DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Teknis Operasional Pemungutan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SALINAN 2 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 120); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah unsur yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
6.Petugas Pemungut adalah pegawai pada PD Pemungut yang diberikan tugas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
7.Pihak Ketiga adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Retribusi Daerah.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi. 3
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
12.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16.Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
17.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 4 tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
21.Petugas Penagihan Badan Pendapatan Daerah adalah Staf Badan Pendapatan Daerah di Sub Bidang Pendaftaran, Penetapan dan Pemungutan Retribusi Daerah.
22.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
23.Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
24.Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Calon Wajib Retribusi dalam rangka pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat ketetapan yang menyebutkan adanya kekurangan atau tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan, karena perubahan data yang diajukan.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29.Surat Perintah Melaksanakan penyitaan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan penyitaan. 5
30.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Negara (BUMN), atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang bersifat unik, khas, dan tunggal.
32.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara pemungutan Retribusi Daerah; dan
b.teknis operasional pemungutan.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1)PD Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
(2)Hasil pendataan Objek Retribusi sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.nama PD Pemungut;
2. b.jenis Retribusi;
3. c.objek Retribusi;
4. d.rincian objek Retribusi;
5. e.detail rincian objek Retribusi; dan
6. f.lokasi. 6
(3)Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam Daftar Induk Objek Retribusi.
(4)Hasil pendataan objek Retribusi oleh PD Pemungut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau apabila diperlukan.
(5)Daftar Induk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PD Pemungut.

Pasal 4

(1)Wajib Retribusi melakukan pendaftaran untuk memperoleh layanan:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan pasar;
4. d.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi PD dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penggunaan TKA; dan
6. f.PBG.
(2)Wajib Retribusi hanya melakukan sekali pendaftaran untuk layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
(3)Wajib Retribusi melakukan pendaftaran setiap memperoleh layanan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sampai dengan huruf f.
(4)Wajib Retribusi untuk memperoleh layanan:
1. a.pelayanan parkir di tepi jalan umum;
2. b.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
4. d.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
5. e.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, tidak dilakukan pendaftaran.

Pasal 5

(1)Wajib Retribusi melakukan pendaftaran untuk memperoleh pelayanan Retribusi kepada kepala PD Pemungut.
(2)Permohonan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau digital. 7
(4)SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data:
1. a.nama Wajib Retribusi;
2. b.NIK dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
3. c.Nomor Induk Berusaha, dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha;
4. d.alamat Wajib Retribusi;
5. e.objek Retribusi;
6. f.jangka waktu atau volume objek Retribusi; dan
7. g.besaran atau nilai Retribusi.
(5)Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas sebagai bahan mengisi daftar induk Wajib Retribusi.
(6)Pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hari kalender.
(7)Dalam hal hari ketiga merupakan hari libur maka pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak berlaku dalam hal pendaftaran yang dilakukan secara digital.
(9)Pengisian formulir SPTRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan murah, mudah dan cepat dalam rangka efektivitas pelayanan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenis Retribusi.
(10)Format dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan.

Pasal 6

(1)Kepala PD Pemungut menetapkan standar operasional prosedur dikonsultasikan dengan Kepala Perangkat Daerah.
(2)Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.syarat dan ketentuan;
2. b.pengenaan uang muka;
3. c.ketentuan jaminan; dan/atau
4. d.ketentuan lain sesuai kebutuhan. 8

Pasal 7

(1)Besaran Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh PD Pemungut.
(2)Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan:
1. a.SKRD; atau
2. b.dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf a paling sedikit memuat data:
1. a.nomor urut SKRD;
2. b.nama Wajib Retribusi;
3. c.alamat Retribusi;
4. d.tanggal jatuh tempo; dan
5. e.besaran Retribusi.
(2)Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 lembar:
1. a.lembar ke-1 untuk wajib Retribusi;
2. b.lembar ke-2 untuk bendahara penerimaan PD Pemungut; dan
3. c.lembar 3 untuk Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengambilan, pengisian dan pengembalian dokumen:
1. a.SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan/atau
2. b.SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, penetapan Retribusi terutang diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka PD Pemungut menerbitkan SKRDKB.

Pasal 10

(1)Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.karcis; 9
2. b.kupon;
3. c.kartu langganan;
4. d.surat perjanjian;
5. e.surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik; atau
6. f.nota penetapan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat:
1. a.logo Pemerintah Daerah;
2. b.nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
3. c.nomor dan seri;
4. d.nilai nominal;
5. e.nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
6. f.kode sebagai alat pengaman.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa perforasi oleh Perangkat Daerah.
(4)Setiap PD Pemungut mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(2)kepada kepala Perangkat Daerah dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
1. a.jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
2. b.nilai nominal;
3. c.nomor dan seri; dan
4. d.keterangan lain bila dianggap perlu.
(5)Perangkat Daerah membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada PD Pemungut.
(6)Bentuk, isi dan ukuran dokumen tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi lunas secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan. 10
(2)Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada PD Pemungut;
2. b.pejabat yang berwenang; atau
3. c.fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…