DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu diubah untuk mengoptimalkan peran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c.bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan SALINAN Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3.Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah yang terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
2. 2.Dinas kesehatan;
3. 3.Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
5. 5.Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
6. 6.Dinas sosial;
7. 7.Dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
8. 8.Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas ketahanan pangan;
10. 10.Dinas lingkungan hidup dan kebersihan;
11. 11.Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. 14.Dinas perhubungan
15. 15.Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. 16.Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, dan perindustrian;
17. 17.Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
18. 18.Dinas perpustakaan dan kearsipan;
19. 19.Dinas kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas pariwisata dan kebudayaan;
21. 21.Dinas tanaman pangan, holtikultura dan peternakan;
22. 22.Dinas perkebunan; dan
23. 23.Dinas perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari;
1. 1.Badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
2. 2.Badan pengelola keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan pendapatan daerah;
4. 4.Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan kesatuan bangsa dan politik.
6. 2.Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi:
  1. 1.Bagian tata pemerintahan, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  2. 2.Bagian kesejahteraan rakyat, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  3. 3.Bagian hukum, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana; dan
  4. 4.Bagian kerja sama, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana.
3. c.Asisten perekonomian dan pembangunan, membawahi:
  1. 1.Bagian perekonomian, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  2. 2.Bagian administrasi pembangunan, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  3. 3.Bagian pengadaan barang dan jasa, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana; dan
  4. 4.Bagian sumber daya alam, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana.
4. d.Asisten administrasi umum, membawahi:
  1. 1.Bagian umum, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  2. 2.Bagian organisasi, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana;
  3. 3.Bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi: a) sub bagian protokol; dan b) Kelompok JF dan Pelaksana.
  4. 4.Bagian perencanaan dan keuangan, membawahi Kelompok JF dan Pelaksana.
5. e.Staf Ahli;
(2)JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(3)Kelompok JF sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
(4)Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Bagian berdasarkan tugas dan fungsi.
(5)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.memimpin Sekretariat Daerah;
2. b.menyelenggarakan koordinasi;
3. c.pembinaan;
4. d.pengawasan; dan
5. e.pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan penyelenggaraan Daerah administrasi terhadap pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ASN;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. d.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kabupaten;
5. e.pemberian pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
6. f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rincian tugas Sekretaris Daerah sebagai berikut:
1. a.menyusun dan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. b.mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.mengoordinasikan perumusan kebijakan bidang urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, sumberdaya alam serta administrasi umum;
4. d.melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dan penegakan disiplin aparatur;
5. e.mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi umum;
6. f.mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan memantau perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam;
7. g.mengoordinasikan dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan fasilitasi koordinasi bidang keagamaan;
8. h.membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi;
9. i.mengoordinasikan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi Daerah terkait dengan layanan administrasi Setda, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum dan perundang- undangan;
10. j.mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
11. k.mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan Perangkat Daerah dan memberikan solusi pemecahan masalah;
12. l.mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, agar sesuai dengan rencana dan target yang direncanakan;
13. m.mengarahkan dan memberi dukungan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 7

(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kerjasama;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesra;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
2. b.pengoordinasian, penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengorganisasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintahan bidang tata pemerintahan yang meliputi pemerintahan dan otonomi Daerah, hukum dan perundang undangan, kesejahteraan rakyat serta kerja sama;
3. c.mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tata pemerintahan yang meliputi pemerintahan dan otonomi Daerah, hukum dan perundang undangan, kesejahteraan rakyat serta kerja sama;
4. d.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi dibidang tata pemerintahan, yang terdiri pemerintahan dan otonomi Daerah, hukum dan perundang undangan, urusan kesejahteraan rakyat serta kerja sama;
5. e.mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang administrasi pemerintahan, yang terdiri pemerintahan dan otonomi Daerah, hukum dan perundang undangan, urusan kesejahteraan rakyat serta urusan kerja sama;
6. f.mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata pemerintahan, yang terdiri pemerintahan dan otonomi daerah, hukum dan perundang undangan, urusan kesejahteraan rakyat serta urusan kerja sama;
7. g.melakukan pemantauan, atau monitoring evaluasi, pelaporan dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup koordinasi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta urusan kerja sama;
8. h.mengoordinasikan, dan melaksanakan pembinaan, penatausahaan kegiatan layanan administrasi dibidang pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat serta kerja sama;
9. i.melaksanakan pembinaan dan fasilitasi rapat atau pertemuan dalam lingkup Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
10. j.melakukan fasilitasi dan koorsinasi dengan instansi Daerah terkait dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
11. k.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan program kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
12. l.menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan lingkup Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
13. m.memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di lingkup Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
14. n.menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. o.membuat laporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
(4)Koordinasi Perangkat Daerah lingkup Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi:
1. a.sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
2. b.dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. c.dinas pariwisata dan kebudayaan;
4. d.dinas kesehatan;
5. e.dinas sosial;
6. f.dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. g.dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
9. i.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. j.dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
11. k.satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
12. l.badan kesatuan bangsa dan politik;
13. m.bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah;
14. n.bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah;
15. o.bagian hukum Sekretariat Daerah;
16. p.bagian kerja sama Sekretariat Daerah; dan
17. q.kecamatan dan kelurahan.

Pasal 8

(1)Bagian tata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. d.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian tata pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian tata pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi pemerintahan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang administrasi pemerintahan;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. d.memfasilitasi forum komunikasi pimpinan Daerah;
5. e.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi Pemerintahan;
6. f.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan;
7. g.melaksanakan fasilitasi topomini dan pemetaan wilayah;
8. h.menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
9. i.menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepala Daerah kepada camat;
10. j.menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
11. k.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang administrasi kewilayahan;
12. l.menyusun bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. m.menghimpun informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. n.melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal Perangkat Daerah;
15. o.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala Daerah;
16. p.memfasilitasi pengusulan izin dan cuti kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
17. q.menyusun bahan laporan akhir masa jabatan kepala Daerah;
18. r.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum;
19. s.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif; dan
20. t.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang otonomi Daerah.

Pasal 9

(1)Bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi percepatan tujuan kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
3. c.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. e.menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
6. f.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
7. g.menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan ummat beragama;
8. h.melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan ummat beragama;
9. i.menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
10. j.melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi dibidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
11. k.memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan ummat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan;
12. l.memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar ummat beragama dan aliran kepercayaan;
13. m.menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan ummat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar ummat beragama dan aliran kepercayaan;
14. n.melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar ummat beragama dan aliran kepercayaan;
15. o.melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
16. p.menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.
17. q.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. r.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. s.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
20. t.menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
21. u.menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
22. v.menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;
23. w.menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
24. x.melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigrasi;
25. y.melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigrasi dari daerah asal ke transsito kabupaten, provinsi, dan lokasi transmigrasi;
26. z.menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi masyrakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; aa.menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga. bb. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; cc. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata; dd. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata; dan ee. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

(1)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas:
1. a.memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan
4. d.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian hukum mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
2. b.melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
3. c.menyiapkan bahan penjelasan kepala Daerah dalam proses penetapan peraturan Daerah;
4. d.menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum Daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
6. f.menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi pengundangan produk hukum Daerah;
7. g.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Daerah;
8. h.melaksanakan koordinasi permasalaan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
9. i.melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
10. j.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
11. k.melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
12. l.menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
13. m.melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
14. n.melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
15. o.menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
16. p.melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
17. q.memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
18. r.melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum Daerah maupun peraturan perundang- undangan lainnya; dan
19. s.melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum Daerah.

Pasal 11

(1)Bagian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas pokok:
1. a.memimpin, melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
5. e.pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri, fasilitasi dan evaluasi kerjasama.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian kerja sama mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama dalam dan luar negeri dan evaluasi kerjasama;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dalam dan luar negeri dan evaluasi kerjasama;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerjasama dalam dan luar negeri, dan evaluasi kerjasama;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerjasama dalam dan luar negeri, dan evaluasi kerjasama;
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang kerjasama dalam dan luar negeri dan evaluasi kerjasama; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten pemerintahaan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian kerja sama mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
2. b.melaksanakan pengolahan data kerja sama Daerah dalam dan luar negeri;
3. c.melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah dalam negeri;
4. d.melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
5. e.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah dalam negeri;
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri;
8. h.melaksanakan pengolahan data kerja sama luar negeri;
9. i.melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama Daerah luar negeri;
10. j.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah luar negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah kabupaten;
11. k.menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama Daerah luar negeri;
12. l.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
13. m.melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama Daerah dalam dan luar negeri; dan
14. n.melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah dalam dan luar negeri.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…