DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang TaTa Cara pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Penyaluran Biaya Bantuan Hukum; Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui menyelesaikannya.
9.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
b.tata cara penyaluran biaya Bantuan Hukum; dan
c.tata cara pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

(1)Bantuan Hukum dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara hukum yang terdiri dari:
1. a.pidana;
2. b.perdata; dan
3. c.tata usaha negara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.Litigasi; dan/atau
2. b.Nonlitigasi.

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
1. a.kartu tanda penduduk;
2. b.kartu keluarga;
3. c.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
4. d.surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. e.dokumen yang berkenaan dengan perkara.
(5)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(6)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan nasional, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(7)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana terdiri atas:
1. a.tersangka;
2. b.terdakwa; atau
3. c.terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
3. c.pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
6. f.penghadiran saksi dan/atau ahli;
7. g.upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
8. h.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat/pemohon; atau
2. b.tergugat/termohon.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
7. g.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
8. h.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
3. c.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
4. d.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
5. e.pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
6. f.pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
7. g.penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
8. h.penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
9. i.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
1. a.penggugat; atau
2. b.penggugat intervensi.
(2)Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
1. a.pembuatan surat kuasa;
2. b.gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
3. c.upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
4. d.pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
5. e.pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
6. f.pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
7. g.pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
8. h.penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
9. i.pembuatan surat replik dan kesimpulan;
10. j.penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
11. k.tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 11

(1)Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
1. a.ceramah;
2. b.diskusi; dan/atau
3. c.simulasi.
(2)Dalam melakukan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum menitikberatkan pada:
1. a.materi akses terhadap keadilan; dan
2. b.peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.
(3)Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
(5)Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…