DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis Pelayanan SPM (dasar kesehatan dan medik), Indikator SPM, Target dan Waktu Pelayanan SPM, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Undang-Undang………
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1054);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Bupati adalah Bupati Malinau.
3.Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Unit………
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
10.Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan dengan mutu tertentu yang dilakukan masing- masing BLUD UPTD Puskesmas; dan
2. b.memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN SPM

Pasal 3

(1)Jenis Pelayanan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
1. a.SPM dasar kesehatan; dan
2. b.SPM medik
(2)SPM dasar kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. b.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. d.pelayanan kesehatan balita;
5. e.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. f.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. g.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. h.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. i.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. j.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. k.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. l.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus.
(3)SPM medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan persalinan;
5. e.pelayanan laboratorium sederhana;
6. f.pelayanan farmasi;
7. g.pelayanan gizi;
8. h.pelayanan rekam medik;
9. i.pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. j.pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
11. k.pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
12. l.pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
13. m.pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

BAB III

INDIKATOR SPM

Pasal 4

(1)Setiap jenis pelayanan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
(2)Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPTD Puskesmas.
(3)Indikator dan standar pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
(4)Kepala BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IV

TARGET DAN WAKTU PELAYANAN SPM

Pasal 5

(1)Setiap jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
(2)Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
(3)Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan Program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

Pasal 6

Pencapaian indikator, target dan waktu pelayanan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Kepala BLUD UPTD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPTD Puskesmas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
(2)Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan SPM.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:.
1. a.perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
2. b.penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
3. c.penilaian pengukuran kinerja; dan
4. d.penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

(1)Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas.
(2)Pengawasan penerapan SPM BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pendanaan SPM pada BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 3 Juni 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA Diundangkan di Malinau pada tanggal 3 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU Ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 9. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSATKESEHATAN MASYARAKAT INDIKATOR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM NO JENIS SPM INDIKATOR TARGET

a.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100%
b.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase Pesentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100%
c.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100%
d.Pelayanan Kesehatan Balita Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 100%
e.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100%
f.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 100%
g.Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100%
h.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100%
i.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100%
j.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100%
k.Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100%
l.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodefici ency Virus = HIV Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV 100%
m.Pelayanan Gawat Darurat
a.Jam Buka IGD: 24 Jam
b.Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS 80%
c.Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Instalasi Gawat Darurat < 5 menit terlayani setelah pasien datang
n.Pelayanan Rawat Jalan
a.Dokter Pemberi Pelayanan Umum 80 %
b.Dokter Pemberi Pelayanan Gigi 80 %
c.Bidan Pemberi Pelayanan KIA 100 %
d.Jam Buka Pelayanan: 100 % 1) Senin – Kamis : Pukul 07.30- 14.30 WIB 2) Jumat : Pukul 07.30- 11.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30- 12.30 WIB
e.Waktu tunggu di rawat jalan < 60 menit
f.Kepatuhan Hand Higiene ≥ 85%
g.Peresepan obat sesuai dengan Formularium ≥ 80%
h.Kepuasan Pelanggan ≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
o.Pelayanan Rawat Inap
a.Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 100%
b.Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap 100%
c.Jam Visite Dokter 08.00 s/d 14.00,
d.Kejadian Pulang Paksa < 5 %
e.Kepuasan Pelanggan ≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
f.Kepatuhan Hand Higiene ≥ 85%
g.Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan 100 %
p.Pelayanan Persalinan
a.Pemberi pelayanan persalinan normal Bidan terlatih
b.Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Tim PONED yang terlatih
c.Kepuasan Pelanggan ≥76,61 (nilai IKM)
q.Pelayanan laboratorium sederhana
a.Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
b.Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 100 %
c.Kepuasan Pelanggan ≥ 76,61 (nilai IKM)
r.Pelayanan farmasi
a.Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi ≤ 30 mnt
b.Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat 100 %
c.Ketersediaan formularium 100 %
d.Kepuasan Pelanggan ≥ 76,61 (nilai IKM)
s.Pelayanan Gizi
a.Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya 90 %
b.Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 %
c.Cakupan ASI Eksklusif 85 %
d.Cakupan Vitamin A pada Bayi 100 %
e.Cakupan Vitamin A pada Balita 100 %
f.Cakupan Garam beryodium 80 %
g.Presentase balita gizi buruk 0,09 %
h.Presentase balita pendek/stunting < 14 %
i.Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi 100 %
j.Presentase ibu hamil yang menderita KEK 3,5 %
t.Pelayanan Rekam Medik
a.Waktu penyedian dokumen RM rawat jalan < 10 menit
b.Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap < 15 menit
c.Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan 100 %
d.Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas 100 %
e.Kepuasan Pelanggan ≥ 76,61 (nilai IKM)
u.Promosi Kesehatan dan Pember- dayaan Masyarakat
a.Cakupan Rumah Tangga Sehat 75%
b.Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 100%
c.Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun 100%
d.Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun 100%
e.Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat 100%
v.Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta keluarga berencana
a.Cakupan kunjungan Ibu hamil K-6 100 %
b.Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 100 %
c.Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100 %
d.Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 %
e.Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 %
f.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 %
g.Cakupan pelayanan imunisasi bayi 90 %
h.Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar 100 %
w.Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga
a.Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 100%
b.Cakupan akses jamban keluarga 100%
c.Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga 100%
d.Cakupan Rumah Sehat 76%
e.Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas 100%
x.Pelayanan a. Cakupan penemuan TB 70 % Pencegahan dan Pengen- b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 100 % dalian Penyakit Menular c. Cakupan penemuan dan penanganan pasies baru TB BTA Positif 100%
d.Angka kesembuhan penderita TBC 90 %
e.Cakupan penemuan dan penanganan DBD 100 %
f.Angka Kematian DBD : - Insidence Rate - Case Fatality Rate 45 %
y.Pelayanan Pencegahan dan Pengen- dalian Penyakit Tidak Menular
a.Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi 100%
b.Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus 100%
c.Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 100 %
d.Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara 100%
e.Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular 100% Malinau, 3 Juni 2025 BUPATI MALINAU, Ttd WEMPI W. MAWA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…