DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan; Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Kerja Sama; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Perangkat Daerah yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga/Perangkat daerah otonom Kabupaten Mamuju yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Mamuju dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6.Data Statistik adalah data berupa angka tentang karateristik atau ciri khusus sesuatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7.Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
8.Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Perseorangan, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menggunakan data.
9.Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, defenisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
10.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
11.Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem (Elektronik) yang saling berinteraksi.
12.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
13.Data induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.
14.Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Kabupaten Mamuju.
15.Pembina Data adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju.
16.Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan, pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data.
17.Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah melalui perbaikan tata kelola data pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan acuan pelaksanaan bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola Data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta muda diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian Pembangunan;
3. c.mendorong keterbukaan informasi dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan Pembangunan berbasis Data;
4. d.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan;
b.prinsip Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
c.penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
d.forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
e.penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
f.kerja sama;
g.monitoring dan evaluasi; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu Data Indonesia tingkat Daerah meliputi:

a.mengolah Data;
b.kerja sama dalam pengelolaan Data;
c.penetapan standar pengelolaan Data;
d.fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
e.pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Data.

BAB III

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 5

Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 6

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
(2)Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.konsep;
2. b.defenisi;
3. c.klasifikasi;
4. d.ukuran; dan
5. e.satuan.
(3)Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(4)Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data lainnya.
(5)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(6)Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
(7)Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi Metadata.
(2)Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3)Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4)Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dan Metadata.

Pasal 8

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2)Untuk memenuhi kaidah lnteroperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
1. a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan;
2. b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
(3)Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang:
1. a.andal dan aman serta bertanggung jawab;
2. b.dapat digunakan kembali (reusable);
3. c.dapat dibaca (readable);
4. d.dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
5. e.dapat diperiksa (auditable);
6. f.dapat diukur kinerjanya;
7. g.dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
8. h.dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik.
(4)Prinsip andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi penyelenggaraan layanan Interoperabilitas Data dari gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
(5)Prinsip dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
(6)Prinsip dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang mudah untuk diakses dan dipahami.
(7)Prinsip dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
(8)Prinsip dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
(9)Prinsip dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
(10)Prinsip dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
(11)Prinsip dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara sistem elektronik dan sistem elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

Pasal 9

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
(2)Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan setelah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Pusat.
(3)Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

a.Pembina Data;
b.Walidata;
c.Walidata Pendukung; dan
d.Produsen Data.

Pasal 11

(1)Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
2. b.melakukan pembinaan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk Data Statistik tingkat Daerah, Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik Kabupaten.
(3)Untuk Data Geospasial tingkat Daerah, Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…