DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangRencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang isinya memuat Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 serta Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Bupati adalah Bupati Mamuju.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah RPJMD ditetapkan.

Pasal 5

(1)Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2)Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Nasional.

Pasal 6

Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:

a.pendahuluan;
b.gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d.program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e.penutup.

Pasal 7

(1)Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
1. a.Renstra Sekretariat Daerah;
2. b.Renstra Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Renstra Inspektorat Daerah;
4. d.Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. e.Renstra Dinas Kesehatan;
6. f.Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. g.Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
8. h.Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. i.Renstra Dinas Sosial;
10. j.Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
11. k.Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. l.Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
13. m.Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
14. n.Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. o.Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. p.Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
17. q.Renstra Dinas Perhubungan;
18. r.Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
19. s.Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
20. t.Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. u.Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. v.Renstra Dinas Kelautanan dan Perikanan;
23. w.Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
24. x.Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan;
25. y.Renstra Dinas Perkebunan;
26. z.Renstra Dinas Perdagangan; aa. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; bb. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; cc. Renstra Badan Pendapatan Daerah; dd. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; ee. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; ff. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; gg. Renstra Kecamatan Tapalang; hh. Renstra Kecamatan Tapalang Barat; ii. Renstra Kecamatan Simboro; jj. Renstra Kecamatan Mamuju; kk. Renstra Kecamatan Kalukku; ll. Renstra Kecamatan Bonehau; mm. Renstra Kecamatan Kalumpang; nn. Renstra Kecamatan Papalang; oo. Renstra Kecamatan Sampaga; pp. Renstra Kecamatan Tommo; dan qq. Renstra Kecamatan Kepulauan Bala-Balakang,
(2)Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk diverifikasi.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat diubah apabila:

a.hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidak sesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
c.dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 1 0 Februari 2026 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 10 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 2 7

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…