SOA dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.keterjangkauan yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi, komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan komoditas Barang Penting;
b.keadilan yaitu untuk memberikan subsidi kepada Masyarakat secara berkeadilan;
c.transparansi, yaitu dengan menyampaikan informasi secara luas kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.efisien,……
d.efisien untuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien; dan
e.akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM PELAKSANA

Pasal 5

(1)Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian SOA dibentuk tim pelaksana SOA.
(2)Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua ;
2. b.sekretaris ; dan
3. c.anggota.
(3)Tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menunjang tim pelaksana SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk tim pendukung pelaksana SOA pada tiap kecamatan penerima SOA.
(2)Tim pendukung pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah kecamatan dan desa.
(3)Tim Pendukung Pelaksana SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(4)Biaya yang ditimbulkan dengan dibentuknya Tim pendukung sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dibebankan pada Anggaran Kegiatan Kecamatan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PEMBERIAN SOA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan SOA kepada masyarakat yang berdomisili di Daerah.
(2)SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SOA:
1. a.SOA penumpang udara;
2. b.SOA penumpang sungai;
3. c.SOA penumpang darat;
4. d.SOA barang transportasi sungai;
5. e.SOA barang transportasi udara; dan
6. f.SOA barang transportasi darat.
(3)Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.kartu tanda penduduk (KTP);
2. b.kartu…….
3. b.kartu identitas anak (KIA);
4. c.kartu keluarga (KK); atau
5. d.surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat berdomisili.

Pasal 8

(1)Pemberian SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan hufuf c dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta.
(2)Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk 1 (satu) tahun sebelumnya
(3)Untuk laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya yang belum audited, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik untuk tahun buku 2 (dua) tahun sebelumnya, dan laporan keuangan un-audited untuk 1 (satu) tahun sebelumnya yang disertai dengan surat pernyataan dari pimpinan.
(4)Surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (3) menyatakan laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan batas akhir penyerahan laporan keuangan audited.
(5)Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati.
(6)Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta membuat dan mengajukan proposal sebagai penghasil jasa transportasi penumpang yang mendapatkan subsidi.
(7)Pemerintah Daerah membentuk tim untuk melakukan analisis kelayakan terhadap proposal yang diajukan oleh Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta untuk melaksanakan SOA penumpang udara, SOA penumpang sungai dan SOA penumpang darat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(9)Kerja sama .........
(9)Kerja sama pemberian SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat diberikan untuk rute penerbangan, rute transportasi sungai, dan rute transportasi darat di Daerah.
(2)Rute transportasi penumpang udara, penumpang sungai dan penumpang darat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.antar wilayah dalam Daerah; atau
2. b.kabupaten/kota lain disekitar wilayah Daerah yang menuju dari dan ke wilayah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rute penerbangan, rute transportasi sungai, dan rute transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Besaran SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat merupakan harga penuh tiket dikurangi dengan harga yang dibayarkan oleh penumpang;
(2)Besaran SOA penumpang udara, penumpang sungai, dan penumpang darat serta harga tiket yang dibayarkan oleh penumpang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…