DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Standar Harga; Analisis Standar Belanja; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
6.Standar Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
7.Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum wilayah Kabupaten Mamuju.
8.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10.Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan. 3

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini sebagai pedoman PD dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.
(2)Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Standar Harga; dan
2. b.ASB.

BAB II

STANDAR HARGA

Pasal 3

(1)Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026.
(2)Standar Harga Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 4

(1)Standar Harga mencakup:
1. a.Standar Harga untuk belanja operasi; dan
2. b.standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara.
(2)Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan Standar Harga satuan regional. 4
(3)Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Standar Harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas satuan biaya:
1. a.honorarium;
2. b.perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.pemeliharaan.
(2)Selain Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Harga juga meliputi satuan biaya:
1. a.alat kantor dan rumah tangga;
2. b.barang persediaan dan barang pakai habis;
3. c.peralatan dan mesin;
4. d.pengadaan tanah; dan
5. e.belanja jasa.
(3)Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.satuan biaya perjalanan dinas luar untuk luar Provinsi;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas luar untuk dalam Provinsi;
3. c.satuan biaya perjalanan dinas dalam Daerah;
4. d.satuan biaya perjalanan dinas luar bagi sopir;
5. e.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis luar Provinsi; dan
6. f.satuan biaya perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis dalam Provinsi.
(4)Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.uang transportasi dan uang saku kegiatan; dan
2. b.konsumsi rapat, berupa makanan dan minuman.
(5)Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 5
1. a.pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.pemeliharaan bangunan dan gedung;
3. c.pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
4. d.pemeliharaan jaringan dan irigasi.

Pasal 6

(1)Dalam hal perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini, harga barang/jasa disesuaikan dengan Harga Pasar dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dalam hal pelaksanaan anggaran terjadi kenaikan Harga Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Standar Harga, penyesuaian Standar Harga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Standar Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2)Standar Harga yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi harga dengan menggunakan Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.

Pasal 8

(1)Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penentuan jenis barang mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website e-katalog. lkpp.go.id.
(2)Apabila jenis barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan tidak tertera dalam website e-katalog.lkpp.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis barang diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan usul dari PD teknis terkait. 6

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 9

Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh PD.

Pasal 10

Penerapan ASB bertujuan untuk:

a.menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
b.menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c.meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
d.meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)ASB terdiri atas:
1. a.ASB fisik; dan
2. b.ASB non-fisik.
(2)Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)ASB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga dengan menggunakan Pajak. 7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…