DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan SPBE dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE di Daerah; Percepatan SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui aplikasi tauval Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan nilai tingkat kematangan indikator diantaranya kebijakan internal Pemerintah Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c.bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dengan prinsip efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan; SALINAN
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10.Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara Nasional.
11.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing- masing.
14.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi atau layanan SPBE.
17.Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
18.Lokal Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
19.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
21.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
23.Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
24.Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
25.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
27.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
28.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi Informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
29.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan Informasi dan/atau menyebarkan Informasi antar media.
30.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c.audit teknologi Informasi dan komunikasi;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.Interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari penyelenggaraan SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi, atau layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan Informasi, infrastruktur dan aplikasi.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Arsitektur SPBE Nasional; dan
2. b.RPJMD.
(3)Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
1. a.referensi arsitektur yang mendiskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
2. b.domain arsitektur yang mendiskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  1. 1.domain arsitektur Proses Bisnis;
  2. 2.domain arsitektur data dan Informasi;
  3. 3.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  4. 4.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  5. 5.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  6. 6.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE disusun oleh PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dan PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(7)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(8)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(9)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.RPJMD; dan
4. d.Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.
(4)Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati dan PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
(8)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh dilakukan oleh Bupati melalui PD yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian dan PD terkait.

Pasal 8

(1)Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
(2)PD menyusun rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada:
1. a.Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh PD yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
(4)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
(5)Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan PD teknis berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan Informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
(2)PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
(3)Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan Informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan Informasi.
(4)PD menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…