Pemerintah Kabupaten Mamuju
Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan entitas pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk melayani masyarakat, mengelola sumber daya daerah, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan demi kesejahteraan penduduk setempat. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Mamuju mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, tata ruang, hingga pengelolaan potensi ekonomi lokal. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mencapai visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.
Diperbarui 18 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju
Pemerintah Kabupaten Mamuju mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah dengan prinsip pelayanan yang prima. Kehadiran lembaga ini sangat esensial sebagai representasi negara di tingkat lokal, menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Mamuju.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah, sedangkan aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan publik dasar dan perizinan yang mudah. Aspek program mencakup berbagai inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju meliputi peningkatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar seperti elektrifikasi desa, dan penguatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi SAKIP. Intervensi lainnya mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang serta kerja sama antarlembaga untuk optimalisasi layanan.
Pemerintah Kabupaten Mamuju berkontribusi pada isu nasional melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang ditunjukkan dari pelaporan LPPD. Selain itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan pembangunan berkelanjutan turut mendukung agenda nasional. Tata kelola keuangan daerah juga menjadi fokus untuk transparansi dan akuntabilitas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari pengurusan perizinan hingga pelayanan ketenagalistrikan. Selain itu, warga juga dapat berpartisipasi dalam forum konsultasi publik untuk perencanaan pembangunan daerah. Pengaduan pelayanan publik dan pengurusan dokumen pemerintahan juga menjadi ranah interaksi penting.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Mamuju berupaya menjalankan mandatnya dengan fokus pada kemudahan perizinan dan pemerataan pelayanan. Kontribusinya terhadap isu nasional terlihat dari akuntabilitas pelaporan dan pembangunan berkelanjutan. Warga negara berinteraksi dengan pemerintah kabupaten untuk berbagai layanan esensial, dari perizinan hingga partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Neraca; c. Laporan Operasional (LO); d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 24 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran APBD TA 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD terdiri atas: a.Pendapatan Daerah; b.Belanja Daearah; dan c.Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.018.557.603.169,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) Belanja Daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp15.381.679.346,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah),
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan ini berisi tentang, Siklus Penyusunan rencana pembangunan daerah, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perubahan rencana pembangunan daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017
dalam PERDA ini diatur mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2025
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kabupaten Mamuju TA 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.033.939.282.515,00 (satu triliun tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah)
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2025
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengalokasian ADD; Pembagian ADD; Penggunaan ADD; Mekanisme Penyaluran ADD; Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2015
dalam PERDA ini diatur mengenai sasaran penanaman modal, kebijakan dasar penanaman modal, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan CSR.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yaitu: 1. Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah 2. Panitia Masyarakat Hukum Adat 3. Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 5. Peran Serta Masyarakat 6. Pendanaan